Demokrasi Versus Oligarki
Oleh: Immawan Wahyudi, Pengajar FH UAD, Anggota Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
Secara ringkas, benturan antara demokrasi dan oligarki berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif dalam sistem pemerintahan. Hal itu terkait dengan munculnya gejala melemahnya fungsi demokrasi, meningkatnya ketimpangan antar kelas, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, negara memerlukan juru bicara yang bersedia memahami apa sesungguhnya akar masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Kecenderungan untuk cepat-cepat menyalahkan kritik dari masyarakat akan sangat merugikan Pemerintah sendiri. Lebih jauh lagi negara memerlukan kesiapan untuk memperkuat komitmen musyawarah dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi substantif, bukan demokrasi manipulatif. Ruang musyawarah -bukan negosiasi- sudah seharusnya selalu terbuka untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Demokrasi dan oligarki pada umumnya berhadap-hadapan dalam sistem pemerintahan, karena keduanya mencerminkan bentuk distribusi kekuasaan yang bertolak belakang. Demokrasi, khususnya dalam konteks modern, berlandaskan pada prinsip partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme pemilihan umum dan kontrol terhadap kebijakan negara. Dalam sistem demokrasi, tujuan utamanya keadilan sosial, transparansi, dan keterwakilan real yang luas dari beragam kelompok masyarakat (Held, 2006).
Berseberangan dengan demokrasi, oligarki merujuk pada bentuk kekuasaan yang terpusat pada segelintir elite atau kelompok kecil yang memiliki kendali kuat atas sektor-sektor penting negara, seperti ekonomi, politik, dan media. Biasanya, para oligark menguasai sumber daya negara yang sangat besar dan menggunakan kekuasaan mereka untuk mempertahankan posisi dan memperluas pengaruh, baik di bidang ekonomi maupun dalam kebijakan. (Winters, 2011). Persisnya oligarki menjaga kepentingan kelompok kecil yang lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Tentu hal ini berdampak pada terbatasnya akses masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik. Disinilah titik awal sekaligus titik akhir relasi antara demokrasi dengan oligarki.
Oligarki Menguat Demokrasi Melemah
Ketika demokrasi dan oligarki bertemu dalam satu sistem pemerintahan, tentu akan menimbulkan benturan yang sangat nyata. Jika demokrasi diharapkan memberikan ruang bagi suara rakyat, sebaiknya oligarki berusaha terus menerus mempengaruhi proses menuju demokrasi diatur atau tepatnya dibelokkan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Bentuk-bentuk nyata benturan dari keduanya , antara lain dalam isu-isu penting sebagai berikut.
Pertama, perebutan pengaruh finansial dalam proses pencapaian kekuasaan politik. Oligarki secara terus menerus menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi proses pemilihan, baik melalui pendanaan kampanye politik, menguasai media maupun melakukan lobi dalam pembentukan kebijakan. Hal ini menciptakan kondisi di mana pemimpin yang dipilih menjadi rentan terhadap kepentingan elite daripada memperjuangkan kepentingan publik.
Kedua, pembatasan terhadap keterwakilan. Pada saat oligarki mengendalikan proses politik, mereka dapat membatasi keterwakilan dengan cara menghalangi akses masyarakat umum atau kelompok-kelompok marjinal dalam struktur politik, misalnya, dengan mengatur syarat-syarat pemilihan yang memberatkan atau mengendalikan partai-partai politik. Tidaklah mengherankan jika rumor di masyarakat menjadi demikian heboh ketika muncul isu adanya tindakan politis membatasi dan menyeleksi siapa-siapa yang bisa menghadap Presiden dan atau adanya upaya mempersulit berbagai pihak untuk bertemu Presiden.
Ketiga, memperkuat pengaruh dalam pembentukan kebijakan yang tidak pro-Rakyat. Dengan kebijakan pemerintah yang didominasi oleh oligarki akan cenderung berpihak pada pemilik modal dan korporasi besar. Dengan cara demikian sektor publik yang seharusnya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dikurangi atau bahkan dialihkan ke program yang menguntungkan kaum pemodal. Contohnya adalah kebijakan-kebijakan yang memudahkan investasi tetapi mengorbankan perlindungan sosial dan lingkungan (Winters & Page, 2009). Program-program padat modal dalam eksplorasi sumber daya alam, atau (bahkan) Program MBG merupakan contoh yang paling konkret dalam isu ketiga ini.
Dampak terhadap Pemerintahan
Hal yang paling substantif dalam konteks kepentingan rakyat adalah bahwa konflik antara demokrasi dan oligarki dalam satu sistem pemerintahan pasti berdampak terhadap dinamika pemerintahan. Diantara dampak buruk itu antara lain sebagai berikut ini.
Pertama, timbulnya erosi legitimasi pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa kebijakan dan proses politik lebih menguntungkan elite ketimbang publik, kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi politik menurun. Ini dapat memicu ketidakpuasan publik yang meluas, menimbulkan demonstrasi, atau bahkan menimbulkan aksi protes yang lebih besar terhadap pemerintahan.
Kedua, timbulnya ketimpangan ekonomi dan sosial yang kian meningkat. Oligarki memperparah ketimpangan ekonomi karena targetnya cenderung lebih mendukung penguatan posisi ekonomi mereka sendiri. Akibatnya, jurang antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar, dan ini berdampak langsung pada masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, bersamaan dengan dua ancaman diatas muncul pula ancaman terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam jangka panjang, oligarki dapat melemahkan demokrasi dengan mengendalikan lembaga-lembaga kunci seperti parlemen, pengadilan, dan media. Demokrasi sebagai sistem yang berasaskan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” berubah menjadi sistem yang dikendalikan untuk dan oleh elite tertentu, membatasi transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Gilens & Page, 2014).
Keempat, muara dari pengaruh oligarki dapat sampai pada potensi kemandegan institusi Pemerintah. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan politik kekuasaan Pemerintah menjadi rutin dan minus orientasi reformasi kebijakan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang pro-rakyat dan pro-demokrasi dapat mengancam posisi oligarki. Sebagai contoh, regulasi anti-monopoli atau reformasi lahan seringkali terhambat karena merugikan kepentingan pemilik modal. Sekali lagi kita bisa melihat bagaimana MBG yang telah demikian banyak dikeluhkan karena banyaknya kasus keracunan pada awal-awal program hingga yang terakhir kecenderungan koruptif yang demikian mencolok mata. Belanja barang yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan makan bergizi tiba-tiba menyeruak untuk mengabarkan kepada masyarakat luas bahwa skenario program MBG memang bermasalah baik dalam konteks skenario manajerial-administratif maupun dalam konteks nilai, target dan tujuan program sampai dengan penghamburan anggaran yang sangat tidak masuk akal.
Sebagai kesimpulan, penghadapan antara demokrasi versus oligarki dengan demikian telah secara sistemik menyingkirkan cita-etik ideal pemerintah sendiri pada satu sisi tidak dapat tercapai dan pada sisi lain, harapan rakyat —pemberi legitimasi politik-yuridis dalam demokrasi-- terabaikan. Wallahu a’lamu.*
