YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menorehkan prestasi internasional dengan meraih peringkat ke-13 terbaik dunia dalam bidang Political Science berdasarkan pemeringkatan ScholarGPS untuk periode kinerja lima tahun terakhir. Dalam rilis tersebut, UMY juga dinobatkan sebagai institusi terbaik di Indonesia dan Asia, sekaligus melampaui sejumlah kampus ternama di kawasan, termasuk National University of Singapore (NUS).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UMY, Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., menyampaikan apresiasi atas pengakuan global tersebut. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari komitmen jangka panjang yang dibangun secara konsisten oleh civitas academica Fisipol UMY selama hampir satu dekade terakhir.
“Prestasi ini bukan sesuatu yang instan. Ia lahir dari komitmen yang dibangun sejak lama oleh para pimpinan fakultas, para guru besar, dan seluruh dosen yang secara serius mengembangkan tradisi akademik dan riset berkelas internasional,” ujar Ridho saat ditemui di Dekanat Fisipol UMY, Selasa (16/12).
Menurutnya, pengakuan ScholarGPS tidak terlepas dari produktivitas akademik dosen Fisipol UMY yang aktif menulis dan mempublikasikan karya ilmiah di jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus, Sinta, serta berbagai basis data global lainnya. Ridho juga menyebutkan bahwa Fisipol UMY saat ini menjadi fakultas dengan jumlah guru besar terbanyak di lingkungan UMY, yang turut memperkuat kapasitas riset dan reputasi akademik.
Lebih jauh, Ridho menjelaskan bahwa keunggulan ilmu politik UMY terletak pada pendekatan nilai yang khas, yakni pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Profetik. Pendekatan ini menempatkan ilmu pengetahuan tidak semata sebagai konstruksi teoritik, tetapi sebagai instrumen untuk menghadirkan solusi atas persoalan publik dan ketidakadilan sosial.
“Ilmu-ilmu sosial dan politik tidak berdiri sendiri secara sekuler. Di UMY, ilmu tersebut dikembangkan dalam kerangka profetik, yang berpihak pada nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan,” jelasnya.
Konsep profetik ini, lanjut Ridho, menempatkan ilmu politik sebagai bagian dari tugas kenabian, amar ma’ruf nahi munkar, yakni mendorong kebaikan dan mencegah ketimpangan dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, ilmu politik tidak berhenti pada analisis kekuasaan, tetapi hadir sebagai solusi atas problem demokrasi, tata kelola, dan krisis kepercayaan publik.
“Ilmu politik harus solutif. Ia harus mampu menjawab persoalan nyata, bukan hanya menjadi wacana teoritis di ruang kelas,” tegasnya.
Ridho berharap capaian ini menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kualitas akademik dan riset, bukan sekadar kebanggaan simbolik. Ke depan, Fisipol UMY menargetkan untuk mempertahankan posisi terbaik di Indonesia dan Asia, serta menembus jajaran Top 10 Global dalam bidang Political Science.
Ia juga menekankan pentingnya peran ilmu politik dalam merespons tantangan demokrasi Indonesia, terutama tingginya ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik.
“Ilmu politik harus mampu memberikan perspektif berkemajuan, khususnya bagi generasi muda, bahwa politik tidak identik dengan kekotoran. Kekuasaan justru harus ditaklukkan dan diarahkan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (FU)
