Manifesto Ta'awun untuk Pendidikan dan Ekonomi yang Setara
Oleh: Najib Maulana Fikri (Kader Muhammadiyah)
Kita sering disuguhi narasi manis bahwa pendidikan adalah eskalator sosial terhebat. Sekolah dianggap sebagai mesin ajaib tempat siapa saja, dari latar belakang apa pun, bisa masuk ke pintu depan, diproses selama dua belas tahun bahkan bisa lebih, dan keluar dari pintu belakang sebagai manusia dengan peluang ekonomi yang setara. Terdengar seperti dongeng meritokrasi yang indah. Namun, melihat apa yang terjadi di jalanan, di gang-gang sempit perkotaan, hingga di pedalaman yang akses jalannya masih berupa tanah merah, eskalator itu sudah lama rusak. Bahkan bagi banyak orang, benda itu tidak pernah menyala.
Kesenjangan ekonomi dan pendidikan di negeri ini bukanlah anomali yang muncul tiba-tiba. Semua itu bermula dari fondasi yang ditanam sejak era kolonial dan terus dirawat oleh sistem yang menempatkan kapital sebagai panglima. Sekolah-sekolah di pusat ekonomi diberikan fasilitas dan kurikulum yang didesain untuk mencetak kelas pekerja elite atau inovator, sementara sekolah di pinggiran dibiarkan bertahan dengan atap bocor, guru honorer yang dibayar dengan kelayakan yang menghina nalar, dan buku-buku usang yang materinya tertinggal satu dekade.
Anak yang belajar di bawah atap bocor itu dituntut untuk bersaing di arena yang sama dengan anak yang sarapan gizinya diatur ahli nutrisi. Ketika ujian nasional atau seleksi masuk perguruan tinggi digelar, negara menggunakan satu standar ukur yang sama, atas dasar standarisasi. Seolah-olah, dengan memberi mereka kertas ujian yang sama, kita sudah memberikan keadilan.
Tanpa pendidikan yang memadai, akses ke sumber daya ekonomi yang layak akan tertutup rapat. Mereka yang terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas akan terlempar ke sektor informal yang tidak pasti, menjadi buruh murah yang sewaktu-waktu bisa digantikan oleh tekhnologi atau dikeruk tenaganya oleh korporasi. Sementara itu, akumulasi kekayaan terus memusat pada segelintir kelompok yang memang sudah memiliki segalanya sejak awal. Mereka membeli pendidikan terbaik untuk anak-anak mereka, yang kelak akan mewarisi takhta ekonomi, mendikte kebijakan, dan kembali melanggengkan struktur yang sama.
Kita telah menunggu terlalu lama jika berharap sistem birokrasi dan pasar bebas akan menyelesaikan ketimpangan ini secara mutlak. Kebijakan silih berganti, anggaran pendidikan dinaikkan di atas kertas, namun kebocorannya di lapangan dan salah urus prioritas tetap menjadi cerita lama yang diulang-ulang. Pasar bebas, tidak dirancang untuk menyelamatkan yang tertinggal, tapi didesain untuk mempercepat lari mereka yang sudah berada di depan.
Menghadapi ketimpangan struktural yang sudah mengakar ini, manusia-manusia yang terpinggirkan tidak bisa lagi bersandar pada ilusi penyelamatan dari atas. Harus ada mekanisme pertahanan dan perlawanan dari bawah, jangan sampai malah melanjutkan warisan kemiskinan antar generasi.
Solidaritas Ta’awun
Ta'awun merupakan kesadaran komunal untuk saling menopang, memikul beban bersama, dan menambal lubang yang ditinggalkan. Dalam hal ini, pemaknaan konsep Ta’awun bukan hanya dalam bentuk donasi recehan atau sumbangan karitatif yang hanya menenangkan nurani si pemberi tanpa mengubah struktur kehidupan si penerima. Ta'awun adalah pelembagaan solidaritas.
Praktik dari Ta’awun sebenarnya sudah bukan barang asing. Konsep tersebut pernah berakar kuat dalam tradisi lumbung desa, semangat gotong royong membangun rumah, hingga kelompok arisan ibu-ibu di kampung yang berfungsi sebagai jaring pengaman finansial di saat krisis. Namun, modernitas dan tatanan ekonomi yang hiper-individualistis telah mengikisnya, menggantinya dengan budaya kompetisi yang mendikte bahwa keselamatan diri sendiri harus dicapai dengan menginjak bahu orang lain.
Dengan mengedepankan ta'awun berarti menghidupkan kembali koperasi-koperasi sejati yang tidak dibajak oleh kepentingan segelintir elit pengurusnya, melainkan benar-benar mendistribusikan sisa hasil usaha untuk kesejahteraan anggotanya. Sikap Ta’awun juga bisa di bilang sebagai bentuk perlawanan terhadap monopoli kapital. Saat perbankan konvensional menutup pintu bagi pekerja informal karena ketiadaan agunan, kolektivitas ekonomi berbasis ta'awun hadir guna menjaga agar warung-warung kecil tetap berdiri dan gerobak dagang tidak disita tengkulak.
Dalam ranah pendidikan, ta'awun mewujud dalam desentralisasi pengetahuan yang organik. Ketika fasilitas negara tidak hadir, komunitas bergerak membangun ruang-ruang belajar alternatif. Mahasiswa yang memiliki keistimewaan akses literatur membaginya dengan anak-anak jalanan. Para pekerja profesional meluangkan akhir pekannya untuk membongkar keahlian praktis yang tidak diajarkan di sekolah pinggiran, mentransfer kemampuan bertahan hidup di ekosistem ekonomi yang kejam ini.
