MAKASSAR, Suara Muhammadiyah - Keberpihakan kepada kelompok paling rentan bukan sekadar sasaran program, melainkan panggilan teologis yang bersumber dari Al-Ma‘un.
Demikian Mariman Darto mengemukakan seraga menitikkan pada basis penguatan basis data dan pemetaan sosial berbasis wilayah.
"Sehingga sasaran layanan AUMSOS berpijak pada realitas kelompok rentandi daerah 3T," kata Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
Mariman mengatakan itu saat Upgrading Pimpinan dan Rapat Koordinasi (Rakor) Regional IV, 10–12 Juli 2026 di Pusat Dakwah Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan.
Ditambahkan Mariman, perlu melakukan penerapan Instrumen Kinerja dan Akreditasi (IKA) AUMSOS dengan standar mutu. "Memastikan layanan tidak hanya tersedia, tetapi juga tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat dampak," terangnya.
Di samping juga, penguatan pendekatan berbasis kebutuhan (needs-based) dan berbasis komunitas, bukan sekadar pendekatan berbasis proyek.
"MPKS mendorong pergeseran paradigma: dari sekadar layanan karitatif menuju pemberdayaan dan advokasi. AUMSOS diarahkan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang menjawab persoalan sosial secara struktural, bukan hanya menuntaskan gejalanya," jelasnya.
Termasuk, penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis dampak, "agar amanah umat yang kita kelola benar-benar dipertanggungjawabkan hasilnya," tambahnya.
Di situlah Mariman mengajak untuk menjaga niat dan ruh perjuangan. Bahwa pelayanan sosial adalah ibadah dan dakwah amaliah.
"Nilainya tidak diukur dari besarnya anggaran atau ramainya seremoni, tetapi dari ketulusan menolong sesama dan keberkahan dampaknya," tekannya.
Selain itu, perlu melakukan kolaborasi lintas majelis dan lintas wilayah. Menurutnya, MPKS tidak bisa bekerja sendiri, sehingga, sinergi menjadi keniscayaan.
"Sinergi dengan MPKU, Dikdasmen, Diktilitbang, MPM, MDMC, LazisMu, serta kolaborasi antarwilayah dalam kerangka regional adalah kunci efektivitas," ujarnya. Yang tak kalah pentingnya, berinovasi tanpa kehilangan akar.
Tantangan sosial semakin kompleks, kesehatan mental, kekerasan berbasis gender, disrupsi teknologi, perubahan iklim, hingga kerentanan kelompok minoritas.
"MPKS harus adaptif, berbasis data, dan berani mencoba pendekatan baru, tetap dengan pijakan nilai-nilai Muhammadiyah dan Islam Berkemajuan," tegasnya.
Menekankan lagi, penting menjaga integritas dan akuntabilitas. Amanah umat harus dikelola secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
"Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar Muhammadiyah, jangan pernah dikhianati oleh perilaku yang tidak amanah," tandasnya.
Sementara, Penanggung Jawab Wilayah IV Program Upgrading dan Rapat Koordinasi, Solikhah menyampaikan, kegiatan ini bukan sekadar agenda koordinasi, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk membangun kesamaan visi dan memperkuat tata kelola organisasi.
"Rakorwil Regional IV menjadi wadah silaturahmi yang menghasilkan sinkronisasi manajemen. Selain itu, melalui forum ini berhasil ditingkatkan harmonisasi antara pimpinan wilayah dan pimpinan pusat, sehingga program-program MPKS dapat berjalan lebih selaras, efektif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, MPKS PP Muhammadiyah berharap terbangun kolaborasi yang semakin solid antardaerah, sehingga pelayanan dan gerakan sosial Muhammadiyah di Regional IV mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berkemajuan. (Cris)
