Ketika Kekuasaan Diuji oleh Pengkhianatan, Keadilan, dan Kemaslahatan

Ketika Kekuasaan Diuji oleh Pengkhianatan, Keadilan, dan Kemaslahatan

Refleksi Politik dari Peristiwa Bani Nadhir dan Relevansinya bagi Kepemimpinan serta Kehidupan Bernegara Masa Kini

Oleh : Dr. Jaharuddin, Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berkuasa, siapa yang berkhianat, dan siapa yang memenangkan pertarungan. Lebih jauh, sejarah menguji bagaimana kekuasaan dijalankan ketika berhadapan dengan pengkhianatan, bagaimana keadilan ditegakkan ketika kepentingan saling berbenturan, dan bagaimana kemaslahatan tetap dijaga ketika keputusan sulit harus diambil. Peristiwa Bani Nadhir pada masa Rasulullah saw. menghadirkan refleksi penting tentang persoalan tersebut. Dalam perspektif politik, peristiwa ini bukan sekadar episode konflik politik dan keamanan di Madinah, melainkan pelajaran tentang tanggung jawab moral kekuasaan. Sebab, kekuasaan yang sejati tidak hanya diuji ketika keadaan tenang dan semua pihak menunjukkan kesetiaan, tetapi justru ketika pengkhianatan muncul, keadilan menghadapi tekanan, dan kepentingan umum terancam dikorbankan.

Madinah pada masa Rasulullah saw. merupakan masyarakat majemuk yang dihuni berbagai komunitas dengan latar belakang agama, kesukuan, dan kepentingan berbeda. Keberagaman tersebut membutuhkan suatu tatanan yang memungkinkan kehidupan bersama berlangsung secara tertib. Dokumen yang dikenal sebagai Piagam Madinah menjadi salah satu rujukan historis mengenai pembentukan kesepakatan politik dan tanggung jawab antarkelompok, meskipun rincian cakupan serta kedudukan masing-masing komunitas di dalamnya masih menjadi pembahasan akademik. Pelajaran mendasarnya jelas, masyarakat yang beragam tidak dapat dipertahankan hanya melalui kedekatan emosional atau dominasi kelompok tertentu. Ia membutuhkan komitmen bersama terhadap aturan, penghormatan atas hak, dan kesediaan menunaikan kewajiban. Kemajemukan tidak menjadi ancaman ketika keadilan ditegakkan, tetapi dapat berubah menjadi sumber ketegangan ketika kepercayaan dan komitmen bersama dikhianati.

Dalam berbagai riwayat sirah, memburuknya hubungan Rasulullah saw. dengan Bani Nadhir dikaitkan dengan persoalan keamanan dan dugaan rencana pembunuhan terhadap beliau. Rincian kronologi dan sebab langsung konflik tersebut perlu diperlakukan secara hati-hati karena tingkat kekuatan sumber-sumber sejarah tidak seluruhnya sama. Namun, Al-Qur’an melalui Surah Al-Hasyr memberikan landasan penting mengenai pengusiran Bani Nadhir dan konsekuensi peristiwa tersebut. Dari sini dapat dipahami bahwa pengkhianatan terhadap amanah bersama merupakan persoalan serius dalam kehidupan politik. Akan tetapi, pelajaran sejarah tersebut tidak boleh digeneralisasikan menjadi kecurigaan terhadap kelompok agama atau etnis tertentu. Tanggung jawab atas pelanggaran harus dilekatkan pada tindakan dan pelakunya, bukan diwariskan kepada identitas kolektif. Dalam kehidupan modern, prinsip ini menuntut negara untuk membedakan secara tegas antara perbedaan pandangan, oposisi yang sah, dan tindakan melawan hukum yang terbukti.

Di sinilah kekuasaan menghadapi ujian pertamanya, apakah ia mampu menegakkan hukum tanpa menjadikan hukum sebagai alat kepentingan? Penguasa yang lemah dapat membiarkan pelanggaran karena takut kehilangan dukungan, sedangkan penguasa yang sewenang-wenang dapat menggunakan tuduhan pengkhianatan untuk menyingkirkan lawan. Keduanya merupakan penyimpangan dari keadilan. Prinsip politik islami mengharuskan penggunaan kewenangan diarahkan kepada kemaslahatan dan dibatasi oleh tanggung jawab moral serta ketentuan hukum. Dalam konteks negara modern, tuduhan pelanggaran harus diperiksa melalui prosedur yang sah, bukti yang dapat diuji, dan kesempatan membela diri. Kritik tidak boleh disamakan dengan makar, sebagaimana toleransi tidak boleh dijadikan alasan mengabaikan kekerasan yang nyata. Keadilan menuntut keberanian untuk bertindak terhadap pelanggaran sekaligus keberanian untuk membatasi kekuasaan ketika ia berpotensi melampaui kewenangannya.

