Pendidikan Bermutu Meretas Ketimpangan
Oleh: Rizki Putra Dewantoro, Kader Muhammadiyah
Di balik geliat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang terus digalakkan, dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar yang kerap luput dari sorotan. Ketimpangan akses, rendahnya partisipasi di pendidikan tinggi, serta dominasi lulusan pendidikan dasar dan menengah menjadi potret nyata yang mencerminkan kondisi riil di lapangan. Meski upaya perbaikan terus dilakukan, data dan fakta menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum mampu menjangkau pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Sistem pendidikan yang berkualitas umumnya ditopang oleh sejumlah faktor penting. Di antaranya adalah akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, kualitas guru dan tenaga pengajar yang tinggi, serta ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang diterapkan lebih menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, keterampilan berpikir kritis, dan penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar menghafal materi demi memperoleh nilai ujian yang tinggi.
Beberapa negara di dunia dikenal memiliki sistem pendidikan yang unggul dan konsisten menempati peringkat atas dalam berbagai survei internasional. Negara-negara seperti Finlandia, Denmark, Korea Selatan, Singapura, dan Australia merupakan contoh yang kerap dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Keberhasilan mereka tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari penerapan sistem yang komprehensif dan berkelanjutan.
Sebaliknya, negara-negara berkembang kerap dihadapkan pada berbagai kendala dalam membangun sistem pendidikan yang setara. Masalah yang umum ditemui mencakup keterbatasan akses ke pendidikan, kualitas pengajaran yang belum merata, serta infrastruktur pendidikan yang belum memadai. Selain itu, faktor eksternal seperti konflik politik, ketidakstabilan ekonomi, dan kesenjangan sosial turut memperburuk kondisi pendidikan di wilayah-wilayah tertentu.
Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, masih menghadapi tantangan besar dalam sektor pendidikan. Dalam berbagai pemeringkatan global, posisi Indonesia tergolong rendah. Beberapa penyebab utama kondisi ini antara lain adalah kurangnya fasilitas pendidikan yang layak, mutu guru yang belum merata di seluruh daerah, serta budaya belajar yang masih sangat menitikberatkan pada pencapaian nilai tinggi, bukan pada peningkatan kualitas pemahaman dan penguasaan materi.
Kita dapat berkaca kepada tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 30,22% penduduk Indonesia merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, menunjukkan bahwa jenjang pendidikan menengah merupakan tingkat pendidikan yang paling banyak diselesaikan oleh masyarakat. Di sisi lain, lulusan pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar (SD), juga menyumbang persentase yang cukup besar, yakni sekitar 24,62%. Angka ini mencerminkan bahwa banyak penduduk yang berhenti pada pendidikan dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Sementara itu, proporsi penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi masih tergolong rendah. Hanya sekitar 10,15% dari total populasi yang memiliki ijazah perguruan tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi masih terbatas, yang dapat berdampak pada kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi persaingan global dan pembangunan nasional. Peningkatan partisipasi di jenjang pendidikan tinggi menjadi tantangan yang perlu segera diatasi guna mendorong kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.
“Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” menjadi tema besar Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025. Momen Hardiknas kali ini mesti menjadi seruan terbuka bagi seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga para peserta didik untuk turut ambil bagian dalam menciptakan pendidikan yang adil dan berkualitas. Lewat kolaborasi lintas sektor dan partisipasi dari semua lapisan, diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi hak segelintir orang, melainkan bisa dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
Beberapa bentuk nyata kolaborasi yang ditekankan dalam Hardiknas antara lain, Pertama, Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan pendidikan yang responsive; Kedua, Kemitraan antara perguruan tinggi dan dunia industri untuk mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan; Ketiga, Kolaborasi erat antara guru dan orang tua dalam membangun karakter anak sejak usia dini, serta keempat, Sinergi antara peneliti dan pembuat kebijakan agar hasil riset benar-benar diterapkan untuk masyarakat.
Pada peringatan Hardiknas tahun ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti meresmikan empat program strategis yang merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden. Presiden mengungkapkan bahwa tidak ada negara yang bisa mencapai kesejahteraan dan kemajuan tanpa pendidikan yang bermutu. "Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju, kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil," tegas Presiden Prabowo Subianto.
Keempat program tersebut adalah Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Digitalisasi Pembelajaran, Pemberian Insentif bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Pemberian Bantuan Biaya bagi Guru untuk Mengikuti Pendidikan D4/S1.
Pertama, Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Tahun ini, pemerintah akan merehabilitasi satuan pendidikan. Proses perbaikan atau rehabilitasi satuan pendidikan akan menggunakan pola swakelola mandiri, sehingga diharapkan terjadi efisiensi, dapat memberdayakan komunitas sekolah dan masyarakat setempat dalam pembangunan, sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.
Kedua, Program Digitalisasi Pembelajaran. Melalui penyediaan materi edukasi pada platform Ruang Murid di Rumah Pendidikan serta distribusi atau Papan Interaktif yang canggih seperti janji Presiden pada peringatan Hari Guru Nasional tahun lalu. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif, menjawab tantangan era digital.
Ketiga, sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan dan penguatan kapasitas pendidik, diluncurkan juga program pemberian insentif bagi guru-guru non ASN yang belum bersertifikasi profesi.
Keempat adalah bantuan biaya pendidikan bagi guru yang belum berkualifikasi pendidikan S1 atau D4. “Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden dalam peringatan Hari Guru Nasional 2024, dan menjadi langkah konkret untuk memastikan bahwa tidak ada guru yang tertinggal dari hak profesional maupun pengembangan kualifikasinya,” kata Mendikdasmen.
Program Peningkatan Sarana Pendidikan ini merupakan langkah konkret pemerintah sesuai visi Asta Cita Presiden dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional, dan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, diperlukan upaya menyeluruh dari berbagai pihak—baik pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, maupun dunia usaha. Transformasi sistem pendidikan harus diarahkan pada penguatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Indonesia memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.
