YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah — Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menekankan pentingnya profesionalitas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dalam membangun kemitraan antara media dan pemerintah. Menurutnya, kemitraan yang sehat perlu didasarkan pada kualitas dan kredibilitas media, bukan semata-mata kedekatan atau hubungan personal.
Hal tersebut disampaikan Totok saat membuka kegiatan literasi media bertema “Sinergi Kemitraan Media: Mewujudkan Tata Kelola Profesional, Akuntabel, dan Berkelanjutan” di Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) MMTC, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).
Totok menyampaikan, pers memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kewarasan publik dan mencerdaskan masyarakat. Namun, industri pers saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar, terutama disrupsi digital, persaingan dengan kreator konten, serta persoalan keberlanjutan bisnis media.
Menurutnya, kemudahan mendirikan media daring di era digital telah mendorong pertumbuhan jumlah perusahaan pers. Pada saat yang sama, perusahaan media menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Kondisi ini menuntut pelaku pers untuk tidak hanya menguasai keterampilan jurnalistik, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola usaha media secara profesional. “Semua hasil yang hebat itu selalu dilakukan dengan penuh perjuangan,” ujar Totok, menyemangati insan pers.
Ia juga menyoroti persoalan penyalahgunaan profesi jurnalistik oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan untuk menakut-nakuti, memeras, atau meminta pihak tertentu menghapus konten di media sosial. Praktik semacam ini, menurutnya, merugikan masyarakat sekaligus mencederai kehormatan profesi wartawan.
Karena itu, literasi media perlu menjangkau masyarakat luas, terutama kelompok yang rentan menjadi sasaran penyalahgunaan profesi jurnalistik. Masyarakat perlu dibekali pemahaman untuk membedakan kerja jurnalistik yang profesional dari tindakan intimidasi yang mengatasnamakan pers.
Totok menegaskan bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Wartawan dituntut menyajikan informasi secara benar, tidak memfitnah, tidak menyampaikan berita secara sepihak, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam konteks kemitraan media dengan pemerintah daerah, Totok memahami adanya tantangan keterbatasan anggaran di tengah bertambahnya jumlah media yang ingin menjalin kerja sama. Namun, ia menilai keterbatasan tersebut perlu disikapi dengan tata kelola yang profesional dan kriteria yang jelas.
Profesionalitas, akuntabilitas, kapasitas media, kepatuhan terhadap hukum pers, dan pelaksanaan kode etik jurnalistik perlu menjadi pertimbangan dalam menjalin kerja sama. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam mengelola kemitraan sekaligus menjaga transparansi penggunaan anggaran.
Totok juga menjelaskan bahwa Dewan Pers terus berupaya mencari solusi bagi keberlanjutan industri pers. Salah satunya melalui keterlibatan dalam pembahasan revisi regulasi hak cipta agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan dan hak ekonomi yang layak.
Ia menyinggung Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan dalam mendorong platform digital global memberikan hak ekonomi kepada perusahaan pers.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Totok meyakini pers tetap dibutuhkan masyarakat. Karena itu, insan pers perlu menjaga integritas, meningkatkan kualitas karya jurnalistik, serta memperkuat tata kelola perusahaan agar dapat bertahan dan terus menjalankan fungsi pelayanan publik.
Sementara itu, Ketua STMM/ MMTC, R Muhammad Harimurti, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran pers dalam menjaga kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa. Pers yang profesional, independen, dan berintegritas menjadi salah satu pilar penting agar negara tetap terjaga melalui penyampaian informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
Ia juga menyoroti tantangan kebebasan pers dan demokrasi yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama di tengah perkembangan teknologi digital. Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah penyebaran deepfake. Karena itu, penguatan literasi media, kemampuan verifikasi informasi, serta kolaborasi antara insan pers, lembaga pendidikan, dan pemerintah menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat demokrasi.
Kegiatan literasi media ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Rosarita Niken Widiastuti, Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga, dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers; Anton Wahyu Prihartono, Pemimpin Redaksi Harian Jogja; serta Ditya Nanaryo Aji, Koordinator Kehumasan Pemerintah Daerah DIY.
Rosarita membawakan materi tentang profil, tugas, dan fungsi Dewan Pers serta perannya dalam mengawal regulasi kemitraan media yang sehat dan penerapan kode etik jurnalistik. Anton membahas praktik baik kemitraan media dan strategi membangun bisnis media yang berkelanjutan serta profesional. Sementara itu, Ditya mengulas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan anggaran kerja sama media di tingkat daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri para pemimpin redaksi media di DIY dan sekitarnya, dosen ilmu komunikasi dari berbagai perguruan tinggi, serta ahli pers. Forum ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai pentingnya kemitraan media yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