Ujian berikutnya adalah kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana ketika ancaman semakin besar. Eskalasi dinamika politik saat itu, membutuhkan proses penyelesaian konflik melalui peringatan, tuntutan meninggalkan Madinah, dan pengepungan. Terlepas dari rincian kronologi yang memerlukan penelaahan sumber sirah lebih lanjut, peristiwa ini membuka ruang refleksi tentang pentingnya pertimbangan strategis dalam pengelolaan konflik. Ketegasan tidak seharusnya lahir dari kemarahan, melainkan dari penilaian terhadap risiko, tujuan, dan akibat suatu tindakan. Bagi pemerintahan kontemporer, penggunaan kekuatan harus tunduk pada hukum yang berlaku, prinsip kebutuhan dan proporsionalitas, serta perlindungan terhadap masyarakat. Tindakan militer dalam konteks sejarah kenabian tidak dapat dipindahkan begitu saja menjadi pembenaran bagi pengusiran kolektif atau tindakan koersif masa kini. Hikmah sejarah terletak pada kecermatan memahami prinsipnya, bukan pada peniruan tindakan tanpa mempertimbangkan perubahan konteks.

Peristiwa Bani Nadhir juga memperlihatkan betapa rapuhnya kekuatan yang hanya bertumpu pada perlindungan material. QS. Al-Hasyr ayat 2 menggambarkan keyakinan terhadap benteng-benteng yang dianggap mampu memberikan keamanan, tetapi ternyata tidak dapat mencegah akibat yang mereka hadapi. Gambaran ini menyimpan pesan politik yang mendalam. Kekuasaan sering merasa kokoh karena memiliki kekayaan, aparat, jaringan elite, pengaruh media, atau dukungan politik yang luas. Padahal, semua instrumen tersebut tidak otomatis menghasilkan legitimasi. Pemerintahan dapat tampak kuat secara struktural, tetapi sesungguhnya rapuh ketika kehilangan kepercayaan rakyat. Benteng yang paling menentukan bagi suatu negara bukan hanya pertahanan fisik dan perangkat kelembagaan, melainkan integritas penyelenggara negara, kepastian hukum, serta keadilan yang dirasakan masyarakat. Kekuasaan boleh ditopang oleh kekuatan, tetapi legitimasi hanya dapat dipelihara melalui kepercayaan.

Persoalan pengkhianatan juga berkaitan dengan bahaya manipulasi dan kesetiaan politik yang semu. QS. Al-Hasyr ayat 11–12 menggambarkan pihak-pihak yang menjanjikan bantuan kepada pihak lain, tetapi tidak menepati janji ketika keadaan menjadi genting. Pesan tersebut relevan untuk memahami berbagai bentuk oportunisme politik. Tidak semua dukungan lahir dari kesamaan prinsip; sebagian muncul karena perhitungan keuntungan, keinginan memperoleh kedudukan, atau kepentingan mempertahankan pengaruh. Dalam kehidupan bernegara, hubungan politik yang dibangun hanya atas transaksi mudah berubah ketika keseimbangan kekuasaan bergeser. Oleh karena itu, kecerdasan pemimpin tidak cukup diukur dari kemampuannya mengumpulkan pendukung, tetapi juga dari ketajamannya menilai kredibilitas, menguji informasi, dan membedakan kesetiaan terhadap prinsip dari kesetiaan terhadap keuntungan. Dukungan yang besar belum tentu mencerminkan kekuatan moral apabila tidak disertai kejujuran dan tanggung jawab.

Namun, kewaspadaan terhadap pengkhianatan tidak boleh berkembang menjadi pemerintahan yang memelihara ketakutan. Negara memang berkewajiban melindungi masyarakat dari ancaman, tetapi kewajiban tersebut tidak membenarkan pengawasan tanpa batas, pembungkaman kritik, atau penyalahgunaan intelijen. Keamanan dan kebebasan bukan dua kepentingan yang harus saling meniadakan. Keduanya memerlukan keseimbangan melalui hukum yang adil dan institusi yang akuntabel. Pemerintah yang menganggap semua perbedaan sebagai ancaman akan kehilangan kemampuan menerima koreksi, sedangkan pemerintah yang mengabaikan ancaman nyata dapat gagal menjalankan tanggung jawab perlindungan. Karena itu, kepemimpinan yang matang harus mampu membedakan kewaspadaan dari prasangka dan ketegasan dari tindakan represif. Semakin besar kewenangan yang dipercayakan kepada seseorang, semakin tinggi pula kewajiban moralnya untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan.

