Kembali ke Khittah Musyawarah: Urgensinya Amandemen AD/ART Muhammadiyah
Kembali ke Khittah Musyawarah: Urgensinya Amandemen AD/ART Muhammadiyah
Oleh: Dr. H. Sutia Budi, Dosen ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Ketua DPP IMM 2007-2008
Sejarah panjang Muhammadiyah telah menjadikan persyarikatan ini menjadi organisasi Islam yang sangat besar, dengan sebaran Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) terbesar di dunia. Kini, Muhammadiyah bersama Nahdlatul Ulama menjadi organisasi Islam terbesar nan berpengaruh di dunia, gerak-dakwahnya tersebar ke berbagai penjuru dunia. Capaian ini tidak terlepas dari “kittah perjuangan dan jalan dakwah” yang diembannya, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, Rahmatan lil 'Alamin.
To The Point. Menjelang Tanwir Muhammadiyah tahun 2026 di Palu - Sulawesi Tengah, penulis memiliki masukan untuk forum Tanwir yang mulia. Tanwir November 2026 merupakan forum musyawarah tertinggi kedua dalam Muhammadiyah, jelang Muktamar ke-49 di Medan yang direncanakan pada November 2027. Pada saat yang sama, Tanwir Muhammadiyah 2026 bersamaan dengan perayaan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah. Kata "tanwir" berasal dari bahasa Arab yang artinya “penyinaran atau pencerahan”. Forum musyawarah tertinggi kedua tersebut diharapkan melahirkan keputusan-keputusan luhur, program strategis jangka menengah dan Panjang, serta selalu memegang teguh khittah perjuangan Muhammadiyah, yang diantaranya adalah “khittah musyawarah”.
Anggaran Dasar Muhammadiyah menyatakan bahwa “Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat”. Dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, disebutkan bahwa Acara Tanwir diantaranya adalah: a). Laporan Pimpinan Pusat; b). Masalah yang oleh Muktamar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Tanwir; c). Masalah yang akan dibahas dalam Muktamar sebagai pembicaraan pendahuluan; d). Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar; dan e). Usul-usul.
Berdasarkan AD/ART tersebut, Tanwir merupakan forum musyawarah yang sangat strategis, setidaknya masalah-masalah penting dapat dibicarakan sebagai “pembicaraan pendahuluan” menjelang Muktamar. Dalam kaitan ini, Penulis memberikan titik perhatian pada Anggaran Dasar Muhammadiyah, Pasal 11 tentang Pimpinan Pusat, yaitu: pada Ayat (1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan; (2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir; dan (3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih.
Hemat penulis, Persyarikatan Muhammadiyah yang saat ini telah menjelma menjadi organisasi Islam yang super-besar beserta dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang semakin banyak dan membanggakan, kiranya perlu dipertimbangkan oleh sidang Tanwir dan Muktamar bahwa pasal tentang Pimpinan Pusat (PP) dapat diamandemen sesuai dengan kebutuhan zaman.
Pertama, jumlah Pimpinan Pusat kiranya dapat dipertimbangkan untuk ditambah sekurang-kurangnya menjadi 17 (tujuh belas) orang atau 21 (dua puluh satu) orang, dan Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Pusat terpilih. Sehingga misalnya, pasal 2 berbunyi: (2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya dua puluh satu orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.
Dengan terbukanya peluang penambahan jumlah Anggota Pimpinan Pusat menjadi tujuh belas orang atau dua puluh satu orang dan dapat ditambah lagi sesuai kebutuhan, maka akan lebih mendukung proses kaderisasi dan akselerasi, semakin terjaganya organisasi yang modern (good governance), serta menjadikan sinergi yang lebih kuat antara para senior dan para junior, sehingga keberlanjutan persyarikatan Muhammadiyah akan tetap utuh dan terjaga.
Kedua, tentang Ketua Umum. Pada ayat 3 dinyatakan bahwa; (3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih. Namun pada Pasal 17 tentang Masa Jabatan Pimpinan, jabatan Ketua Umum dibatasi. Pada ayat (2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut. Sementara itu, tidak ada batas periode kepemimpinan bagi Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah selain Ketua Umum, artinya selama yang bersangkutan bersedia dan terpilih dalam Muktamar, maka dapat menjabat menjadi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Hemat penulis, “Kegemilangan Persyarikatan Muhammadiyah selama ini bukan ditentukan oleh periode masa jabatan, akan tetapi ditentukan oleh keberanian, keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan para pimpinan serta anggotanya dalam memegang nilai-nilai”.
Kepemimpinan Muhammadiyah dari masa lalu hingga kini demikian menonjol dan gemilang. KH. Ahmad Dahlan (1912–1923) memimpin Muhammadiyah 11 tahun hingga Beliau wafat; KH. Ibrahim (1923–1934); KH. Hisjam (1934–1937); KH. Mas Mansyur (1937–1942); Ki Bagus Hadikusumo memimpin selama 11 tahun (1942–1953); KH. A.R. Sutan Mansur (1953–1959); KH. Muhammad Yunus Anis (1959–1962); KH. Ahmad Badawi (1962–1968); KH Faqih Usman (1968 – 1968); Pak AR (KH Abdur Razak Fakhruddin) memimpin selama 22 tahun 77 hari (1968-1990); KH. Ahmad Azhar Basyir (1990–1995); Prof. Dr. H. M. Amien Rais (1995–1998); Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif (1998–2005); Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin (2005–2015); hingga Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. memimpin Persyarikatan Muhammadiyah dari 2015 sampai sekarang. Sejarah telah membuktikan bahwa kegemilangan para Pemimpin Muhammadiyah sejak dahulu hingga saat ini tidaklah terletak pada periode masa jabatan, tetapi berpedoman pada nilai-nilai luhur, memegang teguh Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, dan tentunya memegang wasiat agung Kiyai Haji Ahmad Dahlan: “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah”.
Sidang Tanwir dan Muktamar kiranya dapat kembali mempertimbangkan bahwa masa jabatan Ketua Umum PP Muhammadiyah seyogyanya tidak perlu lagi dibatasi dua periode, sebagaimana masa jabatan Anggota PP Muhammadiyah yang tidak dibatasi. Artinya, selama yang bersangkutan bersedia dipilih oleh anggota Pimpinan Pusat terpilih, maka tidaklah menjadi halangan atau batasan untuk menjadi Ketua Umum. Sehingga anggota Pimpinan Pusat tetap menempatkan “Khittah Musyawarah menjadi Kesepakatan Tertinggi”. Sebagaimana ayat 3 di atas, yaitu; (3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih.
Khittah Musyawarah menempatkan prinsip mulia “musyawarah mufakat” sebagai “ruh”, saripati, prinsip dasar, dan landasan etik dalam pengambilan keputusan-keputusan besar dalam persyarikatan, kolektif kolegial, dan penuh kebersamaan. Musyawarah-mufakat dengan kolektif kolegial dalam membuat keputusan penting dan strategis tidak ditentukan oleh satu orang (Ketua Umum) saja, melainkan diputuskan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Pimpinan Pusat. Oleh karena itu, kiranya masa jabatan Ketua Umum dapat ditempatkan sebagaimana masa jabatan Anggota Pimpinan Pusat, yaitu tidak perlu dibatasi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sehingga hal itu tidak menjadi kendala ketika Persyarikatan dihadapkan pada situasi dan kondisi tertentu, atau kebutuhan yang mendesak. Khittah Musyawarah adalah pegangan kita. Wallahu a'lam bishawab.