YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Perubahan sosial, ekonomi, hingga pesatnya perkembangan teknologi di era disrupsi menuntut generasi muda untuk tidak sekadar unggul secara akademik. Mahasiswa saat ini dihadapkan pada tantangan masa depan yang penuh ketidakpastian, sehingga membutuhkan kreativitas, daya juang, kemampuan adaptasi, serta ketahanan emosional agar mampu bersaing di dunia kerja.
Hal tersebut mengemuka dalam talkshow yang digelar Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia bertema “Menyongsong Peran dan Aksi Nyata Mahasiswa dalam Pemberdayaan Masyarakat”, Selasa (26/5/2026), di Gedung Djarnawi Hadikusuma Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menyoroti bahwa periode 2021–2030 diprediksi menghadirkan persaingan individu yang semakin kompetitif. Kondisi tersebut diperberat dengan menyusutnya kelas menengah dan rendahnya kompetensi tenaga kerja yang menjadi tantangan besar bagi Indonesia ke depan.
Menurut Zuly, mahasiswa tidak cukup hanya beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi juga harus berani membangun kapasitas diri untuk menciptakan solusi nyata di tengah masyarakat.
“IPK itu penting, tetapi bukan satu-satunya hal yang bisa diandalkan. Sekarang banyak orang memiliki IPK tinggi, sehingga mahasiswa perlu memiliki kemampuan lain yang membuat dirinya berbeda. Public speaking, kemampuan meyakinkan orang, dan kemampuan menciptakan sesuatu, itulah yang akan dicari,” tegas Zuly.
Zuly juga mendorong mahasiswa untuk menjadi creative minority, yakni kelompok kecil yang berani berpikir kreatif, menghadirkan karya nyata, sekaligus memiliki kepedulian sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Senada dengan hal tersebut, Dosen Ilmu Komunikasi UMY, Frizki Yulianti Nurnisya, S.IP., M.Si., Ph.D., menyebut tantangan mahasiswa saat ini semakin kompleks akibat hadirnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mulai menggantikan pekerjaan repetitif. Di sisi lain, persaingan kerja juga telah terbuka secara global.
“Dunia kerja saat ini mencari adaptability, communication, problem solving, inisiatif, konsistensi, dan emotional resilience atau ketahanan emosional. Di era chaos seperti sekarang, yang bisa bertahan bukan hanya yang paling pintar, melainkan mereka yang adaptif,” ungkap Frizki.
Frizki juga menyoroti fenomena mahasiswa yang rentan mengalami overthinking, takut salah jurusan, hingga rapuh secara emosional akibat derasnya arus informasi dan kebutuhan validasi di media sosial. Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun ketahanan emosional dan mulai melakukan perubahan melalui langkah-langkah kecil yang konsisten.
“Cek ketakutan terbesar kalian apa. Kalau takut tidak bisa bahasa Inggris, cari kursus. Kalau terkendala biaya, cari beasiswa. Yang penting tetap progressing, walaupun langkahnya kecil, tetapi dilakukan secara konsisten,” pungkasnya.
Arah Baru Pengentasan Kemiskinan
Sementara itu, pengentasan kemiskinan di Indonesia dinilai membutuhkan pendekatan baru yang tidak hanya bertumpu pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Niken Ariati dalam agenda tersebut.
Ia menyebutkan bahwa selama ini program pengentasan kemiskinan masih didominasi bantuan sosial yang bersifat karitatif. Padahal, menurutnya, pendekatan tersebut belum mampu menciptakan kemandirian masyarakat miskin secara menyeluruh.
“Pemberdayaan itu sebenarnya tentang kemandirian. Kita tidak mungkin mengentaskan kemiskinan kalau hanya mengandalkan bansos saja. Yang dibutuhkan masyarakat itu bukan hanya bantuan, tetapi juga aset, akses, pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan untuk berkembang,” ujarnya.
Selama sepuluh tahun terakhir pemerintah telah menggelontorkan anggaran bantuan sosial dalam jumlah besar. Namun, penurunan angka kemiskinan justru semakin melambat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi evaluasi penting bagi pemerintah untuk mengubah arah kebijakan pengentasan kemiskinan.
“Sepuluh tahun terakhir kita sangat mengutamakan bantuan sosial. Anggarannya luar biasa besar, tetapi penurunannya sedikit sekali. Karena bansos itu sifatnya karitatif, tidak memberdayakan. Bahkan kadang-kadang bisa menjadi jebakan kemiskinan,” ujar Niken lebih lanjut.
Karena itu, pemerintah mulai mendorong agar bantuan sosial lebih difokuskan kepada kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Sementara masyarakat usia produktif diarahkan untuk memperoleh akses pekerjaan, pendidikan, dan pengembangan usaha agar mampu mandiri secara ekonomi.
Lebih lanjut, Niken juga menjelaskan kebijakan baru pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 dan 8 Tahun 2025 yang menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran program dan intervensi pengentasan kemiskinan. Menurutnya, sebelumnya setiap kementerian memiliki basis data sendiri sehingga program sering tidak tepat sasaran.
“Sekarang tidak boleh lagi kementerian punya data sendiri-sendiri. Basis datanya satu, yaitu DTSEN. Data ini digunakan untuk perencanaan, penyaluran bansos, sekaligus pemberdayaan masyarakat supaya intervensinya lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat menjadi sangat krusial. Sebab kampus memiliki sumber daya besar melalui riset, pendampingan, dan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dapat diarahkan untuk membantu keluarga miskin keluar dari kondisi rentan.
Pemerintah pun tengah mendorong kampus untuk memperkuat KKN tematik pengentasan kemiskinan. Pendampingan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat benar-benar mampu mandiri.
“Kalau satu kelompok KKN saja bisa membantu mengentaskan satu keluarga dari kemiskinan, dampaknya besar sekali. Bukan hanya orang tuanya yang terbantu, tetapi juga anak-anaknya. Artinya kita menyelamatkan beberapa generasi sekaligus,” tegas Niken. (NF/Riz)
