Membayangkan Muhammadiyah
Oleh: Saidun Derani
Membayangkan adalah membentuk gambaran mental di dalam pikiran, memvisualisasikan suatu ide atau konsep, atau memahami sesuatu melalui intelek. Secara umum artinya adalah mengkhayalkan atau membuat suatu bayangan tentang sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin, nyata atau imajiner, di masa kini maupun masa depan.
Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa membayangkan Muhammadiyah adalah dapat dikatakan membentuk gambaran, lalu memahami dan mengimajinasikan sebuah rumah besar Muhammadiyah di mana manusia lalu dengan kesibukannya di rumah itu dalam konteks membentuk masyarakat Islam yang sebenarnya. Gemah ripah loh jenawi, thoyyibantun wa ghaffur Rahim.
Tulisan ini ingin menjawab sebagian kecil tugas-tugas elite Muhammadiyah mulai dari PP, PWM, dan PDM dilihat dari perspektif bahwa organisasi Muhammadiyah sudah berumur dewasa (berdiri 1912-2025 = 87 tahun) dan siap bersaing dengan kelompok lain dalam tataan NKRI yang menjadi ajang fastabiq al-khairatnya. Berlomba-lomba mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai warga negara.
Selain itu menjelang Rakerwil ke-4 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Banten Ahad, 26 Oktober 2025 di Gedung Dakwah PWM Banten, Serang, penulis pikir sangat bagus menyampaikan beberapa pemikiran yang barangkali dapat membantu ikut berkontribus sebagai orang dalam bagi kemajuan persyarikatan.
Membayangkan Sebagai Negara
Dalam kesempatan diskusi dengan linkaran terbatas kalangan akademisi Muhammadiyah terkait supremasi Muhammadiyah di tingkat nasional ada beberapa pemikiran yang muncul. Pemantik diskusi kali ini adalah Tuan Dr. Buya Anwar Abbas, MA, MM.
Pada kesempatan diskusi itu 31 Oktober 2022, beliau megeluarkan kata kunci fatwa bahwa yang menentukan berjalannya negara sebuah bangsa adalah orang atau kelompok orang yang menguasai sumber mataerial negara itu. “Bukan politisi, akademisi, TNI, Polri, Birokrasi, apalagi Ulama, Kyai, ustad, Biksu, Pendeta dan Pastur, tegasnya.
Dicontohkan atas pertanyaan Ir. Ciputra kepada wartawan tentang siapakah yang memiliki Perusahaan pengembang property, maka dijawadnya dijawabnya sendiri bahwa dari 10 pengembang di tingkat nasional hanya satu dari kalangan muslim.
Selain itu Anwar Abbas juga menyebutkan produsen bidang kendaraan roda dua dan empat umumnya dipegang etnis Tionghoa yang bukan Muslim sehingga dirasakan ada ketimpangan sehingga dilihat dari konteks berbangsa bernegara kayaknya tidak pas. Kalau di Tangsel apalagi di mana Sinar Mas menguasai hampir sebgaian besar tanah yang ada . Dikesankan kayak negara dalam negara. Semodel PIK I dan PIK 2 lah kira-kira.
Pada kesempatan yang lain ketika penulis berdiskusi dan menanyakan kepada seorang grosir di bidang pangan siapa saja yang terlibat masalah mengatur perut rakyat ini beliau menjawab bahwa dari 10 kami yang hadir rapat katanya hanya saya sendiri dari kalangan Muslim. “Yang lain matanya agak sipit”, jawabnya sembari tersenyum. Ane jadi tertawa renyah melihat tingkat laku pelaku sembako ini.
Ada beberapa skema yang ditawarkan Buya Anawar Abbas pada waktu itu antara lain mellahirkan entrepreneur dari kalangan kalangan Pearguruan Tinggi Muhammadiyah dengan merujuk Lembaga Pendidikan di Singapore dan Israel. Misalnya di dunia negara seorang alumninya sudah harus manawarkan teuan baru dengan cara baru dalam konteks persaingan dari persilatan dunia usaha. Hanya persoalannya melahirkan kalangan wirausaha muda membutuhkan waktu yang lama. Dengan demikian pemikiran ini dikesampingkan sungguhpun tidak menutup sepenuhnya.
Lalu penulis dan Dr. Afrizon Syafri menawarkan melahirkan BUMM milik Muhammadiyah sebagai owner dengan judul yang agak boombastis “Membangunn Naga ke-10: Bisnis dari Dalam Warga Muhammadiyah”. Kelihatannya ide kami ini sudah banyak dikembangkan di PWM Jatim dan PWM Jateng dengan melahirkan berbagai produk usaha yang menjadi kebutuhan pokok warga Muhammadiyah dan masyarakat umumnya.
