MBG di Tengah Krisis Kepercayaan
Penulis: Amalia Irfani, Dosen IAIN Pontianak/ LPPA PWA Kalbar
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai solusi gizi nasional masih menghadapi ujian besar. Fakta terbaru menunjukkan bahwa sejak 2025 hingga September 2026, lebih dari 50.000 anak dan penerima manfaat di 36 provinsi mengalami keracunan makanan MBG. Insiden besar di Sidoarjo yang menimpa 566 santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam menjadi puncak perhatian publik. Mereka mengalami gejala pusing, mual, dan diare setelah menyantap menu MBG. Data Kementerian Kesehatan sebelumnya mencatat 37.673 korban keracunan di 210 kabupaten/kota hingga Mei 2026, dengan ribuan anak harus dirawat inap.
Fakta sosial ini menimbulkan trauma bagi siswa dan orang tua, banyak yang mulai ragu mengonsumsi menu MBG, bahkan ada sekolah yang menghentikan sementara distribusi makanan. Kepercayaan publik terhadap program menurun drastis, padahal kepercayaan adalah modal utama bagi keberhasilan kebijakan sosial.
Keracunan massal yang berulang menunjukkan adanya kegagalan sistemik. Baru sekitar 56,7% dapur MBG yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, artinya hampir setengah dapur beroperasi tanpa standar kebersihan yang jelas. Dengan rantai distribusi panjang dan melibatkan ratusan ribu supplier, risiko kontaminasi semakin besar. Ironisnya, hingga kini belum ada penyedia makanan MBG yang diproses hukum, meski puluhan ribu korban tercatat. Ketiadaan akuntabilitas ini memperburuk persepsi publik bahwa program berjalan tanpa pengawasan yang serius.
Dalam konteks sosial-politik, penolakan beberapa lembaga pendidikan terhadap MBG semakin memperkuat kritik publik. Program ini disebut berpotensi menimbulkan ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah, serta tidak menyelesaikan akar masalah gizi secara berkelanjutan. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik, melainkan refleksi dari pandangan ideologis yang menekankan pentingnya kemandirian umat, pemberdayaan keluarga, dan pendidikan gizi.
Solusi gizi tidak cukup dengan memberi makanan gratis, melainkan harus dibarengi dengan pembinaan keluarga, penguatan ekonomi umat, dan edukasi kesehatan. Sikap ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kebijakan negara yang bersifat top-down dengan gerakan masyarakat sipil yang menekankan pemberdayaan dari bawah.
Dilihat dari perspektif teori sosial, fenomena MBG dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan. Misalnya teori fungsionalisme struktural menekankan bahwa setiap kebijakan sosial harus berfungsi menjaga stabilitas masyarakat. MBG diharapkan menjadi mekanisme integrasi sosial dengan memberi akses gizi merata. Namun, kasus keracunan justru menimbulkan disfungsi, yakni hilangnya kepercayaan publik dan munculnya ketidakstabilan sosial dan mengabaikan pemberdayaan.
Kemudian, teori interaksionisme simbolik menyoroti bagaimana masyarakat memberi makna pada MBG. Awalnya MBG dimaknai sebagai simbol kehadiran negara, tetapi setelah kasus keracunan, makna itu bergeser menjadi simbol kegagalan pengawasan. Penolakan Muhammadiyah memperkuat simbol baru bahwa MBG bukan sekadar program gizi, melainkan isu kepercayaan dan kemandirian. Jika program MBG harus dipertahankan, maka solusinya adalah melakukan reformasi total. Sistem distribusi lebih pendek dan pengawasan lebih mudah dilakukan.
Standar higienitas wajib ditegakkan dengan sertifikasi laik higiene sanitasi untuk semua dapur MBG. Pengawasan digital transparan perlu dikembangkan agar masyarakat bisa melaporkan insiden secara real-time. Edukasi gizi dan keamanan pangan harus diperkuat sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga aktor aktif dalam menjaga kualitas program. Integrasi dengan pertanian lokal juga harus diperkuat agar pasokan pangan bergizi lebih stabil dan berkelanjutan.
Dalam konteks penolakan Muhammadiyah, solusi yang ditawarkan pemerintah sebaiknya tidak hanya teknis, tetapi juga dialogis. Pemerintah perlu membuka ruang komunikasi dengan organisasi masyarakat sipil, termasuk Muhammadiyah, untuk mencari titik temu. Misalnya, MBG bisa dikombinasikan dengan program pemberdayaan keluarga yang menjadi fokus Muhammadiyah. Dengan begitu, MBG tidak hanya memberi makan gratis, tetapi juga mendorong kemandirian keluarga dalam menjaga gizi anak.
MBG adalah ujian besar bagi pemerintah. Program yang seharusnya menjadi solusi gizi justru berisiko menimbulkan masalah kesehatan massal dan penolakan sosial. Namun, krisis ini juga bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh dan membangun sinergi dengan organisasi masyarakat sipil. Jika pengawasan ketat, transparansi publik, dan perubahan sistem dapur benar-benar dilakukan, MBG masih bisa menjadi kebijakan sosial yang berkelanjutan. Sebaliknya, jika masalah ini diabaikan, MBG berpotensi kehilangan kepercayaan publik dan gagal mencapai tujuan mulianya.
Maka, reformasi menyeluruh, penerapan teori sosial sebagai landasan analisis, dan keterlibatan masyarakat sipil, maka MBG masih bisa menjadi simbol kehadiran negara yang benar-benar berpihak pada rakyat. Semoga.
