Kesalehan Ekonomi Negara
Oleh: Hilma Fanniar Rohman, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan ambisi pertumbuhan ekonomi, ada satu hal yang kerap luput dari perhatian: nilai kesalehan. Selama ini, kesalehan sering diartikan secara sempit sebagai urusan pribadi soal ibadah, moral, dan hubungan manusia dengan Tuhan.
Padahal, dalam konteks bernegara, kesalehan juga bisa dimaknai secara sosial dan struktural. Ia berkaitan dengan bagaimana negara mengelola sumber daya, mengatur kebijakan ekonomi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Inilah yang bisa kita sebut sebagai kesalehan ekonomi negara sebuah konsep yang menggabungkan etika, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam tata kelola ekonomi.
Kesalehan ekonomi bukanlah romantisme ideal. Ia adalah keharusan moral bagi negara yang ingin berdiri tegak di atas fondasi keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Negara yang saleh secara ekonomi bukanlah negara yang sekadar kaya, melainkan negara yang memastikan kekayaannya memberi manfaat bagi seluruh rakyat.
Ia tidak membiarkan segelintir elite menguasai sumber daya alam, sementara rakyat kecil hanya menjadi penonton. Kesalehan ekonomi menuntut tata kelola yang transparan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Dalam konteks Indonesia, cita-cita kesalehan ekonomi sejatinya telah tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam praktiknya, semangat itu sering kali tertutupi oleh kepentingan jangka pendek, permainan politik anggaran, dan kecenderungan pragmatis dalam pembangunan.
Indikator ekonomi makro yang tampak membaik tidak selalu sejalan dengan kenyataan di lapangan. Di balik angka pertumbuhan, masih banyak rakyat yang kesulitan mencari pekerjaan layak, harga bahan pokok yang tidak stabil, dan ketimpangan yang melebar antara kota dan desa.
Negara yang saleh secara ekonomi tidak akan menutup mata terhadap ketimpangan semacam itu. Ia sadar bahwa pembangunan sejati tidak diukur dari gedung tinggi atau kemegahan infrastruktur semata, melainkan dari kemampuan negara memastikan tidak ada warganya yang tertinggal. Kesalehan ekonomi berarti menolak keserakahan dan mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, antara kepentingan investor dan perlindungan masyarakat, antara kemajuan industri dan kelestarian lingkungan.
Prinsip kesalehan ekonomi juga menuntut kejujuran dalam pengelolaan keuangan negara. Anggaran publik bukan sekadar angka dalam tabel APBN, melainkan amanah yang harus dikelola dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab moral. Korupsi, penyalahgunaan dana publik, atau kebijakan fiskal yang bias terhadap kelompok tertentu merupakan bentuk ketidaksalehan ekonomi. Sebaliknya, ketika negara mampu memastikan setiap rupiah belanja publik menyentuh kebutuhan rakyat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial di situlah nilai kesalehan menemukan bentuk konkretnya.
Kesalehan ekonomi juga menyangkut hubungan antara negara dan lingkungan. Perekonomian yang saleh tidak menindas bumi demi keuntungan jangka pendek. Ia menimbang dampak ekologis dalam setiap kebijakan industri dan investasi. Hutan, laut, dan udara bukanlah sumber keuntungan semata, melainkan titipan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Negara yang saleh secara ekonomi adalah negara yang berani menolak investasi rakus sumber daya yang mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan rakyat di sekitarnya.
Dalam praktik pembangunan, kesalehan ekonomi menuntut keberpihakan nyata pada yang lemah. Subsidi tepat sasaran, perlindungan terhadap usaha kecil, dan pembukaan lapangan kerja produktif merupakan bentuk amal sosial dalam skala kebijakan. Di era digitalisasi dan ekonomi modern ini, kesalehan ekonomi juga dapat diwujudkan melalui inovasi yang manusiawi mendorong ekonomi kreatif dan digital yang tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga memperhatikan etika dan kesejahteraan pekerja.
Lebih jauh lagi, kesalehan ekonomi menuntut integrasi antara kebijakan ekonomi dan nilai-nilai spiritual bangsa. Indonesia, dengan warisan budaya dan religiusitas yang kuat, sejatinya memiliki modal besar untuk membangun model ekonomi yang bermoral. Ekonomi Pancasila, misalnya, adalah cermin dari konsep kesalehan ekonomi yang menyeimbangkan aspek material dan spiritual. Namun, selama prinsip itu hanya menjadi jargon, tanpa implementasi yang konsisten, kesalehan ekonomi akan tetap menjadi cita-cita yang jauh dari kenyataan.
Kesalehan ekonomi negara adalah tentang keberanian moral untuk menempatkan keadilan di atas kepentingan sesaat. Ia menuntut pemimpin yang tidak hanya cerdas dalam strategi, tetapi juga jernih dalam hati. Sebab, ekonomi tanpa moral mudah tergelincir menjadi alat keserakahan. Tapi ekonomi yang dibangun di atas nilai kesalehan akan melahirkan kesejahteraan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.
Ketika negara mampu bersikap saleh dalam kebijakan ekonominya jujur dalam pengelolaan, adil dalam distribusi, dan bijak dalam pembangunan maka kesejahteraan bukan lagi janji, melainkan kenyataan. Di situlah kita menemukan wajah sejati dari kemajuan: negara yang kuat, rakyat yang sejahtera, dan kehidupan ekonomi yang bernafaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. (Hilma/Vivi)
