YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Sebagai salah satu trisula Muhammadiyah, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) tak henti-hentinya memperjuangkan hak masyarakat yang termarjinalkan. Mereka adalah kelompok tani dan nelayan yang semakin hari kian tergerus karena regulasi kebijakan yang tak memihak kepada mereka. Karena itu, MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menginisiasi sebuah forum bagi masyarakat nelayan untuk menyuarakan hak dan aspirasinya kepada pemerintah dan DPR. Forum tersebut diberi nama Jalamu yang beranggotakan seluruh nelayan yang terafiliasi dengan Muhammadiyah.
Ketua MPM Nurul Yamin mengapresiasi atas dilaunchingnya Jalamu. Menurutnya kegiatan ini sejalan dengan salah satu poin penting Muktamar Muhammadiyah di Surakarta, yaitu bagaimana Muhammadiyah memajukan dan mencerdaskan komunitas masyarakat di akar rumput, khususnya masyarakat nelayan. Karena berdasarkan data BPS kantong kemiskinan di Indonesia masih didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani.
Bertempat di kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro Yogyakarta ia mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama memperjuangkan nasib nelayan yang saat ini sedang dipertaruhkan. Pengkaplingan wilayah laut membuat nelayan lokal kian kesulitan mencari daerah tangkapannya. Hal ini berdampak pada penghasilan nelayan yang terus menurun dari tahun ke tahun.
"Tanpa adanya keberpihakan dari pemerintah melalui kebijakan yang memberikan ruang untuk menangkap ikan untuk nelayan lokal, akan sangat sulit bagi mereka meningkatkan kesejahteraan hidupnya," ujarnya.
Anwar Abbas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan bahwa secara konstitusi, meningkatkan kesejahteraan rakyat di akar rumput adalah tugas negara. Tugas negara adalah untuk memajukan, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyatnya. "Dalam konteks ini negara harus hadir, tapi saat ini kita sulit percaya kepada pemerintah dan DPR yang lebih memihak investor dari pada rakyat kecil," ucapnya dalam diskusi yang mengusung tema Nasib Nelayan Diombang Ambing Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, Sabtu (14/10) di Kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro Yogyakarta.
Ia menilai bahwa secara konten peraturan pemerintah tentang penangkapan ikan secara terukur sebenarnya sudah cukup bagus. Tapi tak cukup hanya sampai di situ. Selain kebijakan yang baik dibutuhkan komitmen dari seluruh elemen untuk menjalankan peraturan ini dengan baik pula. Mentalitas menjadi sangat penting untuk menghasilkan sebuah program yang memihak kepentingan rakyat secara luas.
Anwar berpesan agar masyarakat selalu kritis terhadap kebijakan yang menyangkut harkat dan martabat hidup masyarakat secara luas. Tak membiarkan pemerintah berjalan sendirian tanpa ada kontrol dari elemen masyarakat. "Muhammadiyah harus menjadi fungsi kontrol bagi pemerintah. Mendukung kebijakan yang baik dan mengkritik yang tidak baik agar menjadi baik," tutupnya. (diko)
