PEKANBARU, Suara Muhammadiyah - Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pekanbaru, Jabarullah, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru Riau untuk melihat langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Jabarullah, pernyataan Presiden untuk mencabut izin korporasi yang terbukti terlibat karhutla harus segera dibuktikan dengan tindakan nyata.
“Kondisi Kota Pekanbaru sudah sangat memprihatinkan. Kabut asap telah mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan kegiatan belajar mengajar di sekolah harus dilakukan secara daring. Kita berharap kondisi ini tidak berlangsung lama karena akan berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, transportasi dan berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ujar Jabarullah.
Karena itu, PDM Pekanbaru meminta pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Jika korporasi terbukti bertanggung jawab atas karhutla, jangan hanya dikenakan sanksi administratif atau diwajibkan membayar ganti rugi.
“Jangan hanya pelaku di lapangan yang dihukum. Jika hasil penyelidikan dan pembuktian menunjukkan adanya tanggung jawab atau keterlibatan pemilik, pengurus, atau pihak yang mengendalikan korporasi, mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” tegas Jabarullah.
Menurutnya, penegakan hukum harus menyentuh pihak yang bertanggung jawab di balik terjadinya karhutla, bukan berhenti pada pekerja atau pelaku lapangan.
Jabarullah juga meminta pemerintah transparan menyampaikan korporasi yang terindikasi terlibat, sesuai hasil penyelidikan dan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat perlu mengetahui perkembangan penanganan kasus agar dapat ikut mengawasi proses hukum dan mencegah adanya oknum yang mempermainkan perkara.
“Kalau terbukti bersalah, tidak hanya sekedar ganti rugi tapi cabut izinnya dan proses secara pidana. Jangan ada tebang pilih. Siapa pun yang bertanggung jawab, baik pelaku lapangan maupun pihak korporasi yang terbukti terlibat, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” katanya.
PDM Pekanbaru mendukung langkah Presiden dalam menangani karhutla di Riau dan berharap pernyataan tegas tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Masyarakat Riau sudah terlalu lama menjadi korban kabut asap. Saatnya hukum memberikan efek jera dan benar-benar berpihak kepada keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan,” tutup Jabarullah.
