Belajar dari Bank: Mengapa Zakat Harus Dikelola Lebih Cerdas dan Berkelanjutan
Oleh: Kumara Adji Kusuma (Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Anggota BP Lazismu Jawa Timur, Pengurus IAEI Jawa Timur dan UMSIDA)
Selama ini kita terbiasa melihat zakat sebagai amal kebaikan yang selesai ketika dana disalurkan. Ada yang menerima, ada yang memberi, lalu kita merasa lega karena telah menunaikan kewajiban. Cara pandang ini tentu tidak salah, tetapi semakin hari terasa tidak cukup. Kemiskinan tetap berulang, bantuan terus dibagikan, dan mustahik yang sama sering muncul kembali dalam daftar penerima.
Di saat yang sama, dunia menghadapi krisis yang jauh lebih kompleks: ketimpangan ekonomi yang makin tajam dan krisis lingkungan yang mengancam keberlanjutan hidup. Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: apakah zakat akan terus menjadi solusi jangka pendek, atau berani naik kelas menjadi instrumen perubahan jangka panjang?
Di titik inilah, gagasan agar lembaga zakat belajar dari bank menjadi penting untuk dibicarakan—tanpa prasangka, tanpa alergi terhadap istilah modern, dan tentu tanpa kehilangan ruh ibadah.
Belajar Dari Bank, Bukan Menjadi Bank
Ketika mendengar kata “bank”, sebagian orang langsung khawatir: jangan-jangan zakat akan dikomersialisasi, dikejar untung, dan kehilangan nilai keikhlasan. Kekhawatiran ini wajar, tetapi keliru sasaran. Yang perlu dipelajari dari bank bukan orientasi labanya, melainkan cara berpikir dan cara mengelolanya.
Bank mampu bertahan dan dipercaya publik karena mereka serius mengelola:
- kepercayaan,
- segmentasi nasabah,
- manajemen risiko,
- dan keberlanjutan lembaga.
Ironisnya, empat hal ini justru sering menjadi titik lemah lembaga zakat. Kita kuat dalam niat, tetapi lemah dalam sistem. Kuat dalam semangat, tetapi sering rapuh dalam pengelolaan.
Perbankan tidak pernah memperlakukan semua nasabah secara sama. Nasabah individu dilayani dengan pendekatan personal, nasabah korporat dilayani dengan standar profesional dan pelaporan ketat, sementara investasi dikelola dengan analisis risiko yang serius.
Bandingkan dengan praktik lembaga zakat. Zakat individu, zakat korporat, dan zakat produktif sering kali dikelola oleh tim yang sama, dengan logika yang sama, bahkan dengan laporan yang hampir seragam. Akibatnya, potensi besar zakat tidak tergarap optimal.
Padahal, zakat individu membutuhkan sentuhan kepercayaan dan kedekatan. Zakat korporat menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keterkaitan dengan agenda ESG (Environmental, Social, and Governance) dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara zakat produktif seharusnya dikelola sebagai investasi sosial yang penuh perhitungan, bukan sekadar bantuan modal.
Tanpa segmentasi, lembaga zakat bekerja keras tetapi sering kelelahan. Dengan segmentasi, lembaga zakat bisa bekerja lebih fokus dan berdampak.
Zakat Produktif: Jangan Lagi Setengah Hati
Zakat produktif sering dipuja sebagai solusi, tetapi dalam praktiknya kerap dikelola setengah hati. Modal diberikan, pelatihan singkat dilakukan, lalu mustahik dilepas begitu saja. Ketika usaha gagal, kegagalan dianggap wajar—tanpa evaluasi serius.
Inilah bedanya hibah dengan investasi sosial. Dalam investasi sosial, dana zakat dipandang sebagai amanah yang harus menghasilkan perubahan nyata. Ada seleksi mustahik, ada analisis kelayakan usaha, ada pendampingan intensif, dan ada target kemandirian.
Beberapa program Lazismu dan BAZNAS sejatinya telah bergerak ke arah ini, seperti klaster UMKM, pemberdayaan desa, dan program ekonomi komunitas. Namun, tanpa kerangka investasi sosial yang konsisten, program-program tersebut rawan berhenti sebagai proyek tahunan, bukan model perubahan berkelanjutan.
Ada satu dimensi yang sering luput dibicarakan dalam zakat produktif: lingkungan. Padahal, krisis iklim adalah masalah nyata yang langsung memukul kelompok miskin. Banjir, kekeringan, gagal panen—semuanya berdampak lebih berat bagi mustahik.
Karena itu, zakat produktif tidak boleh mendorong usaha yang merusak alam, boros energi, atau menguras sumber daya. Zakat harus berpihak pada green economy: pertanian berkelanjutan, UMKM ramah lingkungan, ekonomi sirkular, dan usaha yang menjaga keseimbangan alam.
Dalam perspektif Islam, ini bukan gagasan asing. Menjaga kehidupan dan harta tidak mungkin dilakukan tanpa menjaga lingkungan. Zakat yang mengabaikan aspek ekologis justru berpotensi menciptakan kemiskinan baru di masa depan.
Masalah lain yang jarang dibicarakan secara terbuka adalah SDM lembaga zakat. Banyak LAZ masih bergantung pada SDM multitugas: menghimpun, menyalurkan, mendampingi, sekaligus membuat laporan. Model ini mungkin cukup untuk lembaga kecil, tetapi akan menjadi penghambat ketika zakat ingin berdampak lebih besar.
Belajar dari bank berarti berani membangun spesialisasi: ada yang fokus menghimpun, ada yang mengelola kemitraan, ada yang mendampingi mustahik, dan ada yang mengukur dampak. Semua bekerja dalam satu visi, tetapi dengan peran yang jelas.
Di sinilah pentingnya KPI berbasis dampak dan SOP yang disiplin. Bukan untuk membebani SDM, tetapi untuk memastikan bahwa zakat benar-benar bekerja, bukan sekadar berputar.
Saatnya Zakat Naik Kelas
Zakat tidak boleh terjebak dalam romantisme kebaikan masa lalu. Tantangan zaman menuntut cara kerja baru. Belajar dari bank adalah bagian dari ikhtiar agar zakat tetap relevan, efektif, dan berdaya ubah.
Lazismu, bersama lembaga zakat lainnya, memiliki modal sosial dan kepercayaan publik yang besar. Jika dikelola dengan pendekatan yang lebih cerdas—berbasis segmentasi, zakat produktif, dan green economy—zakat bisa menjadi instrumen keuangan sosial hijau yang tidak hanya menolong hari ini, tetapi membangun masa depan.
Zakat bukan sekadar kewajiban individual, melainkan potensi peradaban. Tinggal satu pertanyaan tersisa: kita ingin zakat tetap berjalan di tempat, atau berani membawanya melangkah lebih jauh?
