YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menarik diri dari puluhan organisasi internasional dinilai semakin memperbesar ketidakpastian dalam sistem politik dan perdagangan global. Penilaian tersebut disampaikan Pakar Ekonomi Politik Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Faris Al-Fadhat, M.A., Ph.D., saat menanggapi arah kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Menurut Faris, langkah tersebut mengecewakan banyak pihak yang selama ini meyakini pentingnya international order atau tata kelola dunia yang dibangun melalui kerja sama multilateral.
“Ketika Amerika Serikat mundur dari sistem yang dikelola bersama, dunia menjadi semakin tidak menentu. Dampaknya paling terasa di sektor perdagangan global,” ujarnya saat diwawancarai di ruang Rektorat UMY, Jumat (9/1).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan fenomena baru, melainkan kelanjutan dari pola kepemimpinan Donald Trump pada periode sebelumnya yang cenderung mengedepankan pendekatan unilateral, yakni pengambilan keputusan sepihak tanpa merujuk pada kesepakatan internasional.
Guru Besar Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UMY itu menegaskan bahwa Amerika Serikat sejatinya merupakan aktor utama, bersama negara-negara Eropa, dalam membangun konsep global governance pasca-Perang Dunia II. Namun, ketika AS justru menarik diri dari berbagai organisasi ekonomi dan lingkungan internasional, komitmen terhadap tata kelola global dinilai semakin melemah.
“Ketika negara yang dahulu menjadi pelopor tata kelola dunia bersama justru mundur, maka aturan global perlahan kehilangan maknanya. Dunia menjadi semakin tidak teratur, dan ini berbahaya bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,” tegasnya.
Meski demikian, Faris menilai kebijakan tersebut bersifat periodik dan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik domestik Amerika Serikat. Ia memprediksi langkah unilateral tersebut tidak akan bersifat permanen.
“Saya melihat ini bukan kebijakan jangka panjang. Ketika kepemimpinan berganti ke Partai Demokrat, sangat mungkin Amerika Serikat kembali pada pendekatan multilateral,” katanya.
Lebih lanjut, Faris mengaitkan penarikan diri AS dari berbagai organisasi internasional dengan kebijakan perang tarif yang kembali menguat sejak awal 2025. Menurutnya, kebijakan kenaikan tarif secara sepihak telah melanggar sejumlah kesepakatan internasional dan melemahkan peran lembaga-lembaga global.
“Organisasi seperti WTO menjadi tidak berdaya ketika tarif dinaikkan secara sepihak. Aturan yang ada tidak lagi bisa ditegakkan secara efektif,” jelasnya.
Dampaknya, lanjut Faris, sangat terasa pada rantai pasok global dan biaya perdagangan internasional. Negara-negara kecil dan berkembang dipaksa menyesuaikan diri dengan kepentingan negara besar, sementara biaya produksi dan harga barang cenderung meningkat.
Kondisi tersebut, menurutnya, turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perlambatan ekonomi yang terjadi belakangan dinilai tidak bisa dilepaskan dari gangguan perdagangan global.
“Jika situasi ini terus berlanjut, ekonomi Indonesia pada 2026 belum tentu lebih baik dari tahun sebelumnya. Bahkan ada potensi stagnasi atau penurunan,” ungkapnya.
Namun demikian, Faris menegaskan bahwa dampak terbesar bukan semata-mata berasal dari penarikan diri AS, melainkan dari melemahnya lembaga global yang selama ini dipercaya untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional.
Menghadapi situasi tersebut, ia menekankan pentingnya sikap strategis Indonesia dengan tetap konsisten memperjuangkan multilateralisme, terutama melalui kerja sama regional seperti ASEAN. Ia juga mendorong Indonesia untuk mengambil peran lebih besar sebagai juru bicara negara-negara Global South.
“Indonesia tidak boleh terbawa arus kontestasi unilateral. Kita harus tetap konsisten pada kerja sama multilateral yang berbasis kesepakatan bersama,” pungkasnya. (Jeed)
