Dari Gerakan Dakwah Menuju Korporasi Sosial Keagamaan

Foto Istimewa
Foto Istimewa

Dari Gerakan Dakwah Menuju Korporasi Sosial Keagamaan

Oleh: Mohammad Nur Rianto Al Arif, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah/ Ketua PDM Jakarta Timur

Ada satu fenomena menarik dalam perjalanan Muhammadiyah yang patut mendapat perhatian. Lebih dari satu abad sejak didirikan KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, Muhammadiyah tidak hanya berkembang sebagai gerakan pembaruan Islam, tetapi juga menjelma menjadi salah satu kekuatan kelembagaan sosial terbesar di Indonesia.

 Muhammadiyah memiliki sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, panti asuhan, pesantren, lembaga filantropi, hingga berbagai unit kegiatan ekonomi. Jaringan kelembagaan tersebut telah menjadikan Muhammadiyah bukan sekadar organisasi dakwah, melainkan sebuah ekosistem sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang memiliki pengaruh luas dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan tersebut menghadirkan pertanyaan penting yaitu bagaimana Muhammadiyah mengelola seluruh potensi kelembagaan dan aset ekonominya agar tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menjadi kekuatan strategis dalam membangun kemandirian umat dan kemajuan bangsa?

Pertanyaan ini relevan karena tantangan Muhammadiyah hari ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan memperbanyak amal usaha, melainkan dengan mengonsolidasikan, mengintegrasikan, dan mengoptimalkan seluruh kekuatan yang dimiliki. Dalam konteks inilah, gagasan mengenai Muhammadiyah sebagai korporasi sosial keagamaan menjadi penting untuk dibahas.

Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam pidato iftitahnya di Tanwir Muhammadiyah Palu menegaskan bahwa sudah waktunya Muhammadiyah bertransformasi menjadi korporasi sosial keagamaan.

Korporasi dalam pengertian ini bukanlah perusahaan yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan semata. Sebaliknya, korporasi sosial keagamaan merupakan institusi yang mengelola aset, modal, sumber daya manusia, jaringan usaha, dan aktivitas pelayanan sosial secara profesional, terintegrasi, serta berkelanjutan, dengan tetap menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi utama. Dengan demikian, profesionalisme korporasi menjadi instrumen untuk memperkuat misi dakwah, bukan menggantikannya.

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah memiliki karakter yang berbeda dari organisasi keagamaan yang hanya menempatkan dakwah dalam ranah ritual dan pengajaran agama. KH Ahmad Dahlan menerjemahkan ajaran Islam ke dalam gerakan nyata melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta kepedulian terhadap kelompok miskin dan anak yatim. Surat Al-Ma'un menjadi salah satu landasan teologis yang menghubungkan kesalehan individu dengan tanggung jawab sosial.

Dari sinilah berkembang tradisi filantropi dan amal usaha yang menjadi ciri penting Muhammadiyah. Dakwah tidak berhenti pada penyampaian ajaran, tetapi diwujudkan dalam pembangunan institusi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam perspektif kelembagaan modern, langkah tersebut sesungguhnya merupakan bentuk pembangunan organisasi sosial yang memiliki kapasitas untuk menyediakan layanan publik. Sekolah menyediakan layanan pendidikan, rumah sakit menyediakan layanan kesehatan, perguruan tinggi mengembangkan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia, sementara lembaga sosial memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Muhammadiyah telah membangun sistem pelayanan sosial yang dalam banyak hal mampu melengkapi peran negara. Bahkan, keberadaan jaringan amal usaha Muhammadiyah telah memberikan kontribusi nyata dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa kekuatan Muhammadiyah tidak hanya terletak pada jumlah anggota dan luasnya jaringan organisasinya, tetapi juga pada kemampuannya membangun institusi yang bertahan lintas generasi. Inilah salah satu modal sosial dan ekonomi yang sangat berharga.

