Belajar dari Mu’tah: Kekuatan Bangsa Bukan Sekadar Angka
Oleh: Hafiz Elfiansya Parawu, Dosen FISIP dan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar
Bulan Jumadil Awal dalam kalender Hijriah menyimpan catatan penting dalam sejarah Islam, yakni Perang Mu’tah pada tahun 8 Hijriah. Peristiwa ini berawal ketika Rasulullah SAW mengutus Al-Harits bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat kepada penguasa Bushra. Dalam perjalanannya, ia ditangkap dan dibunuh oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, seorang pejabat yang berafiliasi dengan kekuasaan Romawi Timur.
Rasulullah SAW tidak menerima perlakuan keji tersebut, sehingga mengirim pasukan Muslim berjumlah sekitar 3.000 orang menuju Mu’tah untuk menghadapi pasukan lawan yang dalam sejumlah riwayat disebut mencapai 200.000 orang. Di tengah ketimpangan kekuatan dan gugurnya tiga panglima Muslim, maka kepemimpinan selanjutnya diambil alih Khalid bin Walid, yang menyusun strategi untuk menghadapi situasi sulit dan menyelamatkan pasukan.
Peristiwa ini memberikan pelajaran bahwa kekuatan tidak selalu ditentukan oleh besarnya jumlah, melainkan oleh kemampuan mengelola keterbatasan, membangun kepemimpinan, dan menyatukan potensi untuk mencapai tujuan bersama. Pelajaran tersebut relevan bagi Indonesia yang memiliki kekayaan alam, sumber daya manusia, dan anggaran pembangunan yang besar, tetapi masih menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan, korupsi, serta kualitas pelayanan publik.
Masalahnya Bukan Sekadar Kekurangan Sumber Daya
Sesungguhnya, kita tidak kekurangan modal untuk membangun kesejahteraan. Kita memiliki kekayaan alam, jumlah penduduk yang besar, potensi ekonomi, serta anggaran negara untuk berbagai program pembangunan. Namun, semua itu tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata. Kemampuan mengubah sumber daya menjadi manfaat nyata bagi masyarakat belum selalu sebanding dengan potensi yang dimiliki.
Anggaran besar tidak menjamin pelayanan publik berkualitas jika perencanaannya lemah. Banyaknya program tidak otomatis menyelesaikan masalah apabila pelaksanaannya terfragmentasi. Kekayaan alam pun tidak serta-merta menyejahterakan masyarakat jika pengelolaannya lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan publik.
Negara bukan hanya dituntut menyediakan sumber daya, melainkan juga memastikan sumber daya itu dikelola secara efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Indikator keberhasilan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya program yang diluncurkan, tetapi pada perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pertanyaannya bukan semata-mata berapa besar sumber daya yang kita miliki, melainkan seberapa mampu institusi publik mengubahnya menjadi pendidikan yang bermutu, pelayanan kesehatan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, dan pelayanan administrasi yang memudahkan masyarakat.
Mengubah Strategi Bukan Tanda Kekalahan
Pelajaran Mu’tah selanjutnya adalah pentingnya kecerdasan strategis. Peristiwa ini tidak tepat disederhanakan sebagai kemenangan militer konvensional. Salah satu aspek pentingnya justru kemampuan mempertahankan pasukan dan melakukan penarikan strategis dalam situasi sulit. Keberanian tidak harus diwujudkan dengan memaksakan pertempuran sampai seluruh kekuatan habis.
Relevansinya dengan hal tersebut, pemerintah seharusnya tidak mempertahankan program yang terbukti tidak efektif hanya demi menjaga citra atau menghindari pengakuan atas kesalahan. Evaluasi, koreksi, bahkan penghentian kebijakan yang tidak memberikan manfaat merupakan bagian dari tanggung jawab. Mengubah strategi bukan tanda kelemahan apabila dilakukan berdasarkan bukti dan demi kepentingan masyarakat.
Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang tidak pernah salah, melainkan bangsa yang memiliki kemampuan institusional untuk mengenali kesalahan, memperbaikinya, dan mencegahnya berulang. Di sinilah integritas, profesionalisme birokrasi, dan keterbukaan terhadap pengawasan publik menjadi poin penting.
Bulan Jumadil Awal dan kisah Mu’tah mengajak kita merenungkan kembali makna kekuatan dalam kehidupan berbangsa. Kita tidak sedang menghadapi peperangan seperti yang dialami pasukan Muslim pada masa itu. Tantangan kita hadir dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, korupsi, lemahnya kualitas pelayanan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Menghadapinya tidak cukup dengan retorika atau deretan angka pembangunan. Kita memerlukan kepemimpinan yang berintegritas, institusi yang tangguh, dan tata kelola yang memastikan sumber daya negara benar-benar menghasilkan kesejahteraan Bersama.
Ukuran kekuatan sebuah bangsa bukan semata-mata seberapa besar kekayaan yang dimilikinya, melainkan seberapa cakap negara mengelolanya demi kepentingan rakyat. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki banyak sumber daya, tetapi bangsa yang mampu mengubah sumber daya menjadi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.
