JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Muhammadiyah Aid (MuAID) tengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2026–2030 untuk memperkuat misi dan program bantuan kemanusiaan Muhammadiyah di tingkat global. Dalam proses tersebut, MuAID menggelar Sosialisasi Renstra MuAID dan Pemetaan Tugas serta Tanggung Jawab Majelis/Lembaga yang melibatkan pimpinan majelis dan lembaga di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Jumat, 16 Januari 2026 ini bertujuan menyamakan arah kebijakan dan program strategis MuAID, sekaligus memperjelas peran dan kolaborasi Majelis, Lembaga, dan Ortom (MLO) dalam implementasi Renstra ke depan.
“Forum ini menjadi ruang bersama untuk menyamakan arah kerja MuAID sekaligus memastikan kolaborasi yang saling melengkapi dalam pelaksanaan Renstra 2026–2030,” ujar Yayah Khisbiyah, Koordinator MuAID PP Muhammadiyah.
Ia menambahkan bahwa melalui Renstra ini, MuAID menargetkan dampak kemanusiaan yang berkelanjutan dan transformatif demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur, sejahtera, dan damai.
Dalam forum tersebut, mewakili Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PP ‘Aisyiyah, Rahmawati Husein, menyampaikan sejumlah masukan strategis, khususnya terkait penajaman ruang lingkup program dan strategi pendanaan. Ia menekankan pentingnya penguatan pilar krisis kemanusiaan yang tidak hanya berfokus pada bencana alam, tetapi juga mencakup krisis akibat konflik dan perang.
“Pendekatan krisis kemanusiaan memungkinkan kerja-kerja kemanusiaan Muhammadiyah dirancang lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang,” ujarnya.
Rahmawati juga menyoroti perlunya penguatan isu perempuan dalam kerangka Renstra MuAID. Menurutnya, isu perempuan perlu dimunculkan secara eksplisit dalam pilar program, tidak sekadar ditempatkan sebagai pendekatan lintas sektor.
Hal ini penting untuk menjawab kerentanan sekaligus memperkuat kepemimpinan perempuan, terutama di wilayah terdampak krisis. Ia menegaskan bahwa kejelasan strategi pendanaan menjadi kunci agar program dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerja Sama Internasional, Prof. Syafiq A. Mughni, menegaskan bahwa peacebuilding merupakan bagian penting dari Keputusan Muktamar Muhammadiyah dan menjadi salah satu ruang kontribusi MuAID, termasuk melalui kerja sama lintas agama dan kepercayaan.
Ia pun menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi dalam kerja kemanusiaan Muhammadiyah.
“MuAID tidak dimaksudkan untuk mengambil alih peran majelis dan lembaga lain, melainkan hadir untuk mengisi ruang-ruang yang belum dapat dilaksanakan, agar kerja bersama berjalan efektif dan tidak tumpang tindih,” tegasnya.
Muhammadiyah Aid (MuAID) merupakan task force Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bertugas mengoordinasikan bantuan kemanusiaan di luar negeri. MuAID mengoordinasikan kerja lintas Unsur Pembantu Pimpinan (UPP), khususnya untuk respons internasional yang tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh satu unsur. Melalui MuAID, kerja-kerja kemanusiaan Muhammadiyah di tingkat global dijalankan secara terpadu, solid, dan terkoordinasi. (diko)
