YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah — Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Palang Merah Indonesia (PMI) memperkuat sinergi dalam penanggulangan bencana melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), khususnya dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) atau Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah di BBPPMPV Yogyakarta, Ahad (13/9/2026).
MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PMI Dr. (H.C) Drs. H. M. Jusuf Kalla dan Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Hilman Latief, MA. Kerja sama ini diharapkan memperkuat koordinasi dan kolaborasi kedua organisasi dalam menghadapi berbagai situasi kebencanaan, terutama ketika berada di lapangan dan memasuki fase pascabencana.
Ketua MDMC PP Muhammadiyah Budi Setiawan, S.T. mengatakan, Rakernas merupakan amanat organisasi yang dilaksanakan dua kali dalam satu periode kepengurusan. Rakernas kali ini juga menjadi momentum penting menjelang Muktamar Muhammadiyah 2027, terutama untuk melakukan evaluasi dan menyusun berbagai panduan strategis bagi penguatan kerja-kerja kebencanaan Muhammadiyah.
“Rakernas ini sebagai wujud evaluasi, membuat berbagai macam panduan yang insyaallah akan bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan MDMC di masa yang akan datang,” ujar Budi.
Rakernas yang berlangsung selama tiga hari tersebut mengusung tema “Sinergi dan Inovasi Penguatan Kapasitas Wilayah dalam Manajemen Bencana Berbasis Edukasi dan Kearifan Lokal”. Menurut Budi, tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan menjadi arah gerak MDMC dalam memperkuat kapasitas kebencanaan berbasis wilayah.
Melalui Rakernas, MDMC menyepakati lima pilar panduan strategis yang menjadi acuan dalam pengembangan kegiatan dan kerelawanan kebencanaan di seluruh Indonesia. Kelima panduan tersebut meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, jaringan dan kerja sama, pendidikan dan pelatihan, serta tim medis.
“Kelima panduan ini kita bangun dengan satu semangat: dari wilayah, oleh wilayah, untuk wilayah,” katanya.
Panduan tersebut kemudian dikembangkan menjadi delapan pilar ketangguhan MDMC di Indonesia. Penguatan panduan dan pilar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan Muhammadiyah dalam menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat wilayah.
Budi menegaskan, dokumen dan panduan yang telah dihasilkan dalam Rakernas tidak boleh berhenti sebagai arsip organisasi. Seluruh pimpinan MDMC di berbagai daerah diharapkan segera mengadaptasi dan mengimplementasikannya sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah masing-masing.
“Dokumen tanpa aksi hanya akan menjadi arsip. Tujuan kita sekarang adalah mengadaptasi dan mengimplementasikan di masing-masing wilayah,” tegasnya.
Ia menyampaikan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran MDMC setelah Rakernas. Pertama, menggerakkan dan mengimplementasikan panduan strategis tersebut dengan sebaik-baiknya. Kedua, menjaga sinergi dengan terus merawat kolaborasi lintas sektor dan lintas generasi. Ketiga, terus melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal.
“Kekuatan MDMC ada pada jejaring. Terus rawat kolaborasi lintas sektor dan lintas generasi. Terus berinovasi. Gunakan teknologi, tetapi jangan tinggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal. Itulah identitas sebagai Persyarikatan Muhammadiyah,” ungkap Budi.
Dalam kesempatan tersebut, Budi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, fasilitator, peserta, serta berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan Rakernas. Dukungan BBPPMPV Yogyakarta menjadi salah satu faktor penting sehingga seluruh rangkaian kegiatan selama tiga hari dapat berlangsung dengan baik.
Terkait kerja sama dengan PMI, Budi menyebut kolaborasi antara kedua lembaga sejatinya telah mulai berjalan di lapangan bahkan sebelum MoU ditandatangani. Ia mencontohkan pengalaman MDMC ketika melakukan kegiatan penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur.
Dalam kegiatan tersebut, MDMC bertemu dengan relawan PMI di lapangan dan membangun koordinasi terkait penyediaan air bersih. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah kondisi air yang memiliki kandungan besi dan mangan tinggi sehingga tidak dapat langsung digunakan oleh masyarakat.
“Alhamdulillah, dengan dukungan PMI, kami sudah mendapatkan fasilitas air bersih tersebut,” tutur Budi.
Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi langkah awal yang menunjukkan pentingnya sinergi antara Muhammadiyah dan PMI dalam kerja-kerja kemanusiaan. Melalui MoU yang ditandatangani, kolaborasi tersebut diharapkan dapat diperluas dan diperkuat, khususnya dalam menghadapi kebutuhan masyarakat pada fase pascabencana.
Turut hadir berbagai tokoh seperti Sekjen PMI AM Fachir, Ketua Bidang Organisasi PMI Sudirman Said, Dewan Pakar LRB/MDMC Rahmawati Husein, Ketua PMI DIY GBPH H. Prabukusumo, S.Psi, hingga Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Arif Jamali Muis.
Kerja sama Muhammadiyah dan PMI diharapkan menjadi bagian dari penguatan ekosistem penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dengan jejaring relawan, kapasitas wilayah, dukungan teknologi, serta kearifan lokal, upaya membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
