YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Bantuan Hukum–Advokasi Publik (LBH-AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi digelar dengan tema “Bersinergi Membangun Hukum yang Berkemajuan dan Berkeadilan”. Acara ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penguatan peran advokat Muhammadiyah sebagai garda terdepan dalam menegakkan hak-hak rakyat dan membangun sistem hukum yang adil.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo, yang hadir memberikan sambutan, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kiprah Muhammadiyah dalam dunia advokasi. “Saya merasa sangat terhormat berdiri di hadapan para pejuang keadilan. Saya ini hakim, yang biasa berpindah-pindah tugas. Setelah dilantik sebagai pimpinan KPK, saya merasa mengikuti jejak perjuangan yang telah dibangun oleh para pendahulu, termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah,” ungkapnya.
Menurutnya, advokat memiliki peran penting sebagai pejuang di balik layar. Mereka yang tidak selalu terlihat, namun bekerja keras menegakkan keadilan, membatasi konflik, dan menjaga marwah hukum. “Membatasi konflik itu penting. Kita harus pandai-pandai membawa diri, karena begitu konflik terjadi, keadilan bisa tergoyahkan. Membela itu sejatinya adalah menegakkan hukum,” tegasnya.
Ibnu Basuki juga memberikan apresiasi atas inisiatif Muhammadiyah dalam menyelenggarakan seminar pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia menilai kontribusi itu sangat strategis untuk mengawal proses reformasi hukum di Indonesia. “Saya yakin advokat Muhammadiyah tidak akan tergoda oleh iming-iming. Dalam praktik hukum, banyak celah yang bisa memicu konflik kepentingan dan gratifikasi. Tapi saya percaya, integritas adalah nilai utama yang dipegang oleh advokat-advokat Muhammadiyah.”
Mengakhiri sambutannya dengan nada optimis dan hangat, Ibnu menyampaikan dukungan penuh kepada Muhammadiyah. “Pandangan ke atas demi kemajuan, dan pandangan ke bawah demi kebahagiaan. InshaAllah, kami di KPK akan selalu hadir untuk Muhammadiyah dalam perjuangan menegakkan keadilan dan melawan korupsi, yang jelas-jelas merusak kehidupan,” tutupnya.
Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar jaringan advokat Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Di tengah tantangan hukum yang semakin kompleks, Muhammadiyah menegaskan komitmennya: hadir di garis depan untuk membela kepentingan rakyat dan menjaga keadilan sosial bagi seluruh bangsa. (diko)
