Muhammadiyah Digital: Jangan Sampai Sistem Maju, Manusianya Tertinggal
“Sehebat-hebatnya kita mengelola organisasi menjadi sebuah sistem digital, manusia harus tetap menjadi bagian penting dari proses itu.” Haedar Nashir
Oleh: Agus Subeno, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Duren Sawit II, Jakarta Timur, pemerhati Kebijakan Publik
Ketika kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berkembang begitu cepat, Muhammadiyah tidak boleh menjadi penonton. Persyarikatan justru harus berada di depan: memanfaatkan teknologi untuk memperkuat dakwah, pendidikan, pelayanan, kaderisasi dan tata kelola organisasi.
Namun ada pesan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekadar ajakan untuk menjadi organisasi digital. Manusia tetap harus menjadi bagian penting dari proses itu.
Haedar mengingatkan, sehebat apa pun organisasi dikelola dengan sistem digital, manusia tetap menjadi aktor utama. Manusia memiliki qalb dan akal pikiran yang tidak dimiliki artificial intelligence. Karena itu, pergerakan Muhammadiyah harus tetap menghidupkan kecerdasan pikiran sekaligus kecerdasan hati.
Pesan ini seharusnya menjadi kompas dalam menjalankan reformasi organisasi Muhammadiyah di era digital. Sebab pertanyaannya bukan lagi sekadar: berapa banyak aplikasi yang kita miliki? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah teknologi benar-benar membuat manusia Muhammadiyah semakin cerdas, semakin mudah bergerak, semakin terhubung dan semakin mampu memberikan manfaat?
Muhammadiyah sebenarnya sudah melangkah cukup jauh.
Kehadiran M-ID, SatuMu, MASA dan e-KTAM menunjukkan kesadaran bahwa Persyarikatan sebesar Muhammadiyah membutuhkan sistem data dan layanan yang terintegrasi. Ini bukan sekadar modernisasi teknologi, melainkan bagian dari reformasi organisasi.
SatuMu bahkan diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai data dan layanan Persyarikatan. Agen dan verifikator juga mulai dipersiapkan di sejumlah daerah agar transformasi tidak berhenti di tingkat pusat.
Tetapi reformasi organisasi baru benar-benar berhasil apabila sistem tersebut mampu menjangkau manusia yang berada di ujung jaringan: pengurus ranting, anggota senior, warga di daerah, kader yang belum terbiasa dengan aplikasi, dan mereka yang selama ini mengenal Muhammadiyah melalui masjid, pengajian dan amal usaha. Di sinilah tantangannya.
Kita perlu berhati-hati menganggap bahwa setiap orang yang mempunyai smartphone otomatis siap memasuki organisasi digital.
Data IMDI 2025 menunjukkan skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia baru mencapai 44,53 dari skala 100. Ini menunjukkan bahwa persoalan digital bukan hanya soal akses, tetapi juga kemampuan memanfaatkan teknologi secara produktif, aman, dan kritis.
Artinya: punya HP belum tentu melek digital.
Bisa menggunakan WhatsApp belum tentu mampu mengoperasikan SatuMu. Bisa membuka media sosial belum tentu mampu melakukan verifikasi identitas digital. Dan bisa menggunakan AI belum tentu mampu membedakan jawaban yang benar dengan informasi yang keliru.
Karena itu, literasi digital dan AI semestinya menjadi bagian dari pendidikan dan kaderisasi Muhammadiyah. Jangan sampai kita memiliki organisasi yang teknologinya maju, tetapi kemampuan manusianya tertinggal.
Jangan Lupakan Warga Muhammadiyah yang Senior
Indonesia sendiri sudah memasuki fase ageing population. Data SUPAS 2025 menunjukkan penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 11,97 persen.
Dalam Muhammadiyah, kelompok senior bukan kelompok yang boleh tertinggal. Mereka justru banyak yang merupakan penggerak, pimpinan, guru, mubalig, kader dan penjaga tradisi Persyarikatan.
Karena itu, ketika layanan organisasi berpindah ke layar telepon, jangan sampai muncul kesan: “Kalau tidak bisa menggunakan aplikasi, berarti tertinggal.” Justru sistemlah yang harus datang membantu manusia.