Dengan membangun jaring pengaman pendidikan dan ekonomi secara swadaya, masyarakat perlahan akan mengembalikan otonomi kemanusiaan mereka. Mereka tidak lagi hanya menjadi variabel atau angka statistik dalam kurva kemiskinan nasional, tetapi menjadi subjek aktif yang menolak dihancurkan oleh algoritma dan struktur ekonomi yang menyingkirkan mereka.
Tentu saja, solidaritas akar rumput ini tidak membebaskan negara dari tanggung jawab konstitusionalnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Ta'awun tidak dimaksudkan sebagai pembenaran atas kelalaian struktural.
Realitas kesenjangan yang membentang dari ruang kelas hingga ke rekening bank ini memang nyaris membuat putus asa. Sejarah peradaban manusia tidak pernah bertahan karena kebaikan hati para penguasa atau kesempurnaan sistem ekonomi. Sejarah kemanusiaan selalu selamat karena di titik paling kritis, di saat kelaparan dan kebodohan mengancam, selalu ada tangan-tangan yang memilih untuk saling berpegangan erat, menolak untuk jatuh sendirian. Penderitaan itulah yang kemudian melahirkan kesadaran bahwa kita hanya bisa sintas jika kita memastikan tetangga kita juga sintas. Begitulah cara masyarakat bertahan, merawat akal sehat, dan merawat harapan, ketika segalanya di sekeliling mereka dirancang untuk membuat mereka menyerah.
Manifestasi Gerakan Ta’awun
Langkah pertama adalah dengan membongkar monopoli akses pendidikan melalui apa yang bisa kita sebut sebagai Lumbung Literasi Warga. Bentuknya bukan lagi gedung sekolah formal yang menuntut iuran bulanan, akan tetapi ruang-ruang mati di permukiman—balai RT, gardu ronda, atau teras masjid—yang dialihfungsikan menjadi pusat transfer pengetahuan. Para kelas menengah yang telah mengecap pendidikan tinggi, baik itu mahasiswa, teknisi, maupun pekerja seni, mewakafkan dua hingga tiga jam waktu mereka setiap minggu untuk mengajar anak-anak di lingkungan terdekatnya. Tidak perlu kurikulum negara yang kaku. Cukup ajarkan mereka tentang logika dasar, matematika terapan, bahasa asing, coding, keahlian bertukang atau malah tentang filsafat.
Kedua, koperasi di tingkat warga harus dibersihkan dari citra usang sebagai tempat meminjam uang untuk hajatan atau rentenir berbaju sisa hasil usaha. Bisa dibayangkan, jika sebuah sistem di mana warga di suatu wilayah bersepakat untuk mengumpulkan modal, membangun rantai pasok pangannya sendiri dengan membeli langsung dari petani lokal, dan mendistribusikannya melalui warung-warung milik tetangga. Dengan memotong jalur distribusi para kapitalis besar, keuntungan tidak lagi mengalir ke luar, tapi berputar dan mengendap di dalam komunitas itu sendiri untuk menghidupi janda-janda miskin atau membayar biaya rumah sakit bagi warga yang sakit.
Selanjutnya, ta'awun harus mengambil bentuk berupa proteksionisme akar rumput dalam konsumsi sehari-hari. Jika ada tetangga yang menjual beras atau lauk-pauk, warga di sekitarnya memiliki kewajiban moral untuk membelinya dari sana, meskipun harganya sedikit lebih mahal atau kemasannya tidak semenarik produk pabrikan. Kita harus dengan sadar memboikot pasar bebas di tingkat mikro. Uang sepuluh ribu rupiah yang dibelanjakan di minimarket hanya akan menjadi angka desimal di laporan keuangan perusahaan multinasional. Namun, sepuluh ribu rupiah yang sama, jika dibelanjakan di warung kelontong milik tetangga yang atapnya bocor, uang sepuluh ribu rupiah itu bisa menjadi biaya untuk menyambung nyawa keluarganya hari itu.
Terakhir, solidaritas ini membutuhkan advokasi komunal. Ketimpangan sering kali terjadi bukan hanya karena tidak ada bantuan, tetapi karena kaum marginal tidak memiliki kapasitas untuk menembus labirin birokrasi negara. Di sinilah warga yang lebih melek administrasi mengambil peran ta'awun struktural. Mereka menjadi pendamping aktif bagi tetangganya yang miskin untuk mengurus jaminan kesehatan, mendaftarkan beasiswa daerah, atau mengadvokasi hak-hak tanah mereka yang terancam digusur. Bantuan hukum dan administratif ini diberikan secara cuma-cuma, murni atas kesadaran bahwa negara sering kali buta huruf terhadap penderitaan warganya sendiri.
Tindakan-tindakan keseharian inilah yang menjadi fondasi dari kemandirian sosial. Kita semua harus saling mengikatkan diri, bersama-sama membuktikan bahwa kekuatan kolektif manusia akan selalu lebih tangguh daripada sistem ekonomi apa pun yang berusaha meremukkan mereka dan yang pasti guna memastikan tidak ada anak tetangga yang otak dan masa depannya dibiarkan tumpul.
