Mestakung Pendidikan Bermutu Untuk Semua
Oleh: Wiguna Yuniarsih, Wakil Kepala SMK Muhammadiyah 1 Ciputat Tangerang Selatan
Istilah Mestakung, merupakan singkatan dari ‘Semesta Mendukung’ yang diperkenalkan oleh Prof. Yohanes Surya, seorang fisikawan, matematikawan, pendidik, sekaligus salah seorang tokoh inspiratif Indonesia. Ia juga dikenal juga sebagai pembimbing Tim Olimpiade Fisika Indonesia
Konsep Mestakung ini menggambarkan bagaimana alam semesta bekerja sama untuk membantu seseorang yang memiliki tekad kuat dalam mencapai tujuannya. Ketika seseorang benar-benar berusaha dengan sungguh-sungguh, menghadapi tantangan dengan penuh semangat dan pantang menyerah, serta fokus pada apa yang ingin dicapai, peluang dan dukungan dari berbagai arah akan mulai bermunculan.
Tema pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 ini adalah “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”. Sebuah tema yang menegaskan keberpihakan negara untuk terus mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah konstitusi yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. Sekaligus mengharapkan dukungan semua pihak (semesta) agar berhasil dengan maksimal. Sebab pendidikan adalah tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa.
Program Hasil Terbaik Cepat
Sebagai ikhitar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pada momentum peringatan Hardiknas tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, meresmikan empat program strategis yang merupakan sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden.
Sebuah program dan kebijakan yang patut disyukuri dan diapresiasi oleh seluruh bangsa Indonesia, khususnya yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. "Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju, kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil," ucap Presiden dalam sambutannya (Siaran Pers Kemendikdasmen, 2/5).
Adapun Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) tersebut adalah ; pertama, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Jumlah sekolah di Indonesia ada 436.707 unit pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024 (dataindonesia.id). Proporsi ruang kelas SD yang kondisinya baik hanya 40,76%, sedangkan 48,71% rusak ringan/sedang, dan 10,52% rusak berat. Di tingkat SMP, jumlah kelas rusak sedang naik dari 53.670 unit pada 2022 menjadi 75.720 unit pada 2024 (databoks.katadata.co.id).
Karena itulah, tahun ini pemerintah akan merevitalisasi sekolah dengan alokasi anggaran Rp 16,9 triliun, untuk 11.440 sekolah. Proses perbaikan atau rehabilitasi satuan pendidikan akan menggunakan pola swakelola mandiri, sehingga diharapkan terjadi efisiensi, dapat memberdayakan komunitas sekolah dan masyarakat setempat dalam pembangunan, sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.
Kedua, Program Digitalisasi Pembelajaran. Melalui penyediaan materi edukasi pada platform Ruang Murid di Rumah Pendidikan serta distribusi atau Papan Interaktif yang canggih. Dengan teknologi ini memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif, menjawab tantangan era digital. Anggaran sebesar Rp 2 triliun disiapkan untuk membuat smart classroom dan mendistrinbusikan smartboard untuk 15 ribu satuan pendidikan beserta dengan pelatihan guru pengampunya.
Tujuannya untuk percepatan digitalisasi serta mempermudah pembelajaran di sekolah yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sekaligus untuk memastikan akses pendidikan digital merata dari kota hingga desa. Sehingga pendidikan bermutu untuk semua dapat dirasakan oleh seluruh rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketiga, sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan dan penguatan kapasitas pendidik, diluncurkan juga program pemberian insentif bagi guru-guru non ASN yang belum bersertifikasi profesi. Tahun 2024, guru non ASN yang mendapatkan tunjangan khusus sebanyak 28.912 orang dan 56.836 lainnya menerima bantuan insentif (medcom.id, 31/12/2024). Jumlah tersebut akan ditingkat tahun ini, sebagai bentuk mewujudkan keadilan bagi semua guru yang merupakan ujung tombak dalam pendidikan.
Keempat adalah bantuan biaya pendidikan bagi guru yang belum berkualifikasi pendidikan S1 atau D4. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat sebanyak 295 ribu guru belum mengenyam pendidikan D4 atau S1. Rendahnya kualifikasi pendidikan guru disebabkan berbagai kendala kompleks, seperti karena letak geografis dan alasan ekonomi (rri.co.id, 25/11/2024)
“Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden dalam peringatan Hari Guru Nasional 2024, dan menjadi langkah konkret untuk memastikan bahwa tidak ada guru yang tertinggal dari hak profesional maupun pengembangan kualifikasinya,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan D4 atau S1 dapat menerima bantuan dari pemerintah untuk melanjutkan studi. Bantuan yang diberikan berupa dana Rp 3 juta per semester untuk guru yang melanjutkan pendidikan D4 atau S1. Selain itu, ada juga program bantuan pemerintah (Banpem) S1 yang ditujukan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi S1, dengan tujuan menyetarakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Itulah beberapa Program Peningkatan Sarana Pendidikan yang akan terus dikerjakan sebagai langkah konkret pemerintah. Hal ini sesuai visi Asta Cita Presiden dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional, dan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Dengan Mestakung dan penuh kesungguhan, maka bangsa yang cerdas dan pendidikan bermutu dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia. Semoga.
