MEDAN, Suara Muhammadiyah - Polemik penolakan awal terhadap bantuan beras dari Uni Emirat Arab (UEA) di Kota Medan telah menemui titik terang. Pemerintah menegaskan bahwa bantuan tersebut murni berasal dari lembaga kemanusiaan sipil, dan Muhammadiyah melalui MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) telah diberikan mandat penuh sebagai penyalur resmi kepada masyarakat terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan klarifikasi resmi bahwa bantuan 30 ton beras yang sempat dikembalikan oleh Pemkot Medan itu bukan berasal dari pemerintah UEA. “Setelah berkoordinasi langsung dengan Kedutaan Besar UEA, kami mendapat konfirmasi bahwa bantuan ini berasal dari organisasi kemanusiaan Red Crescent atau Bulan Sabit Merah,” ujar Tito di Halim Perdanakusuma, Jumat (19/12/2025). Penjelasan ini sekaligus meluruskan kesalahpahaman awal yang mengira bantuan tersebut merupakan skema government-to-government.
Awalnya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra menyatakan belum adanya kejelasan mekanisme penerimaan bantuan beras tersebut, sehingga memutuskan untuk menolaknya. Menanggapi hal ini, Tito menjelaskan Wali Kota berasumsi bantuan berasal dari pemerintah ke pemerintah, sementara mekanisme formalnya memang belum tersedia untuk skema tersebut.
Untuk mencegah bantuan tertahan, pemerintah pusat kemudian mengambil langkah strategis dengan menunjuk organisasi masyarakat yang memiliki kapasitas dan jaringan logistik tanggap darurat yang mumpuni.
Setelah melalui diskusi dan kesepakatan bersama, bantuan kemanusiaan internasional itu akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada MDMC Muhammadiyah. “Saat ini, beras tersebut sudah berada dalam pengelolaan Muhammadiyah. Mereka yang akan bertanggung jawab mendistribusikannya secara langsung kepada masyarakat yang paling membutuhkan,” papar Tito.
Pemerintah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada organisasi-organisasi kemanusiaan, termasuk Muhammadiyah, yang terus aktif membantu penanganan darurat bencana.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan bantuan kemanusiaan berupa beras sebanyak 30 ton dari Uni Emirat Arab (UEA) tetap disalurkan kepada para korban banjir.
Bantuan tersebut dipastikan tidak dikembalikan ke negara asalnya, melainkan akan diteruskan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Muhammadiyah.
Bobby menjelaskan bahwa bantuan tersebut bukan bersifat government to government (G2G), melainkan berasal dari organisasi nonpemerintah atau non-government organization (NGO) di UEA.
“Ini bukan bantuan G2G. Jadi bukan dari negara Uni Emirat Arab, melainkan dari NGO,” kata Bobby.
Karena bersumber dari NGO, lanjut Bobby, Pemerintah Kota Medan kemudian menyerahkan dan mempercayakan penyaluran bantuan tersebut kepada Muhammadiyah sebagai organisasi kemanusiaan yang memiliki jejaring dan pengalaman dalam penanganan bencana.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan mitra kemanusiaan dari Uni Emirat Arab kepada Muhammadiyah dalam menyalurkan bantuan tersebut.
Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah terus berkomitmen membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah, tanpa mempermasalahkan status kebencanaan.
“Dalam kerja-kerja kemanusiaan, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan status kebencanaan. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, di situlah Muhammadiyah bergerak,” tegasnya seperti dikutip dalam laman resmi PP Muhammadiyah, Jum'at (19/12).
Ia menambahkan bahwa prinsip gerakan Muhammadiyah dalam merespons bencana adalah sedikit bicara, banyak bekerja, dengan mengedepankan aksi nyata, cepat, dan tepat sasaran.
“Bantuan ini akan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud komitmen Muhammadiyah untuk terus berkhidmat bagi kemanusiaan dan kebangsaan,” imbuh Haedar.
Ketua Lembaga Resilensi Bencana (LRB) / MDMC PP Muhammadiyah, Budi Setiawan menjelaskan kronologi penyerahan bantuan kepada Muhammadiyah. Menurutnya, setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan diminta oleh Pemerintah Kota untuk mengembalikan bantuan dari UEA, BPBD kemudian berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"BNPB kemudian meminta BPBD Medan untuk bekerja sama dengan NGO (organisasi non-pemerintah) lain. Saat itu, diajukan beberapa opsi, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI), Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), dan MDMC Medan," jelas Budi Setiawan kepada Suara Muhammadiyah, Sabtu (20/12).
Pada akhirnya, pilihan jatuh kepada MDMC Medan. Proses ini diperkuat oleh dua faktor kunci. Pertama, BPBD Medan menghubungi MDMC dan meminta bantuan. "Kebetulan, Sekretaris MDMC Medan, Irsan, juga memiliki kedekatan dengan Wali Kota. Mereka meminta MDMC untuk membantu," tambah Budi.
Faktor kedua adalah adanya komunikasi langsung dari pihak UEA. "Irsan juga dihubungi langsung oleh perwakilan UEA yang berkantor di Jakarta. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kapasitas logistik dan urgensi penyaluran, akhirnya MDMC bersedia membantu BPBD dan UEA untuk menyalurkan bantuan beras ini ke lokasi-lokasi yang paling membutuhkan," papar Budi Setiawan.
Distribusi bantuan akan diprioritaskan bagi warga dan pengungsi korban bencana alam di Sumatra Utara. Muhammadiyah melalui MDMC diharapkan dapat segera mengoptimalkan distribusi bantuan ini sebagai bagian dari ikhtiar besar membantu pemulihan dan mengurangi beban saudara-saudara yang menjadi korban bencana di Sumatra.
