Jika Kampus Hanya Menyiapkan Pekerja, Siapa Yang Menyiapkan Pencerita?
Oleh: Wahyudi Nasution, Alumni FIB UGM, Sanggar Shalahuddin UGM, dan Kiai Kanjeng, kini aktif di MPM PP Muhammadiyah dan Kornas Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM), tinggal di Klaten
Belakangan ini, kita mendengar wacana yang berulang: kampus harus relevan dengan kebutuhan industri. Jurusan-jurusan yang tidak “link and match” mulai dipertanyakan. Bahkan, dalam bisik-bisik yang makin sering terdengar, ada kekhawatiran jangan-jangan fakultas atau jurusan yang dianggap tidak relevan pelan-pelan akan dipinggirkan, disusutkan, atau bahkan ditutup. Logikanya sederhana. Yang tidak terserap industri, dianggap tidak penting. Negara enggan membiayai pendidikan yang hanya menghasilkan 'sarjana pengangguran'. Itu sepintas masuk akal, tapi justru di situlah persoalan mulai terasa agak serius.
Kita menyaksikan di saat yang sama, tanpa kita sadari, layar-layar gadget dan televisi di rumah setiap saat dipenuhi oleh cerita dari negeri lain. Bukan lagi sekadar Drakor (Drama Korea) dan musik K-Pop. Kini Drama China—Dracin—mengalir deras di berbagai platform digital. Meski cerita, alur, dan penokohannya dapat dibilang tipologis, tapi toh kita menontonnya dengan tekun, mengikuti episode demi episode.
Kita larut dalam kisah cinta, sejarah, konflik keluarga, dan ambisi kekuasaan.
Kita menikmati cerita tentang seorang CEO yang menyamar jadi orang miskin, lalu dibully dan dipersekusi oleh karyawan sendiri. Kita menikmati kisah tentang pemuda miskin yang tiba-tiba mendapatkan 'mukjizat' punya penglihatan tembus pandang, ahli dalam judi baru giok dan barang antik. Kita larut dalam cerita jagoan kungfu yang selalu dapat mengalahkan musuh-musuhnya, berkat berguru pada suhu sakti setengah dewa. Dan sebagainya. Cerita-cerita itu semuanya bukan berasal dari pengalaman hidup kita sendiri, tapi kita menikmatinya.
Dan anehnya, kita tidak merasa kehilangan apa-apa. Maka muncul pertanyaan sederhana, tapi mengganggu pikiran. Mengapa kita sekarang begitu akrab dengan cerita bangsa lain, tapi terasa jauh dari cerita dan budaya kita sendiri? Banyak yang menjawab karena kualitas. Karena bagus, ya kita tonton.
Itu tidak salah, tapi juga tidak cukup. Dominasi tidaklah lahir dari ruang kosong. Ia adalah hasil dari kesadaran panjang bahwa cerita adalah kekuatan. Korea telah membuktikannya lewat Korean Wave (Hallyu) dan K-Pop. China kini melangkah dengan caranya sendiri melalui produksi Dracin yang sangat masif. Mereka tidak hanya membangun industri, tapi mereka membangun ekosistem penceritaan. Pelan-pelan alam berpikir dan cara pandang penonton akan mengikuti mereka. Itulah strategi kebudayaan.
Lalu kita bagaimana? Sebenarnya kita punya cerita yang tidak kalah kaya. Kita punya realitas sosial yang dalam dan kompleks. Kita punya khasanah sejarah, budaya, dan nilai yang bisa menjadi bahan narasi dunia. Kita juga punya kampus-kampus yang seharusnya menjadi dapur para pencerita. Banyak budayawan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Surakarta, Institut Kesenian Jakarta, UNY, UAD, dan UIN Suka Yogyakarta, misalnya. Dari kampus- kampus PTN-PTS itu, lahir anak-anak muda yang sudah terlatih memahami manusia, merangkai cerita, dan menafsirkan kehidupan. Mereka punya kemampuan menjadi penulis, sutradara, dan pencipta dunia.
Tapi di tengah arus besar “relevansi industri” dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, muncul satu pertanyaan yang tidak nyaman. Mereka itu sedang dipersiapkan untuk memimpin masa depan atau justru dianggap tidak relevan karena tidak langsung menghasilkan?
