PADANG, Suara Muhammadiyah - Tindak lanjuti MOU PP Aisyiyah bersama Kemenkes tentang penghapusan praktik sunat perempuan, Majelis Kesehatan PW Aisyiyah Sumbar menggelar penggalangan komitmen dan orientasi kader penguatan peran serta Aisyiyah dalam pencegahan praktik pemotongan dan perlukaan genital perempuan (P2GP) sunat perempuan, di aula PWA Sumbar, Senin (12/8/2024).
Wakil Ketua PW Aisyiyah Sumbar, Bunda Meiliarni Rusli mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak bahaya sunat perempuan dan sekaligus sebagai upaya yang terus menerus untuk menghilangkan praktik sunat perempuan di Sumbar.
Ia mengajak seluruh kader Aisyiyah untuk mensosialisasikan penghapusan praktik female genital kepada masyarakat luas
Wakil Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah Khairunisa mengatakan Praktik berbahaya Female Genital Mutilation/Cutting (FGMC) atau umum dikenal dengan istilah “sunat perempuan” hingga kini masih dilakukan oleh keluarga di beberapa daerah. Maka pentingnya pendekatan secara persuasif kepada masyarakat.
Penghapusan praktik Sunat Perempuan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan. Dan juga, menghilangkan praktik yang dinilai dapat membahayakan kesehatan.
Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan lansia Kemenkes RI, Yosneli menyebutkan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 yang mengatur tentang Sunat Perempuan dan mendorong gerakan Pencegahan dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) terus disosialisasikan.
Kemenkes RI juga telah mengambil langkah progresif untuk mendorong penghentian praktik sunat pada perempuan.
“Sunat pada perempuan atau anak perempuan dengan pemotongan dan pelukaan adalah praktik berbahaya bentuk pelanggaran hak perempuan dan anak, dan termasuk kekerasan berbasis gender. Kemenkes bekerjasama dengan Aisyiyah telah melakukan rangkaian advokasi dan sosialisasi pencegahan P2GP,” ujarnya
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumbar, Yoni Andra mengungkapkan tindakan sunat perempuan memang sudah dilarang.
"Sunat perempuan atau Female Genital Mutilation (FGM) dilarang oleh WHO dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan)," ujarnya.
Menurut Yoni, tindakan sunat perempuan dilakukan dengan berbagai bentuk seperti menggores klitoris sampai mengambil dan menutup liang kemaluan perempuan.
Dia menyebut, perempuan yang disunat dapat mengalami nyeri pada organnya, tidak bisa menstruasi, bahkan tidak mampu hamil.
Selain itu, sunat perempuan juga dapat mempengaruhi saat perempuan tersebut melakukan hubungan seksual.
"Sehingga badan kesehatan dunia dan nasional sudah melarang praktek ini," tegasnya.
Yoni menyebut, kondisi nyeri serta sulit menstruasi dan tidak bisa hamil itu terjadi karena organ perempuan terluka atau dimutilasi akibat sunat.
