Prabowo, Sistem Ekonomi Konstitusi, dan Masalah yang Dihadapinya
Oleh: Buya Anwar Abbas
Sambutan Prabowo dalam penutupan Munas dan Konbes PBNU di Bangkalan, Madura, perlu kita renungkan baik-baik. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak kita untuk memahami apa yang sebenarnya sedang dan telah terjadi di negeri ini selama beberapa waktu terakhir.
Prabowo menyimpulkan bahwa perekonomian Indonesia memang mampu tumbuh sekitar 5 persen per tahun. Dalam rentang waktu tujuh tahun, berarti pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 35 persen. Dengan demikian, semestinya kekayaan negara juga bertambah sekitar 35 persen dibandingkan tujuh tahun sebelumnya.
Namun, pertanyaannya, mengapa pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat? Bahkan, ada kelompok kelas menengah yang sebelumnya telah berhasil keluar dari kemiskinan, tetapi kemudian kembali mengalami penurunan kondisi ekonomi. Menurut Prabowo, hal ini menjadi pertanda bahwa terdapat persoalan dalam sistem ekonomi kita, di mana manfaat pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa keadaan ini harus segera dibenahi agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh rakyat. Menurutnya, apabila ekonomi tumbuh, tetapi jumlah orang miskin bertambah dan kelas menengah justru menyusut, maka ada yang keliru dalam sistem ekonomi yang dijalankan.
Prabowo benar jika melihat persoalan tersebut dari perspektif sistem ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Namun, apabila dalam praktiknya sistem ekonomi yang berjalan selama ini, sebagaimana pernah dikatakan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, adalah sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme, maka apa yang terjadi saat ini sebenarnya tidak perlu terlalu disesalkan. Sebab, sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme memang cenderung memberikan keuntungan yang lebih besar kepada segelintir orang, yaitu para pemilik modal atau kapital.
Di sinilah letak pentingnya pidato Prabowo untuk dicermati. Sebagai Presiden, ia tampak berupaya mengubah sistem ekonomi yang selama ini berjalan, yaitu sistem liberalisme-kapitalisme, dan mengembalikannya kepada sistem ekonomi yang sesuai dengan amanat konstitusi. Ekonom Mubyarto menyebut sistem tersebut sebagai Sistem Ekonomi Pancasila.
Tugas ini tentu tidak ringan. Selain akan berhadapan dengan pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang ada, Prabowo juga berpotensi menghadapi tantangan dari para menteri dan pembantunya sendiri. Sebagian dari mereka tampak kurang mendukung perubahan tersebut karena telah lama terbiasa, bahkan menjadi pelaku, dalam sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme.
Karena itu, dalam merealisasikan ide dan gagasannya, Prabowo hampir pasti akan menghadapi berbagai hambatan dan persoalan. Jika dalam sejarah ada presiden yang jatuh karena persoalan yang melibatkan anak-anaknya, maka bukan tidak mungkin seorang presiden dapat menghadapi kesulitan karena para menteri dan pembantunya sendiri.
Apakah Prabowo menginginkan hal itu terjadi pada dirinya? Jawabannya tentu berada di tangan Prabowo sendiri. Sebab, pada akhirnya, hidup adalah soal memilih.
Buya Anwar Abbas, Pengamat Sosial, Ekonomi, dan Keagamaan, Ketua PP Muhammadiyah, Wakil Ketua Umum MUI