Digitalisasi yang berkemajuan bukan berarti semua orang harus menjadi ahli teknologi. Digitalisasi yang berkemajuan berarti teknologi dibuat sedemikian rupa sehingga orang yang tidak ahli teknologi pun tetap dapat memperoleh pelayanan organisasi secara mudah dan bermartabat.
Karena itu, keberadaan agen dan verifikator SatuMu sangat strategis. Saya membayangkan di setiap PCM, bahkan PRM, terdapat Posko Digital Muhammadiyah. Warga cukup membawa KTP, KTAM lama jika ada, dan telepon seluler. Agen membantu proses M-ID, e-KTAM, migrasi data, dan verifikasi sampai warga benar-benar berhasil.
Prinsipnya sederhana:
Digital by system, human by service. Sistemnya digital, tetapi pelayanannya tetap manusiawi. e KTAM: Jangan Hanya Mengejar Jumlah. e-KTAM merupakan langkah strategis karena identitas anggota adalah salah satu fondasi organisasi.
Namun ada pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka: Berapa sebenarnya jumlah KTAM yang sudah berhasil dimigrasikan dari sistem lama ke sistem digital? Dan lebih penting: Berapa persen dari keseluruhan anggota yang sudah terdata secara digital?
Data pengguna MASA yang dipublikasikan menunjukkan lebih dari 200 ribu pengguna. Ini merupakan indikator positif. Tetapi jumlah pengguna MASA tidak otomatis sama dengan jumlah pemegang e-KTAM.
Karena itu, Muhammadiyah membutuhkan satu dashboard sederhana: berapa KTAM manual, berapa e-KTAM, berapa yang belum terverifikasi, berapa data ganda, berapa anggota belum terdata, dan berapa ranting yang sudah aktif. Dengan data tersebut, transformasi digital dapat diukur secara objektif.
Jangan sampai kita hanya mengetahui jumlah pengguna aplikasi, tetapi tidak mengetahui siapa yang masih berada di luar sistem.
SatuMu memiliki visi yang sangat strategis. Ia bukan sekadar aplikasi, tetapi bagian dari sistem tata kelola Persyarikatan. Karena itu, pertanyaan mengenai kapasitas sistem bukan pertanyaan teknis semata. Jika suatu hari jutaan warga Muhammadiyah mengakses layanan secara bersamaan, apakah sistem siap?
Pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan dugaan. Justru perlu diuji dan diukur. Berapa concurrent users yang sudah diuji? Berapa transaksi per detik yang mampu dilayani? Apakah sistem memiliki auto scaling? Bagaimana backup dan disaster recovery-nya? Bagaimana perlindungan NIK, data pribadi dan data biometrik?
Pertanyaan tersebut bukan untuk mencari kelemahan SatuMu. Justru sebaliknya. Semakin strategis sebuah sistem, semakin penting ukuran ketahanannya.
Muhammadiyah perlu memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya berhasil ketika pengguna masih terbatas, tetapi juga tetap tangguh ketika jaringan Persyarikatan menggunakannya dalam skala besar.
Di sinilah pesan Haedar menjadi sangat relevan.
AI dapat membantu Muhammadiyah membaca data, menyusun program, merangkum rapat, mengembangkan materi dakwah, meningkatkan pelayanan, bahkan membantu pimpinan memahami persoalan organisasi dengan lebih cepat.
Tetapi AI tidak memiliki rasa dalam bermuhammadiyah. Ia tidak memiliki keikhlasan. Ia tidak memiliki pengalaman perjuangan. Ia tidak memiliki tanggung jawab moral. Dan ia tidak memiliki qalb sebagaimana manusia.
Karena itu, AI seharusnya ditempatkan sebagai penguat kecerdasan organisasi, bukan pengganti kebijaksanaan organisasi. Inilah pembeda Muhammadiyah dengan organisasi yang sekadar mengejar modernitas. Kita ingin organisasi yang modern, tetapi tidak kehilangan manusia.
