DPD IMM Jateng Gelar Sekolah Gender, Politik, dan Demokrasi
SALATIGA, Suara Muhammadiyah - Bidang IMMawati Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Tengah resmi menggelar Sekolah Gender, Politik, dan Demokrasi yang bertempat Hotel Laras Asri, Kota Salatiga pada Sabtu (18/7/2026).
Acara yang dihadiri oleh sedikitnya 100 peserta dari berbagai daerah di Jawa Tengah ini dirancang untuk merekonstruksi sekaligus meneguhkan peran perempuan di ruang publik, serta membekali kader perempuan Muhammadiyah dalam menghadapi dinamika politik dan demokrasi modern.
DPD IMM Jawa Tengah selaku penyelenggara, melaksanakan kegiatan ini dengan harapan besar. Pihaknya menyatakan bahwa agenda ini merupakan ikhtiar nyata untuk menggali, mencoba, dan merekonstruksi keterwakilan perempuan agar mampu mengisi ruang-ruang publik secara optimal.
Nia Nur Pratiwi, S.Pd, M.M selaku Ketua Umum DPD IMM Jawa Tengah menyampaikan dalam sambutannya bahwa Sekolah Gender, Politik dan Demokrasi ini merupakan bukti inklusifitas DPD IMM Jawa Tengah dalam mendorong keterlibatan perempuan sekaligus laki-laki dalam pendidikan gender.
Kemudian, Wali Kota Salatiga yang diwakili oleh Drs. Muh Nashiruddin selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menekankan pentingnya keterbukaan gender dalam sistem demokrasi dan politik saat ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa negara telah menjamin penuh hak setiap warga negara untuk berkontribusi secara holistik dan komprehensif tanpa memandang gender.
Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang turut hadir menilai agenda ini sangat urgen. Menurutnya, isu ketersampingan perempuan di ranah publik sering kali membuat kemajuan bangsa tersendat. Bakesbangpol menantang IMMawati untuk melangkah lebih jauh.
Didi Haryadi, S.H, M.H "IMMawati khususnya harus mampu mengawal, tidak hanya sekadar menyuarakan, tetapi juga mampu memberikan dampak dan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia," tegas perwakilan Bakesbangpol.
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah yang dihadiri oleh Prof. Dr Zakiyyudin Baydhowi, M.Ag memberikan amanat penting terkait filosofi kesetaraan. PWM menegaskan bahwa penciptaan ruang publik yang inklusif harus didasarkan pada kesadaran setiap individu. Ruang tersebut bukan milik satu entitas pria atau wanita saja, melainkan hasil usaha kolektif dari keduanya.
PWM juga mengajak peserta merefleksikan sejarah perjuangan tokoh emansipasi seperti R.A. Kartini. Peristiwa masa lalu membuktikan bahwa keterlibatan serta keterwakilan suara perempuan mampu memberikan dampak yang luar biasa besar bagi masyarakat luas.
Di akhir amanatnya, PWM mengingatkan bahwa kebebasan memilih yang dinikmati perempuan Indonesia saat ini yang tidak dibatasi seperti di beberapa negara lain merupakan buah manis dari jerih payah para pahlawan terdahulu yang harus dijaga dan dilanjutkan.
