SURAKARTA, Suara Muhammadiyah – Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melalui Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) menghadirkan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat, termasuk mahasiswa, yang membutuhkan pendampingan hukum saat aksi demonstrasi.
Rektor UMS, Prof. Harun Joko Prayitno, M.Hum., mengungkapkan bahwa sebagai bentuk nyata komitmen UMS terhadap perlindungan hak-hak civitas academica, Harun menegaskan bahwa universitas juga menyediakan layanan bantuan hukum gratis.
“Bantuan hukum dan advokasi merupakan salah satu layanan prima dari UMS. Ini sudah menjadi kewajiban kami untuk memberikan pendampingan dan advokasi kepada seluruh civitas academica maupun kepada masyarakat,” tegas Rektor UMS, Senin (1/9).
Direktur BKBH FH UMS, Dr. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn., menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kewajiban organisasi bantuan hukum dalam menjalankan fungsi sosial serta bentuk pengabdian kepada masyarakat.
“Pada prinsipnya apa yang kami lakukan saat ini adalah sebagian kewajiban kami sebagai organisasi bantuan hukum yang memang memiliki kewajiban untuk mendampingi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Hal tersebut merupakan fungsi sosial kami dan salah satu aplikasi dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh FHIP pada khususnya, dan UMS pada umumnya,” terang Marisa.
Gagasan menghadirkan layanan bantuan hukum gratis lahir dari panggilan kemanusiaan dan rasa keadilan, terutama melihat situasi sosial yang semakin memanas.
“Kami ingin memastikan semua terlindungi dan mendapatkan haknya, khususnya untuk civitas akademika UMS,” lanjutnya.
Tujuan utama layanan ini, kata Marisa, adalah untuk menjaga hak asasi setiap orang saat menyuarakan pendapat di ruang publik, serta memastikan mereka mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat langsung menghubungi nomor kontak resmi BKBH FH UMS atau datang langsung ke kantor di Lantai 1 Gedung I Fakultas Hukum dan Ilmu Politik UMS.
Marisa menegaskan, layanan ini tidak hanya terbuka bagi mahasiswa UMS, melainkan juga bagi masyarakat luas.
“Seluruh masyarakat, baik mahasiswa UMS atau bukan, dapat mengakses bantuan hukum gratis ini. Yang penting ada permohonan pendampingan kepada BKBH FH UMS, baik dilakukan oleh yang bersangkutan, keluarga, maupun temannya,” jelasnya.
Pendampingan yang diberikan mencakup litigasi maupun non-litigasi, mulai dari konsultasi, advokasi, hingga proses hukum di pengadilan.
Walau saat ini fokus pendampingan diberikan pada kasus-kasus demonstrasi, BKBH FH UMS sejatinya telah hadir sejak tahun 1980-an dan menangani berbagai isu hukum masyarakat. “Jadi, kami tidak hanya fokus pada masalah demonstrasi, namun juga isu hukum lainnya,” ungkap Marisa.
Dalam menjalankan program ini, BKBH FHIP UMS melibatkan banyak pihak, mulai dari advokat, mahasiswa ilmu hukum, pers, hingga lembaga bantuan hukum lain. Dukungan penuh dari pimpinan UMS juga menjadi pendorong kuat keberlangsungan layanan bantuan hukum ini.
“Bantuan dari berbagai pihak membuat kami dapat hadir memberikan pendampingan hukum yang dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (Fika/Humas)
