Deepfake dan Krisis Kebenaran Publik
Penulis: Amalia Irfani, Sekretaris LPP PWM Kalbar/Kaprodi Studi Agama-Agama IAIN Pontianak
Linimasa media sosial kita hari ini tidak lagi sama seperti beberapa tahun lalu. Jika dulu kita hanya perlu waspada terhadap hoaks dalam bentuk teks atau foto editan yang kasar, kini kita berhadapan dengan musuh yang jauh lebih rapi dan cenderung meyakinkan yakni deepfake. Istilah deepfake pertama kali muncul tahun 2017 di forum Reddit, saat pengguna dengan nama akun “u/deepfakes” mengunggah video manipulasi wajah selebritas menggunakan teknik deep learning. Akun tersebut kemudian menjadi label populer untuk menyebut konten rekayasa berbasis kecerdasan buatan. Kata deepfake sendiri merupakan gabungan dari istilah deep learning dan fake, menandai praktik pemalsuan visual dengan tingkat realisme tinggi.
Jika sebelumnya deepfake adalah inovasi teknologi, sekarang terkategori petaka sosial yang nyata di linimasa media sosial dan membuat kita mudah terkecoh. Mengapa kita sangat rentan terkecoh ?. Akar masalahnya bukan sekadar karena teknologinya yang terlalu pintar, melainkan karena sifat dasar media sosial itu sendiri dan karakter sosiologis masyarakat kita. Secara kultural, masyarakat Indonesia hidup dengan warisan prinsip melihat adalah mempercayai. Sejak dulu, rekaman video atau suara selalu dianggap sebagai bukti paling sahih karena tradisi visual yang kuat untuk mengkonfirmasi suatu kebenaran. Keadaan tersebut tidak lagi relevan sekarang dan perlu dikritisi dengan literasi digital agar masyarakat tidak terjebak manipulasi. Sehingga saat deepfake masuk dan merusak batasan antara yang asli dan yang palsu, masyarakat kita mengalami apa yang disebut oleh William F. Ogburn sebagai Cultural Lag (ketertinggalan budaya).
Dalam teori Cultural Lag, dijelaskan bahwa perubahan teknologi akan selalu melompat jauh lebih cepat daripada kesiapan mental, etika, dan hukum masyarakat (budaya non-material). Kita sudah bisa menciptakan atau mengakses video hasil manipulasi AI hanya lewat aplikasi di ponsel, namun kemampuan berpikir kritis dan regulasi sosial kita masih tertinggal di belakang. Kita menggunakan teknologi masa depan, tetapi masih memakai cara pikir masa lalu yang menganggap semua video di internet adalah kebenaran.
Petaka ini diperparah oleh patologi atau penyakit bawaan media sosial, yakni ekonomi atensi (attention economy). Di linimasa TikTok, Instagram, X, hingga grup WhatsApp, informasi tidak dinilai dari seberapa benarnya konten tersebut, melainkan dari seberapa cepat ia mampu memancing emosi penonton. Video deepfake hampir selalu dirancang untuk tujuan yang ekstrem: entah itu membuat orang sangat marah, sangat panik, atau tertawa terpingkal-pingkal.
Faktanya, ketika melihat video seorang tokoh publik atau pemuka agama melontarkan pernyataan yang kontroversial, emosi kita langsung tersulut. Teori pengolahan Iinformasi dual-proses (dual-process theory) Daniel Kahneman, dijelaskan bahwa otak manusia memiliki dua cara bekerja. Sistem 1 bekerja secara cepat, otomatis, dan mengandalkan emosi. Sementara Sistem 2 bekerja lambat, logis, dan penuh pertimbangan. Media sosial didesain secara agresif untuk mengaktifkan Sistem 1 kita. Begitu emosi tersulut, jempol kita secara refleks akan langsung membagikan video tersebut ke jaringan pertemanan kita, sebelum Sistem 2 sempat berpikir untuk memeriksa apakah gerakan bibir atau kedipan mata dalam video tersebut tampak janggal.
Dalam fenomena sosial di masyarakat, kerentanan ini diperparah oleh polarisasi dan bias konfirmasi. Masyarakat kita cenderung terkotak-kotak ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pandangan politik, suku, atau agama. Media sosial mengunci kita dalam ruang gema yang membuat kita hanya mendengarkan suara dari kelompok sendiri. Di sinilah deepfake menjadi sangat berbahaya. Jika ada video deepfake yang menjelek-jelekkan rival kelompoknya, masyarakat akan langsung mempercayainya tanpa ragu karena video tersebut mendukung prasangka yang memang sudah mereka miliki.
Sebaliknya, kondisi ini memicu fenomena yang disebut banyak ahli sebagai keuntungan bagi pembohong (Liar's Dividend). Terbukti data dari berbagai lembaga riset siber menunjukkan bahwa korban terbesar dari manipulasi digital ini bukan hanya tokoh politik, melainkan juga masyarakat biasa. Penipuan berbasis kloning suara (deepfake audio) kini marak menyasar ruang keluarga, di mana pelaku meniru suara anak yang menangis meminta uang karena tertimpa musibah. Korban yang panik dan didikte oleh Sistem 1 di kepalanya akan langsung mengirimkan uang tanpa berpikir panjang.
Menghadapi ancaman ini, kita tidak bisa hanya pasrah menunggu lahirnya teknologi pendeteksi AI yang sempurna atau regulasi hukum yang sering kali terlambat. Benteng pertahanan terkuat harus dimulai dari jempol kita sendiri. Masyarakat harus dilatih untuk membangun budaya "ambil jeda". Sebelum menyebarkan sebuah konten video atau audio yang mengejutkan, berhentilah selama beberapa detik untuk mengaktifkan akal sehat kita. Di era ketika kebohongan bisa dipabrikasi secara massal dengan sekali klik, kemampuan untuk menahan diri dan bersikap skeptis adalah bentuk penyelamatan sosial yang paling mendasar.
