Pro Kontra MBG
Oleh: Amalia Irfani, Dosen IAIN Pontianak/Sekretaris LPP PWM Kalbar
Diskusi hangat awal tahun 2025 di ranah pendidikan dan banyak memunculkan argumen berbagai kalangan, salah satunya tentang pemberian makan bergizi gratis (MBG) untuk anak sekolah, balita dan ibu hamil. Beragam informasi yang wara wiri di media pencarian informasi google menjadi diskusi apik yang memunculkan silang pendapat. Maklumlah sebagai program perdana pemerintah era Presiden Prabowo Subianto secara nasional, aktualisasinya sangat di nanti oleh masyarakat. Seperti namanya MBG diharapkan dapat memberikan gizi seimbang kepada para generasi pejuang ilmu agar dapat menjalani aktifitas belajar tanpa kekurangan energi, tetapi sebaliknya semakin berdaya dengan semangat serta motivasi terjaga.
Realitasnya adalah banyak peserta didik republik ini dengan keterbatasan ekonomi tidak mendapatkan gizi seimbang, sudah bisa makan saja bagi mereka sudah keberuntungan. Padahal kita maklumi bersama usia sekolah dasar, makanan sehat akan menjadi penentu tumbuh kembang calon pemimpin bangsa. Walaupun jika merujuk standar baku WHO usia dibawah 5 tahun merupakan usia emas anak untuk terus mendapatkan gizi baik dan seimbang. Maka viralisasi mengatasi stunting terus diendus bahkan telah menjadi program nasional. MBG dimaksudkan sebagai program lanjutan, hanya saja terlihat kurang persiapan dan cenderung dipaksakan.
Makan Bergizi Gratis (MBG)
MBG sendiri secara resmi diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025 di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia. Pemerintah pun mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025. Untuk menyukseskan MBG pemerintah kelihatannya kerepotan, sebab angka yang dibutuhkan bernominal besar, itu pun belum menjangkau peserta didik di madrasah dan pondok pesantren, juga ibu hamil dan balita. Maka bermunculanlah berbagai usulan untuk mendanai program MBG, misalnya usulan dari Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin yang mengusulkan penggunaan dana zakat. Atau Pemangkasan anggaran sektor transportasi sebesar Rp 17,9 triliun juga mengundang polemik baru.
Pemangkasan anggaran mungkin dianggap positif karena menjadikan suatu program kerja tertarget dan efisien dari segi biaya. Namun, yang tidak dapat dimaklumi adalah pemangkasan anggaran akan membuat suatu program kerja yang telah teralokasi sesuai keadaan dan kebutuhan akan menjadi "kacau balau", jika tanpa pemberitahuan jauh sebelumnya. Anggaran ter-plot tadi jika dialihkan ke program lain, walau juga dirasakan sama urgen akan mengurangi nilai kesuksesan program yang sebenarnya juga sangat penting.
Disinilah menurut penulis dilema yang jika tidak ditemukan win win solution maka dapat berdampak meluas dan akhirnya merugikan masyarakat. Karena jika di list satu-satu ada beberapa faktor yang harus terpenuhi oleh suatu negara untuk menuju sejahtera dan negara terkategori produktif. Pertama, faktor lingkungan. Setidaknya ada tiga item yang harus diperhatikan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam suatu negara, yakni : kualitas Lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim. Kedua faktor infrastruktur, yang terdiri atas kualitas infrastruktur, akses ke transportasi dan ketersediaan energi. Ketiga, faktor Kelembagaan, yaitu kualitas pemerintahan, kualitas hukum dan kualitas birokrasi.
Ketiga faktor diatas harus seiring sejalan. Penting bagi pembuat kebijakan untuk selalu melakukan analisis komprehensif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling penting dan strategis untuk meningkatkan produktivitas negara, misalnya untuk MBG yang dirasakan sangat urgen, namun jangan sampai mengganggu program masyarakat lain yang juga sama pentingnya.
Peran Masyarakat dalam MBG
MBG adalah program nasional pemerintah dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran yang secara resmi dilantik 20 Oktober 2024, sebagai presiden RI ke-8 dan wakil presiden ke-14 Republik Indonesia. Sebagai program nasional rasanya sangat tidak mungkin jika peran untuk mensukseskan MBG hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat Indonesia juga harus mengambil peran dengan porsi yang juga sesuai.
Muhammadiyah misalnya, sebagai organisasi keagamaan dengan mainstream "Berkemajuan", juga berkontribusi ikut andil mensukseskan MBG. Persyarikatan Muhammadiyah membentuk tim sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dan kesesuaian tersebut berlaku mulai secara nasional, tanpa terkecuali di Kalimantan Barat.
Kita berharap semoga MBG dapat terealisasi sesuai dengan harapan. Sebagai masyarakat pun kita harus maklum jika banyak kekurangan yang memicu pro kontra. Kekurangan adalah hal yang lumrah dalam sebuah program kerja, untuk meminimalisir jangan sampai berulang dengan terus melakukan evaluasi perbaikan.
