YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Konstruksi ke-Indonesiaan dinilai perlu dibenahi dari hulunya, bukan sekadar menambal persoalan di hilir. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. menyampaikan bahwa bangsa Indonesia dibangun oleh sejarah panjang yang perlu dibaca terlebih dahulu.
Ini disampaikan Haedar di hadapan para guru besar dalam pembukaan Forum Komunikasi Guru Besar PTMA (Forkom GB-PTMA) 2026 pada Jumat (9/10) di Prime UMY Hotel Convention & Dormitory.
Menurut Haedar, cara berpikir konstruksi ke-Indonesiaan harus dimiliki oleh para guru besar. Ia mencontohkan guru besar ilmu politik yang perlu memahami bangunan politik Indonesia sebelum menyelesaikan masalah politik.
“Sehingga, jangan melompat ke masalah. Saya rasa, bangsa ini sering kurang kesabaran termasuk dalam cara membangun sistem,” ujar Haedar.
Dirinya menilai, ketika ada bagian yang gagal, seluruh bangunan dirombak dan diganti yang baru. Ini menghasilkan demokrasi, HAM, dan pluralisme berkembang secara liberal.
“Setelah bergerak secara luas, bangsa ini menjadi tidak mampu menangani banyaknya perubahan tersebut dan hanya menyoroti hal-hal yang bersifat parsial,” imbuhnya lagi.
Karena itu, Haedar menilai konsep HAM dan demokrasi perlu direkonstruksi kembali. Ia menyebut sila keempat Pancasila sebagai rujukan demokrasi Indonesia. Sila tersebut, menurutnya, terlupakan saat reformasi.
Pola serupa juga terlihat dalam pengelolaan sumber daya alam. Haedar menilai, segala pro dan kontra soal tambang ramai di hilir, sementara hulunya adalah bumi beserta kekayaannya yang dipergunakan untuk hajat hidup.
Dalam penjelasannya, kekayaan tersebut untuk dimakmurkan dan manusia berperan sebagai khalifah di bumi. Namun, menurut Haedar, konsepnya perlu diluruskan.
“Dalam memakmurkan sumber daya alam ini, jangan dikuras habis-habisan, tetapi juga jangan dibiarkan untuk tidak dikelola,” jelasnya.
Haedar mencontohkan komoditas seperti sawit yang kerap menjadi polemik, juga mitigasi bencana alam banjir di Sumatra. Menurutnya, yang keliru adalah cara pengelolaannya, bukan komoditasnya. Ia mengajak para ahli mengkaji kelebihan serta kekurangan setiap tanaman sesuai habitatnya.
Haedar menambahkan, negara perlu menentukan sumber daya yang dikelola sekarang dan yang disisakan bagi generasi mendatang. Untuk itu, ia meminta para pakar hutan, laut, hingga udara dikumpulkan untuk mengeluarkan keahliannya.
Isu-isu yang disampaikan oleh Haedar memang beririsan dengan agenda rapat komisi Forkom GB-PTMA yang akan digelar hingga Sabtu (10/10/2026). Komisi Sosial-Humaniora membahas politik, pemerintahan, dan kebijakan publik, sedangkan Komisi Sains membahas energi, sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan. (ID)
