BANDUNG, Suara Muhammadiyah — Beredar di media sosial konten yang mengatasnamakan Muhammadiyah dan mengajak seluruh kader mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan persoalan terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut tidak memiliki dokumen setara SMA.
Konten tersebut juga memuat seruan aksi turun ke jalan pada 15 Oktober 2026. Aksi itu disebut akan menyerukan revolusi apabila Presiden Prabowo tidak memenuhi desakan tersebut.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Iu Rusliana menegaskan bahwa seruan tersebut merupakan hoaks dan fitnah yang bertujuan menjelekkan nama Muhammadiyah.
Iu mengatakan bahwa Muhammadiyah membangun high politics, tidak terlibat aktif dalam politik praktis.
"Kami mengecam pihak-pihak yang dengan sengaja mengadu domba bangsa ini. Saya kira, terkait kasus Gibran, para elit bisa menyikapinya sesuai hukum ketatanegaraan dan dilakukan secara arif harus seperti apanya," tegas Iu Rusliana melalui siaran persnya pada Ahad (11/10/2026).
Seruan revolusi yang dalam media sosial mengklaim dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah jelas tindakan orang pengecut, hanya ingin melempar batu sembunyi tangan.
"Tindakan manusia tidak bertanggungjawab dan sengaja mengadudomba pemerintahan dan ormas," tegasnya.
Kepribadian Muhammadiyah mengajarkan untuk membantu pemerintahan serta bekerjasama bersama golongan lain untuk membangun negara. Memberikan kritik secara bijak baik ke luar maupun ke dalam.
"Bisa dilihat, seruan itu bertentangan dengan kepribadian Muhammadiyah. Bisa dengan mudah kita simpulkan, itu untuk merugikan warga Muhammadiyah. Sementara kami diajar untuk bersifat adil dan korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana," jelasnya.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, melalui Bapak Ketua Umum Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si. telah menyampaikan pandangannya tentang hal tersebut.
Di mana beliau meminta semua elite politik mawas diri, melakukan introspeksi ke dalam dan bersikap dewasa dalam menyelesaikan persoalan ini.***
