YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr H Abdul Mu’ti, MEd dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah dengan tema “Muhammadiyah dan Pemilu 2024,” Jumat (26/1) memandang bahwa pengusungan tema tersebut sangat penting sebagai bahan pengkajian dan cara pandang Muhammadiyah menyikapi Pemilu 2024.
Tema ini menjadi bagian dari salah satu keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah tahun 2022 di Surakarta, Jawa Tengah. Yakni tentang isu kebangsaan, keumatan, dan kemanusiaan universal. Keputusan ini menjadi fokus penting bagi Muhammadiyah.
“Salah satu yang memang menjadi keputusan bagaimana Muhammadiyah mendorong demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan suksesi kepemimpinan nasional 2024,” ujarnya.
Dalam dinamika yang terjadi, demokrasi yang berjalan di Indonesia telah berlangsung selama seperempat abad sejak era reformasi 1998 berjalan secara dinamis bahkan menunjukkan tanda-tanda demokrasi tidak mengalami peningkatan. Mu’ti menyebut, berbagai kajian dari lembaga internasional tentang kehidupan demokrasi di Indonesia, terdapat perkembangan yang mengkhawatirkan.
“Indonesia yang pada awal reformasi mendapat apresiasi sebagai negara paling demokratis dan proses transisi demokrasi yang sangat damai-tidak terjadi insiden kekerasan dan sebagainya—dalam perkembangannya justru terjadi declining demokrasi, bahkan mungkin defisit demokrasi,” tuturnya.
Mu’ti menyebut persoalan itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di belahan dunia. Persoalan yang berkaitan dengan demokrasi sebagai persoalan serius di tingkat global. Karena itu, Muhammadiyah mendorong agar demokrasi berjalan semakin baik, substantif, bahkan membangun budaya demokrasi.
Muhammadiyah memandang proses suksesi kepemimpinan (Pemilu 2024) jangan hanya proses pergantian kekuasaan dan kepemimpinan. Namun, harus bisa menjadi kontestasi demokrasi bermartabat.
“Ini tentu demokrasi yang meniscayakan adanya etik dan etika, selain memang konstitusi dan peraturan yang melekat dengannya. Persoalan etik dan etika berdemokrasi itu meniscayakan bagaimana proses-proses itu senantiasa mengedepankan moralitas, senantiasa mengedepankan keluhuran budi, dan tentu menggambarkan betapa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berkeadaban tinggi,” katanya.
Dalam memilih pemimpin dari sisi kualitas, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyarankan untuk menggunakan metode yang ada dalam Ilmu Hadis yaitu al jahr wa ta’dil. Sementara untuk melihat dari sisi program-program yang ditawarkan dengan menggunakan metode Tarjih Muhammadiyah, yaitu saling membandingkan antara satu dengan lain. (Cris)