Di sinilah paradoks itu muncul. Kita ingin punya industri hiburan yang kuat sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan. Kita ingin punya film dan serial yang mendunia. Kita ingin punya pengaruh budaya. Tapi pada saat yang sama, kita mulai meragukan bahkan mungkin melemahkan tempat-tempat yang melahirkan para pencerita.
Kalau ukuran relevansi hanya dilihat dari industri yang sudah ada hari ini, maka yang akan bertahan hanyalah yang teknis dan terukur. Lalu siapa yang akan menciptakan industri baru? Siapa yang akan membangun narasi kehebatan Indonesia? Barangkali masalahnya bukan karena kita kekurangan talenta. Bukan pula karena kekurangan cerita. Masalahnya adalah cara bangsa kita memandang masa depan.
Kita terlalu sibuk menyiapkan tenaga kerja, tapi lupa menyiapkan arah. Di titik inilah kegelisahan itu menjadi serius. Bangsa yang kehilangan pencerita, akan pelan-pelan kehilangan kemampuan untuk memahami dirinya sendiri. Kita akan terus menonton, terus mengagumi bangsa lain, tapi tidak lagi mampu berbicara dengan suaranya sendiri.
Barangkali sudah tiba saatnya para budayawan turun tangan. Bukan sekadar menulis di ruang-ruang sunyi, tapi hadir di tengah gelanggang, berdiskusi, berdebat, bahkan berseberangan untuk memastikan arah kebudayaan bangsa ini tidak melenceng. Sudah waktunya para budayawan keluar dari kadewatan pertapaannya. Sebagaimana Semar Bodronoyo, mereka perlu turun gunung gotong-royong bahu-membahu bersama Punakawan membangun kahyangan. Janganlah justru sibuk membangun narasi pembenaran atas tingkah polah para Kurawa sebagaimana Bethara Guru dan para pembatunya. Jangan pula mengikuti Togog dan Mbilung yang terjebak asyik dalam kekaguman terhadap bangsa dan budaya asing/Barat.
Saatnya budayawan tidak hanya menjadi pengamat, tapi harus ikut menentukan arah. Kita membutuhkan kembali ruang-ruang perdebatan yang bukan untuk saling mengalahkan, melainkan untuk menegaskan ke mana sebenarnya Indonesia hendak dibawa? Sebab, terlalu berisiko jika perahu besar bernama Indonesia ini hanya dikemudikan oleh logika politik dan hitung-hitungan ekonomi. Jangan kita serahkan sepenuhnya kemudi kepada para politisi dan pengusaha. Mereka memang penting, tapi tidak cukup.
Kalau arah kebudayaan hanya ditentukan oleh apa yang laku dijual, maka jangan heran jika yang tumbuh adalah kebijakan yang pragmatis, dangkal, bukan yang bermakna. Di titik ini, diamnya para budayawan justru menjadi masalah. Maka sudah waktunya mereka turun tangan membuka kembali polemik, menghidupkan perdebatan, meski mungkin mengganggu kenyamanan.
Apa jadinya jika para pengambil kebijakan tidak memiliki visi kebudayaan? Tentu yang lahir bukanlah arah, melainkan kebijakan-kebijakan jangka pendek yang tampak ramai di permukaan, namun miskin makna dalam jangka panjang. Kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang, menyerap anggaran negara dalam jumlah besar, tapi tidak benar-benar membangun jiwa bangsa.
Dan kita melihat gejalanya hari ini. Program-program besar hadir silih berganti, baik yang berstatus PSN (Proyek Strategis Nasional) maupun yang hanya PSP (Proyek Strategis Pemerintah). Proyek-proyek itu mengunakan anggaran APBN yang tidak kecil, bahkan fantastis, seperti MBG dan KDMP. Meski sulit kita temukan benang merahnya dalam kerangka besar kebudayaan Indonesia, tapi itu disebut program prioritas. Seolah-olah kita harus bergerak cepat, padahal tidak jelas ke mana arah yang dituju.
Jika arah kebudayaan salah, maka yang tergelincir bukan hanya ekonomi, tapi cara kita berpikir, merasa, dan menjadi manusia Indonesia. Bangsa yang kehilangan arah kebudayaan memang tidak akan langsung runtuh, tapi pelan-pelan kehilangan dirinya sendiri.