Dari Digitalisasi Menuju Organisasi Berbasis Data
Karena itu, ukuran keberhasilan transformasi digital Muhammadiyah perlu dinaikkan.
Jangan berhenti pada: berapa banyak aplikasi; berapa banyak pengguna; berapa banyak e-KTAM. Lebih jauh dari itu: berapa banyak keputusan organisasi yang sudah menggunakan data? Berapa ranting yang membutuhkan penguatan kader? Berapa anggota senior yang membutuhkan pendampingan digital? Berapa AUM yang membutuhkan dukungan? Berapa kader muda yang siap menjadi agen AI? Berapa anggota yang belum memiliki identitas digital? Di mana aktivitas organisasi perlu diperkuat?
Jika data mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, barulah transformasi digital mulai mengubah cara Muhammadiyah mengambil keputusan. Dari organisasi berbasis perkiraan menjadi organisasi berbasis data. Tetapi data hanya memberikan petunjuk. Manusialah yang memberikan kebijaksanaan.
Karena itu, ada setidaknya lima langkah yang layak dipertimbangkan.
Pertama, lakukan sensus digital Persyarikatan. Petakan secara nasional jumlah KTAM aktif, e-KTAM, anggota yang belum memiliki KTAM, pengguna SatuMu, serta ranting yang sudah dan belum aktif.
Kedua, bangun Posko Digital di PCM dan PRM. Jadikan agen dan verifikator bukan sekadar operator aplikasi, tetapi pendamping warga.
Ketiga, gerakkan program “Muhammadiyah Melek AI”. Tidak perlu rumit. Dimulai dari hal sederhana: menggunakan AI secara benar, memeriksa informasi, menjaga data pribadi, membuat dokumen, dan memanfaatkannya untuk dakwah serta pelayanan organisasi.
Keempat, lakukan uji ketahanan SatuMu secara berkala. Bukan hanya uptime, tetapi juga load test, keamanan, pemulihan bencana dan kesiapan menghadapi lonjakan pengguna.
Kelima, bangun dashboard transformasi digital Muhammadiyah. Pimpinan dapat melihat secara berkala: berapa yang sudah masuk sistem, siapa yang tertinggal, di mana masalahnya, dan apa yang harus dilakukan.
Dengan demikian, transformasi digital tidak menjadi proyek teknologi, tetapi menjadi gerakan organisasi.
Pada akhirnya, masa depan Muhammadiyah bukan berada di tangan AI. Juga bukan berada di tangan aplikasi. Masa depan Muhammadiyah tetap berada di tangan manusia-manusia yang memiliki iman, ilmu, akhlak, qalb, akal dan keikhlasan untuk bergerak. Teknologi hanyalah alat. Sistem adalah kendaraan. AI adalah penguat kecerdasan. Tetapi arah perjalanan tetap ditentukan manusia.
Karena itu, pesan Haedar Nashir patut menjadi kompas transformasi ini: sehebat apa pun sistem digital yang dibangun, manusia harus tetap menjadi bagian penting dari prosesnya. Muhammadiyah harus menghidupkan kecerdasan pikiran sekaligus kecerdasan hati.
Maka pertanyaan terbesar reformasi digital Muhammadiyah bukan: “Seberapa canggih teknologi kita?” Melainkan: “Apakah teknologi membuat manusia Muhammadiyah semakin berilmu, semakin terhubung, semakin mudah berkhidmat, dan semakin besar manfaatnya bagi umat dan bangsa?” Jika jawabannya ya, maka digitalisasi menjadi bagian dari Islam Berkemajuan.
Tetapi jika sistem semakin canggih sementara warga senior kebingungan, ranting tertinggal, data tidak terintegrasi, dan manusia semakin bergantung kepada mesin tanpa berpikir, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: Apakah kita sedang mendigitalisasi organisasi, atau justru sedang menyerahkan organisasi kepada digitalisasi? Di sinilah qalb dan akal manusia harus tetap menjadi pusatnya.
Sistem boleh semakin pintar. AI boleh semakin canggih. Tetapi manusia Muhammadiyah harus tetap menjadi tuannya—bukan menjadi pengikut algoritmanya.