Jika dilihat dari skala kelembagaannya, Muhammadiyah memiliki potensi yang sangat besar. Data yang dipublikasikan dalam lingkungan Persyarikatan pada 2024 mencatat sekitar 5.345 sekolah dan madrasah, 272 perguruan tinggi, 122 rumah sakit, 231 klinik, 1.012 amal usaha sosial, serta 440 pesantren. Muhammadiyah juga memiliki aset wakaf di 20.465 lokasi dengan luas tanah sekitar 214,7 juta meter persegi. 

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah sesungguhnya memiliki skala ekonomi kelembagaan yang luar biasa. Jika sebuah perusahaan besar dinilai berdasarkan jaringan operasional, aset, sumber daya manusia, jangkauan pasar, dan keberlanjutan bisnisnya, Muhammadiyah memiliki sejumlah karakteristik yang bahkan melampaui banyak korporasi konvensional.

Namun, terdapat perbedaan mendasar. Jika korporasi pada umumnya bertujuan menciptakan nilai ekonomi bagi pemegang saham, Muhammadiyah bertujuan menciptakan nilai sosial dan nilai keagamaan bagi masyarakat. Keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan amal usaha seharusnya menjadi instrumen untuk memperluas pelayanan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta membiayai keberlanjutan dakwah.

Dengan kata lain, Muhammadiyah perlu bergerak dari sekadar organisasi yang memiliki banyak aset menuju organisasi yang mampu menciptakan nilai tambah dari seluruh aset yang dimilikinya.

Persoalannya, besarnya aset tidak selalu sebanding dengan besarnya manfaat. Jumlah sekolah yang banyak belum tentu secara otomatis menghasilkan kualitas pendidikan yang unggul. Banyaknya rumah sakit tidak serta-merta menjamin efisiensi pelayanan kesehatan. Demikian pula, luasnya aset tanah dan wakaf tidak serta-merta menghasilkan manfaat ekonomi apabila tidak dikelola secara produktif. Di sinilah pentingnya mengubah orientasi pengelolaan aset dari sekadar kepemilikan menjadi optimalisasi produktivitas.

Menyebut Muhammadiyah sebagai korporasi sosial keagamaan tentu tidak berarti mengubah Persyarikatan menjadi perusahaan komersial. Justru, gagasan ini perlu ditempatkan dalam kerangka bagaimana organisasi sosial-keagamaan mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan korporasi modern tanpa kehilangan identitas, ideologi, dan tujuan perjuangannya.

Dalam perspektif manajemen modern, terdapat setidaknya tiga karakteristik yang harus dimiliki oleh korporasi sosial keagamaan.

Pertama, kekuatan kepemilikan dan pengelolaan aset. Muhammadiyah memiliki aset yang sangat besar, baik berupa tanah wakaf, gedung pendidikan, rumah sakit, perguruan tinggi, maupun berbagai fasilitas pelayanan sosial. Seluruh aset tersebut harus dipandang sebagai modal strategis Persyarikatan yang perlu dikelola secara produktif, transparan, dan berorientasi pada jangka panjang.

Kedua, integrasi kelembagaan dan konsolidasi ekonomi. Salah satu tantangan organisasi besar adalah kecenderungan setiap unit untuk bergerak sendiri-sendiri. Sekolah memiliki sistem pengelolaan sendiri, rumah sakit memiliki kebijakan bisnis sendiri, perguruan tinggi mengembangkan strategi masing-masing, dan unit ekonomi beroperasi dengan orientasi sektoral. Padahal, jika seluruh kekuatan tersebut diintegrasikan, Muhammadiyah berpotensi membangun ekosistem ekonomi yang saling menopang.

Ketiga, profesionalisme dalam tata kelola dan akuntabilitas. Korporasi sosial membutuhkan sistem pengelolaan yang mengedepankan transparansi, efektivitas, efisiensi, pengawasan, serta manajemen risiko. Setiap amal usaha harus memiliki indikator kinerja yang jelas, bukan hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari sisi manfaat sosial yang dihasilkan.

