JAKARTA, Suara Muhammadiyah — Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta menggelar Workshop Perkaderan pada Sabtu, 15 Agustus 2026, di Aula AR Fachruddin Lantai 2, FEB UHAMKA.
Kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar Muhammadiyah DKI Jakarta dalam memperkuat sistem perkaderan, khususnya melalui penyusunan pedoman teknis Baitul Arqam yang lebih terarah, berjenjang, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi di wilayah metropolitan Jakarta.
Workshop tersebut diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri atas pengurus MPKSDI PWM DKI Jakarta serta MPKSDI PDM se-DKI Jakarta.
Hadir sebagai keynote speech ketua PWM DKI Jakarta yang membidangi MPKSDI Prof. Dr. Bunyamin, M.Pd., dan Narasumber Workshop Dr. Irwan Badilah, M.Pd., Abdurrahman Wahid, M.Pd., Dr. Khaerul Umam, Parmono Dwi Putro, dan Rokhmani.
Dalam paparannya, Prof. Dr. Bunyamin, M.Pd., mengangkat tema “Re-Engineering Sistem Perkaderan Muhammadiyah DKI Jakarta: Integrasi Empat Kompetensi Kader Berkemajuan Berbasis Jejaring Metropolitan.”
Prof. Bunyamin menegaskan bahwa perkaderan merupakan alat sekaligus sarana strategis untuk mencapai tujuan persyarikatan. Menurutnya, kualitas produk perkaderan sangat ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut dikelola, dirancang, dan dikembangkan secara berkelanjutan.
“Perkaderan adalah alat sekaligus sarana untuk mencapai tujuan. Sejauh mana kita mengelolanya, begitulah produk perkaderan yang akan dihasilkan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menghadirkan konsep perkaderan yang ideal dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Sistem perkaderan Muhammadiyah, khususnya di DKI Jakarta, perlu terus direkayasa agar mampu melahirkan kader yang memiliki kompetensi, wawasan, serta kemampuan kepemimpinan yang sesuai dengan karakter masyarakat metropolitan.
Sementara itu, Ketua MPKSDI PWM DKI Jakarta, Dr. Irwan Badilah, M.Pd., mengatakan workshop tersebut diarahkan untuk mengkaji kembali materi Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM) sesuai dengan jenjang pengkaderan.
Menurutnya, materi Baitul Arqam juga perlu diklasifikasikan dengan mempertimbangkan muatan lokal dan kebutuhan masing-masing wilayah. Penyusunan materi berdasarkan jenjang pengkaderan dinilai penting untuk menghindari pengulangan materi pada pelaksanaan Baitul Arqam pertama, kedua, maupun jenjang berikutnya.
“Dengan adanya penjenjangan materi, setiap proses perkaderan diharapkan memberikan peningkatan pemahaman, wawasan, dan kapasitas kader,” katanya.
MPKSDI PWM DKI Jakarta menilai hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan Baitul Arqam selama ini menunjukkan masih perlunya penjenjangan materi yang lebih jelas. Hal tersebut penting agar peserta tidak mendapatkan materi yang sama secara berulang, tetapi memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru pada setiap jenjang perkaderan.
Baitul Arqam sendiri terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan kader pemimpin dan anggota persyarikatan yang mampu mengemban amanah Muhammadiyah pada masa mendatang.
Sekretaris MPKSDI PWM DKI Jakarta, Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa ustad Gusdur, mengatakan workshop ini merupakan bagian dari upaya MPKSDI PWM DKI Jakarta mencari solusi atas berbagai persoalan dalam sistem perkaderan sekaligus menyusun pedoman teknis Baitul Arqam yang lebih sistematis.
“Melalui workshop ini, kami ingin menghasilkan rumusan yang dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan perkaderan, terutama dalam penjenjangan dan penyusunan materi Baitul Arqam,” ujarnya.
Ia berharap hasil workshop tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat menjadi pijakan dalam pengembangan sistem perkaderan Muhammadiyah di DKI Jakarta.
“Diharapkan hasil workshop ini menjadi pijakan dalam membangun sistem perkaderan Muhammadiyah DKI Jakarta yang lebih efektif, berjenjang, kontekstual, dan mampu melahirkan kader berkemajuan yang memiliki kompetensi serta siap menghadapi dinamika kehidupan masyarakat metropolitan,” pungkasnya.
