YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si., mendorong perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) merumuskan batas penggunaan kecerdasan artifisial (AI).
Batas tersebut dinilai diperlukan agar AI tidak melahirkan lulusan yang tidak menguasai ilmunya. Pesan tersebut disampaikan dalam sesi keynote speech Forum Komunikasi Guru Besar PTMA (Forkom GB-PTMA) 2026, yang berlokasi di Prime UMY Hotel Convention & Dormitory, Jumat (9/10/2026).
“Dengan adanya AI ini, kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang ‘kosong’. Mahasiswa yang menjawab persoalan dengan bertanya kepada AI, sebenarnya menyerahkan pekerjaan yang tidak ia pahami,” ujar Bambang.
Dirinya juga mengingatkan bahwa AI kerap berhalusinasi karena selalu menjawab, meski jawabannya keliru. Risiko itu dinilai paling berbahaya pada bidang yang menuntut presisi, seperti rekayasa pesawat dan dosis obat.
Sebagai solusi, Bambang mengusulkan setiap program studi menetapkan enam hingga delapan mata kuliah pokok yang diajarkan dengan metode sorogan, yaitu tradisi pesantren yang membaca teks kata demi kata.
Mata kuliah tersebut tetap bernilai tiga SKS, tetapi pertemuannya dua hingga tiga kali lipat dalam satu semester dan kelas diampu langsung oleh guru besar. Mahasiswa baru dianjurkan berdiskusi dengan AI setelah menguasai mata kuliah inti.
Di bidang riset, Bambang mengusulkan pembagian peran yang tegas antara AI dan peneliti. Ia menjelaskan, penulisan tinjauan pustaka dapat dibantu AI dengan porsi yang ditetapkan, misalnya 85 persen. Sisanya harus berisi kebaruan dan arah penelitian dari peneliti sendiri.
Pengambilan data lapangan dan laboratorium juga harus sepenuhnya dikerjakan manusia, kecuali penelitian berbasis data sekunder.
“AI itu bukan ancaman. AI mempercepat proses belajar, penelitian dan inovasi, tetapi tidak menggantikan tanggung jawab intelektual kita,” imbuhnya lagi.
Bambang pun mengaitkan isu AI dengan ketertinggalan teknologi nasional dan jebakan pendapatan menengah ( middle income trap ). Ia menjelaskan, upah di Indonesia sudah terlalu tinggi untuk bersaing dengan negara berkembang, sementara teknologinya belum mampu menyaingi negara maju.
Karena itu, Bambang mengusulkan sekitar separuh anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ia perkirakan sekitar Rp150 triliun, dialihkan ke infrastruktur teknologi dan laboratorium.
Sebagai pembanding, ia menyebut anggaran riset pendidikan tinggi hanya sekitar Rp8 triliun per tahun. Menurutnya, dana sebesar itu dapat dipakai, antara lain, untuk membangun industri mobil listrik.
Bambang turut mengajak dosen Muhammadiyah mengisi ruang digital dengan kuliah terbuka. Ia menyebut jaringan PTMA memiliki sekitar 22.000 dosen, 5.000 doktor, dan 480 guru besar.
Menurut dia, YouTube dan platform daring selama ini lebih banyak diisi kampus lain. Ia mengajak setiap universitas menyediakan tim multimedia untuk merekam perkuliahan. Bambang sendiri mengaku telah mengunggah dua sesi kuliah ekonomi makro. (ID)