Dengan demikian, profesionalisme tidak boleh dipertentangkan dengan ideologi. Sebaliknya, profesionalisme merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa nilai-nilai ideologis Muhammadiyah dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Persoalan yang harus dihindari adalah munculnya orientasi komersialisasi yang berlebihan. Jangan sampai amal usaha yang pada awalnya dibangun untuk melayani masyarakat justru lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada misi sosialnya. 

Rumah Sakit Muhammadiyah, misalnya, memang harus dikelola secara sehat secara finansial, tetapi tidak boleh kehilangan keberpihakan kepada masyarakat miskin. Demikian pula, sekolah dan perguruan tinggi harus kompetitif secara akademik, tetapi tetap berkomitmen pada pemerataan akses pendidikan.

Inilah pembeda utama antara korporasi komersial dan korporasi sosial keagamaan. Keberhasilan tidak semata-mata diukur berdasarkan besarnya surplus keuangan, melainkan juga berdasarkan besarnya manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah masih adanya fragmentasi dalam pengelolaan amal usaha. Meskipun berada dalam satu persyarikatan, tidak semua amal usaha memiliki orientasi dan strategi pengembangan yang terintegrasi.

Fenomena ini dapat menimbulkan paradoks kelembagaan. Muhammadiyah memiliki ribuan sekolah, tetapi kebutuhan pengadaan barang dan jasa belum tentu terhubung dengan pelaku usaha dari kalangan warga Muhammadiyah. Rumah sakit memiliki kebutuhan pengadaan yang besar, tetapi belum tentu terhubung dengan industri kesehatan dalam ekosistem Persyarikatan. Perguruan tinggi memiliki kapasitas riset dan inovasi, tetapi hasilnya belum tentu selaras dengan kebutuhan bisnis dan industri.

Padahal, di sinilah peluang besar Muhammadiyah. Bayangkan apabila ribuan sekolah dan ratusan rumah sakit dapat diintegrasikan dalam sebuah jaringan pengadaan bersama. Kebutuhan seragam, makanan, alat kesehatan, obat-obatan, perangkat teknologi, jasa konstruksi, hingga berbagai kebutuhan operasional dapat menjadi pasar potensial bagi UMKM dan perusahaan milik warga Muhammadiyah.

Model ini memungkinkan terjadinya efek pengganda ekonomi. Aktivitas ekonomi tidak berhenti pada transaksi antara amal usaha dan pemasok, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan UMKM, memperluas kegiatan produksi, dan memperkuat daya beli masyarakat.

Gagasan tersebut sejalan dengan konsep closed-loop economy, yakni membangun keterkaitan aktivitas ekonomi dalam satu ekosistem sehingga nilai tambah yang dihasilkan dapat kembali memperkuat jaringan ekonomi tersebut. Bahkan, gagasan ini telah menjadi bagian dari diskursus penguatan ekonomi Persyarikatan. 

Namun, perlu ditegaskan bahwa membangun ekosistem ekonomi Muhammadiyah bukan berarti menciptakan pasar tertutup yang hanya memberikan kesempatan kepada sesama warga Persyarikatan. Profesionalisme harus tetap menjadi prinsip utama. Setiap pelaku usaha harus bersaing berdasarkan kualitas, harga, kapasitas, transparansi, dan ketepatan pelayanan.

Keberpihakan kepada UMKM warga Muhammadiyah harus diwujudkan melalui pemberian akses pasar, peningkatan kapasitas, pendampingan, dan pembiayaan, bukan melalui praktik pengadaan yang mengabaikan kualitas dan efisiensi.

Dengan demikian, amal usaha Muhammadiyah tidak hanya menjadi penyedia layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial, tetapi juga dapat menjadi institusi jangkar yang menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Transformasi Muhammadiyah menjadi korporasi sosial keagamaan juga menuntut pembenahan tata kelola kelembagaan. Semakin besar organisasi, semakin kompleks pula persoalan koordinasi, pengawasan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban.