Dasar pemikiran di atas bahwa selama ini kami melihat geliat kegiatan ekonomi di persyarikatan sudah ada hanya masalahnya ownernya bukan milik persyarikatan akan tetapi punya aktivis dan hanya numpang nama Muhammadiyah. Sebagai contoh usaha di bidang air mineral yang ada di PWM Provinsi Banten misalnya. Dan dan usaha yang sama mungkin saja ada di PWM-PWM di seantero Nusantara.
Untuk di PWM Banten BUMM ini kelihatannya baru mau memulai tahun 2025 sungguhpun sudah jauh terlambat jika dihitung dari Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-15 di Makassar tahun 2015 tentang pilar ketiga Muhammadiyah mengembangkan usaha niaga dikalangan warga MU selain AUM di bidang pendidikan dan kesehatan.
Pemikiran yang agak mengejutkan penulis adalah datang dari Dr. Farid Hamzen menawarkan bahwa bagaimana kalau Muhamamdiyah disamakan dengan sebuah negara minus Polri dan TNI. Seloroh ini juga ditimpalin ama Dr. Afrizon Syafri dengan kata-kata ada benarnya juga ide orang Payakumbuh di atas karena kalau Indonesia kolep Muhammadiyah sudah siap menggantinya.
Menurut Uda Farid, sebuah negara mengandaikan bahwa rakyat kudu wajib taat ketika undang-undang sudah ditetapkan memalui lembaga resmi negara kayak DPR dan Lembaga Birokrasi, misalnya tentang wajib bela negara dan pajak sebagai contohnya.
Dengan demikian satu sisi aparatur negara memiliki kewajiban memperhatikan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat dan kudu mensejahterakan warga negara tanpa melihat etnis, suku dan agama yang dianutnya.
Selain itu dalam proses pengelolaan negara, kabinet yang terpilih biasanya setiap tahun membuat perencanaan sumber pendapatan negara (APBN) dari mana saja lalu meminta para pembantu RI I (Kementerian) untuk membuat rencana kerja dengan mengajukan anggaran yang dibutuhkan. Dalam konteks inilah makn keterikatan warga negara dengan negara sebagai warganya.
Dalam konteks Muhammadiyah peserta diskusi bertanya kepada Dosen Kesehatan Masyarakat UIN Jakarta ini bagaimana? Beliau menjelaskan bahwa Ketua PP atau PWM disamakan dengan Presiden dan kabinetnya yang tugas utamanya adalah merumuskan Sumber Pendapatan dan Belanja Muhammadiyah (APBM) tahunan. Lalu Majelis, Lembaga dan Ortom mengajukan Anggaran Program Kerja kepada PP dan atau PWM sehingga jelas prosesing kerja Persyarikatan Muhammadiyah antara kontroling, beceting, aktuiting, dan seterusnya.
Kemudian beliau melanjutkan bahwa selama ini bukankah tidak demikian dan umumnya setiap majelis, lembaga dan ortom disuruh “bengkelai” sendiri masalah urusan dana untuk mewujudkan program yang sudah dibuat.
Dalam konteks inilah sebenarnya kita menemukan mengapa ada majelis, lembaga dan ortom yang “mati suri” . Ya lah karena busung lapar, wujuduhu kaadamihi, mati segan hidup tak mau. Akan tetapi ada juga majelis yang terus berkibar sendirian misalnya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Dikti.
Mendengar paparan di atas penulis kira boleh juga dicoba dengan berbagai modifikasi sehingga kewajiban elite Muhammadiyah mengangkat derajat warganya di lapangan yang “keteteran” bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan pangan paling tidak menambah harapan hidup. Dalam makna inilah melihat mangapa ada kader cinta mati kepada Muhammadiyah.
Dalam situasi kehidupan yang semakin keras di lapangan sekarang ini penulis berharap sudah waktunya mengelola Muhammadiyah tidak hanya sekedar “ada waktu” atau “sesempatnya”, sebagaimana temuan studi penulis ketika meneliti Aktivis/Pengurus Persyarikatan Muhammadiyah pada tahun 2017. Sangat disayangkan potensi Muhammadiyah yang demikian besar hanya menguap kayak embun terbang ketika ditanya tak jelas jawabnya.
Penulis masih ingat kata-kata pedas Ketua PWM Banten ketika Safari Ramadhan tahun 1943 di PDM Tangsel, Dr. KH. Muhammad Syamsuddin, M. Pd. “Mengapa kalian beri uang Muhammadiyah kepada orang lain”, walaupun menyampaikan sembari berseloroh.
Demikianlah tulisan ini kalau cocok boleh diambil dan kalau tak pas anggap saja orang lagi ngelindur baru bangun tidur agak terkaget-kaget. Orang bilang Muhammadiyah ormas Islam paling kaya akan tetapi penulis tahu betul yang kere kagak kurang-kurang warga Muhammadiyah di dalamnya. Mari kita data bersama-sama di PRM dan PCM yang ada. Semoga wujud adanya.
Penulis adalah aktivis PWM Banten 2022-27 dan Ketua Tim Penulis Sejarah Muhammadiyah Provinsi Banten
