YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Demokrasi sebagai bagian integral dari pemberdayaan masyarakat. Melalui partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan, demokrasi membuka ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan.
Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Nurul Yamin mengutarakan hal ini saat Refleksi Akhir Tahun dan Bedah Buku "Sengkarut Pilkada Potret Penyelesaian Sengketa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah" yang ditulis oleh Irvan Mawardi.
Acara ini berlangsung di Lantai 3 Aula Kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro Yogyakarta, Jumat (19/12).
"Demokrasi pada realitanya sering disangkutpautkan dengan konteks partisipasi. Pun demikian, juga sering dikaitkan dengan kemandirian dan subjek atau integritas," ujarnya.
Maka, sambung Yamin, pemberdayaan masyarakat sesungguhnya sebagai upaya untuk mengangkat dan mengungkit potensi masyarakat agar memiliki spirit partisipasi.
"Tidak apatis, memiliki spirit untuk menjadikan subjek," terangnya, yang juga menekankan sebagai ruang untuk mengatasi masalah.
"Bukan menjadi bagian dari masalah," sambungnya dengan tegas. Di sinilah kemudian letak substansial dari buku tersebut.
"Melalui sebuah kajian yang cukup lama penulis akan memberikan perspektif lain," jelasnya.
Dalam acara tersebut, hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Secara khusus, Haedar menyoroti kata refleksi sebagai metode reflektif yang sering dikaitkan dengan kajian-kajian yang menggunakan teori substantif dan kualitatif, meniscayakan upaya mencari makna dibalik peristiwa di dalamnya.
"Yang harus kita gali, yang kita tidak boleh terjebak pada fenomena permukaan. Dibalik permukaan itu ada sesuatu yang substantif," bebernya, yang menekankan hal itu tidak tunggal.
"Cara memandangnya tidak bisa oleh satu sudut pandang, kecuali untuk satu aspek dengan sudut pandang itu," jelasnya.
Dalam konteks itu, dibutuhkan pendekatan multidimensional. Yang menurut pandangan Sartono Kartodirdjo, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sebagai perspektivisme. "Melihat persoalan dari berbagai perspektif," ulasnya.
Acara ini menghadirkan Ketua KPU RI Mochamad Afifudin, Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda, Bendahara MPM PP Muhammadiyah Nasrullah, Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembina Perludem Titi Anggraini. (Cris)