Salah satu persoalan yang harus dijaga adalah relasi antara pimpinan Persyarikatan dan pimpinan amal usaha. Dalam organisasi modern, pemisahan antara fungsi pemilik, pengarah kebijakan, dan pelaksana operasional merupakan prinsip penting dalam tata kelola.

Pimpinan Persyarikatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga arah ideologi, menetapkan kebijakan strategis, mengawasi kinerja, dan memastikan seluruh amal usaha berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Sementara itu, pimpinan amal usaha harus diberikan ruang profesional untuk mengelola operasional berdasarkan kompetensi dan keahlian masing-masing.

Jangan sampai pimpinan amal usaha merasa memiliki kewenangan yang terlepas dari Persyarikatan. Sebaliknya, jangan pula pimpinan organisasi terlalu jauh mencampuri urusan teknis operasional yang seharusnya menjadi tanggung jawab manajemen profesional. Relasi tersebut membutuhkan keseimbangan antara otoritas organisasi dan otonomi manajerial.

Dalam konteks ini, prinsip good corporate governance menjadi sangat relevan. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran harus menjadi fondasi dalam pengelolaan amal usaha.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun sistem kaderisasi kepemimpinan yang profesional. Muhammadiyah membutuhkan kader yang tidak hanya memiliki komitmen ideologis, tetapi juga memiliki kompetensi manajerial, kemampuan finansial, penguasaan teknologi, serta pengalaman dalam mengelola institusi berskala besar.

Komitmen ideologis tanpa kompetensi manajerial berisiko membuat amal usaha berjalan kurang optimal. Sebaliknya, kompetensi profesional tanpa pemahaman ideologi berpotensi membuat amal usaha kehilangan orientasi dakwah.

Karena itu, Muhammadiyah harus mampu melahirkan generasi pemimpin yang memiliki dua kekuatan sekaligus: integritas ideologis dan profesionalisme manajerial.

Dalam era ekonomi digital, pengelolaan korporasi sosial keagamaan tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional. Muhammadiyah membutuhkan transformasi digital yang menyeluruh, mulai dari pengelolaan aset, keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, hingga sistem pengawasan.

Salah satu kebutuhan mendesak adalah membangun sistem data terintegrasi yang mencatat seluruh aset dan amal usaha Persyarikatan. Data tersebut harus memuat informasi mengenai status kepemilikan, lokasi, nilai aset, tingkat produktivitas, kondisi bangunan, kinerja keuangan, serta potensi pengembangan.

Bayangkan jika Muhammadiyah memiliki satu sistem informasi manajemen yang dapat menghubungkan seluruh perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, klinik, lembaga sosial, koperasi, dan unit usaha. Pimpinan Persyarikatan dapat mengetahui kondisi masing-masing amal usaha dengan lebih cepat, akurat, dan terukur. Digitalisasi juga memungkinkan integrasi sistem keuangan dan pengadaan sehingga potensi kebocoran, inefisiensi, dan duplikasi investasi dapat diminimalkan.

Lebih jauh, konsolidasi aset dapat membuka peluang untuk pengembangan investasi yang produktif. Tanah wakaf yang belum dimanfaatkan, misalnya, dapat dikembangkan menjadi pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, sentra ekonomi, kawasan produktif, atau berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan wakaf dan peraturan perundang-undangan.

Namun, seluruh pengembangan tersebut harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Tidak semua aset harus dikomersialisasikan. Ada aset yang memang harus dipertahankan untuk pelayanan sosial dan kepentingan dakwah. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk membedakan aset yang bersifat pelayanan, aset produktif, dan aset yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan.

Di balik seluruh pembicaraan mengenai korporasi, aset, investasi, dan profesionalisme, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: Muhammadiyah tidak didirikan untuk menjadi konglomerat bisnis.