Pelajaran paling menarik dari peristiwa Bani Nadhir justru terletak pada hubungan antara penyelesaian konflik dan pengelolaan kekayaan. QS. Al-Hasyr ayat 6–7 membicarakan harta fai’, yaitu harta dengan ketentuan khusus yang diperoleh tanpa pengerahan perang sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut. Al-Qur’an menegaskan tujuan penting agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Prinsip ini menunjukkan bahwa politik islami tidak berhenti pada kemampuan menjaga ketertiban atau menghadapi ancaman keamanan. Kekuasaan juga memikul tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sumber daya membawa manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan politik kehilangan nilai moral apabila hasilnya hanya memperbesar kekayaan kelompok berkuasa. Sebaliknya, pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan menghubungkan stabilitas dengan distribusi manfaat, perlindungan kelompok rentan, dan kesempatan ekonomi yang lebih adil.

Dalam konteks Indonesia, pelajaran tersebut memiliki relevansi yang kuat. Ketika kekuasaan politik berkelindan dengan kepentingan ekonomi, ketika jabatan menjadi sarana memperkaya jaringan sendiri, dan ketika hukum terasa tajam kepada kelompok lemah tetapi tumpul kepada pihak berpengaruh, persoalan yang muncul bukan sekadar kelemahan administratif. Ia merupakan krisis amanah dan keadilan. Semangat politik islami menuntut agar anggaran negara dikelola secara transparan, korupsi ditindak tanpa pilih kasih, sumber daya publik dimanfaatkan bagi kesejahteraan, dan kebijakan tidak dikendalikan oleh kepentingan segelintir elite. Negara yang berhasil bukan hanya negara yang mampu mempertahankan stabilitas politik, melainkan negara yang menjadikan stabilitas sebagai landasan untuk memperluas keadilan sosial. Sebab, ketenteraman yang dinikmati sebagian kecil masyarakat di tengah ketimpangan yang dibiarkan bukanlah kemaslahatan yang utuh.

Pada akhirnya, ujian terbesar kekuasaan bukan semata-mata datang dari pengkhianatan pihak lain, melainkan juga dari kemungkinan pengkhianatan terhadap amanah oleh pemegang kekuasaan itu sendiri. Pemimpin dapat begitu sibuk menuntut loyalitas sehingga melupakan kewajibannya berlaku adil. Ia dapat menggunakan bahasa persatuan untuk menutupi ketimpangan, menggunakan alasan keamanan untuk membatasi kebebasan, atau menggunakan simbol agama untuk membenarkan kepentingan politik. Di sinilah politik islami harus dikembalikan kepada substansinya, kekuasaan adalah sarana, bukan tujuan akhir; hukum adalah penjaga keadilan, bukan senjata kepentingan; dan kemaslahatan merupakan tanggung jawab, bukan sekadar slogan legitimasi. Pemimpin yang berintegritas tidak hanya menuntut rakyat memenuhi kewajibannya, tetapi terlebih dahulu memastikan bahwa dirinya tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Seruan Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 2, Fa‘tabirū yā ulil-abṣār—“Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan”—menjadi penutup yang sangat bermakna. Sejarah menghendaki manusia menggunakan kejernihan akal dan ketulusan hati untuk memahami hikmah di balik peristiwa. Dari Bani Nadhir, kita belajar tentang pentingnya menepati perjanjian, menghadapi ancaman secara bertanggung jawab, menjaga kewibawaan hukum, dan mengarahkan kekayaan kepada kemaslahatan. Akan tetapi, pelajaran paling mendasar adalah bahwa kekuasaan tidak boleh kehilangan kompas moralnya ketika menghadapi pengkhianatan. Pengkhianatan tidak membenarkan kezaliman, ketegasan tidak boleh mengorbankan keadilan, dan kemenangan tidak bermakna apabila mengabaikan kemaslahatan. Sebab, ukuran tertinggi keberhasilan kepemimpinan bukanlah seberapa lama kekuasaan dapat dipertahankan atau seberapa banyak lawan dapat dikalahkan, melainkan seberapa kuat kebenaran dijaga, seberapa adil manusia diperlakukan, dan seberapa besar manfaat yang diwariskan bagi kehidupan bersama.