Kekuatan ekonomi hanyalah instrumen untuk memperluas dakwah dan menghadirkan kemaslahatan. Karena itu, semakin besar kekuatan ekonomi Muhammadiyah, seharusnya semakin besar pula kemampuan Persyarikatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perspektif inilah, konsep social enterprise menjadi relevan. Sebuah organisasi tidak hanya dituntut untuk menghasilkan pendapatan dan menjaga keberlanjutan finansial, tetapi juga harus mampu menciptakan dampak sosial yang terukur.

Keberhasilan rumah sakit tidak cukup diukur dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya dilihat dari jumlah mahasiswa dan pendapatan pendidikan, tetapi juga dari kontribusinya dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, inovasi, serta mendorong mobilitas sosial. Keberhasilan lembaga ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset pembiayaan, tetapi juga oleh jumlah UMKM yang berkembang serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kata lain, ukuran keberhasilan korporasi sosial keagamaan harus mencakup tiga dimensi sekaligus: keberlanjutan finansial, kualitas pelayanan, dan dampak sosial.

Di sinilah pentingnya mengembangkan indikator kinerja yang tidak hanya berorientasi pada kinerja keuangan, tetapi juga kinerja sosial dan misi. Muhammadiyah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi pada akhirnya berkontribusi terhadap penguatan misi Persyarikatan.

Tantangan Muhammadiyah ke depan sesungguhnya bukan lagi sekadar memperbanyak amal usaha. Jumlah sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga sosial yang dimiliki memang membanggakan, tetapi ukuran kemajuan organisasi tidak boleh berhenti pada pertumbuhan kuantitatif semata.

Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa besar seluruh kekuatan tersebut mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat kemandirian umat, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Karena itu, transformasi menuju korporasi sosial keagamaan perlu diarahkan pada beberapa agenda strategis.

Pertama, membangun konsolidasi aset dan keuangan Persyarikatan melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

Kedua, memperkuat sinergi antar-amal usaha melalui integrasi rantai pasok, pengadaan bersama, dan pengembangan pasar bagi UMKM warga Muhammadiyah.

Ketiga, mengembangkan profesionalisme manajemen dengan memperkuat kompetensi sumber daya manusia, sistem pengawasan, serta kaderisasi kepemimpinan.

Keempat, mempercepat digitalisasi dan integrasi data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat.

Kelima, mengembangkan investasi sosial dan ekonomi produktif yang mampu memperkuat keberlanjutan finansial sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keenam, memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor ideologi, nilai-nilai keislaman, dan tujuan dakwah Muhammadiyah.

Pada akhirnya, Muhammadiyah perlu berani melakukan lompatan paradigma. Dari organisasi yang memiliki banyak amal usaha menjadi organisasi yang mampu mengintegrasikan seluruh amal usaha menjadi satu kekuatan ekonomi dan sosial. Dari sekadar mengelola aset menjadi menciptakan nilai tambah. Dari sekadar membangun institusi menjadi membangun ekosistem. Dan dari sekadar memperbesar organisasi menjadi memperluas manfaat bagi umat dan bangsa.

Kita tentu tidak ingin Muhammadiyah hanya dikenal sebagai organisasi yang memiliki ribuan sekolah, ratusan perguruan tinggi, dan rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Lebih dari itu, Muhammadiyah harus mampu menjadi teladan dalam menerjemahkan nilai-nilai agama menjadi kekuatan ekonomi, keunggulan kelembagaan, dan kemajuan peradaban.

Muhammadiyah tidak harus menjadi konglomerasi untuk menjadi besar. Muhammadiyah harus menjadi korporasi sosial keagamaan yang kuat agar mampu memperluas manfaat bagi umat dan bangsa. Sebab, ukuran kejayaan Persyarikatan bukan terletak pada seberapa besar aset yang berhasil dikumpulkan, melainkan seberapa besar aset tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan.