Di Tengah Perang Dagang, Pakar UMY Ajak Generasi Muda Bertanya Siapa yang Diuntungkan
YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Perang tarif, ketegangan geopolitik, dan rantai pasok yang terganggu membuat banyak orang mengira globalisasi sedang menuju akhir. Kenyataannya justru berbeda. Perdagangan dunia tetap tumbuh, investasi terus mengalir, dan peta produksi global sedang ditata ulang. Gambaran inilah yang mengemuka dalam International Seminar: Navigating Global Trade Uncertainty di Amphitheater E7-A Lantai 5, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (16/11).
Seminar hasil kerja sama Program Studi Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, dan Program Studi Magister Ekonomi UMY ini diikuti 102 peserta. Sebanyak 76 peserta hadir langsung, termasuk 10 peserta internasional dari Uzbekistan, Myanmar, Etiopia, Spanyol, Gambia, Yaman, dan Tajikistan, sementara 26 peserta lainnya mengikuti secara daring dari Indonesia, Thailand, Vietnam, Taiwan, dan Malaysia. Dua pembicara dihadirkan, yaitu Associate Professor Rakesh Gupta, Ph.D. dari Charles Darwin University, Australia, dan Prof. Faris Al-Fadhat, Ph.D., Guru Besar Ekonomi Politik Internasional UMY, dengan Susilo Nur Aji Cokro Darsono, Ph.D. sebagai moderator.
Rakesh Gupta mengawali diskusi dengan menegaskan bahwa ketidakpastian perdagangan tidak sama dengan berakhirnya perdagangan. Arus barang dan modal kini dialihkan, bukan dihentikan. Perusahaan global mulai mendiversifikasi lokasi produksinya, seperti Apple yang memindahkan sebagian produksi iPhone dari Tiongkok ke India. Ia juga meluruskan anggapan umum tentang tarif. Beban tarif pada akhirnya ditanggung konsumen di negara pengimpor, dan ketika negara lain membalas, perdagangan menyusut serta produksi berpindah ke tempat yang kurang efisien.
Menurut Gupta, guncangan perdagangan dengan cepat menjalar menjadi guncangan keuangan melalui nilai tukar, suku bunga, dan aliran modal. Pasar sering bergerak karena persepsi risiko, bukan semata perubahan fundamental. Ia menggambarkannya lewat kebiasaan menyeberang jalan yang berbeda antara orang Indonesia dan Australia: cara orang menilai risiko menentukan cara mereka bertindak. Karena itu, ia mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi tidak sama dengan swasembada. Tidak ada negara, termasuk Amerika Serikat maupun Tiongkok, yang benar-benar mampu berdiri sendiri. Keterbukaan juga tidak pernah berlangsung setara, sebab dominasi dolar AS dalam cadangan devisa dan sistem pembayaran global memberi keunggulan besar bagi satu pihak.
Prof. Faris kemudian membawa diskusi ke pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan tersebut? WTO memproyeksikan volume perdagangan dunia tumbuh 3,9% pada 2026, dan ASEAN menarik investasi asing langsung sebesar US$226 miliar pada 2024. Namun, menjadi lokasi pabrik baru tidak otomatis menjadikan sebuah negara pusat pengambilan keputusan ekonomi. Vietnam, misalnya, dikenal sebagai kisah sukses ekspor, padahal 71,7% ekspornya berasal dari perusahaan asing.
Indonesia menghadapi pertanyaan serupa melalui hilirisasi nikel. Kebijakan ini berhasil mendorong ekspor nikel olahan dari US$4,5 miliar pada 2019 menjadi US$19,6 miliar pada 2022, tetapi persoalan kepemilikan, alih teknologi, keterlibatan pemasok lokal, dan biaya lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah. Prof. Faris menekankan bahwa partisipasi dalam rantai produksi global belum tentu berarti naik kelas, apalagi transformasi ekonomi. Yang menentukan adalah siapa yang mengendalikan produksi, siapa yang menikmati keuntungannya, dan kapabilitas apa yang tertinggal di dalam negeri.
Ia juga menyoroti bahwa setiap kebijakan ekonomi pada dasarnya bersifat politis, karena dibentuk oleh tarik-menarik kepentingan pemerintah, korporasi besar, investor asing, dan pekerja. Kekayaan alam bisa menjadi berkah atau beban, tergantung kuatnya institusi dan daya tawar sebuah negara. Negara-negara Teluk mampu mengubah minyak menjadi kemakmuran melalui stabilitas politik dan negosiasi bersama, sementara negara dengan institusi lemah justru berada pada posisi tawar yang rendah. Menurut Prof. Faris, tanpa pembenahan struktur politik dan ekonomi domestik, Indonesia mungkin membutuhkan waktu hingga 50 tahun untuk menempuh jalan seperti Korea Selatan.
Diskusi juga menyinggung arah persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua pembicara sepakat bahwa ekonomi Tiongkok terus mendekati Amerika Serikat, tetapi dominasi AS dalam lembaga keuangan global dan peran dolar belum akan tergantikan dalam waktu dekat. Dunia, menurut mereka, belum siap menyaksikan pergantian kekuatan adidaya.
Seluruh rangkaian diskusi akhirnya bermuara pada satu kesimpulan: masa depan perdagangan global tidak hanya ditentukan oleh pasar, tetapi juga oleh kualitas institusi dan pilihan kebijakan setiap negara. Bagi Indonesia, tantangan terbesar justru datang dari dalam, yakni bagaimana memastikan arus investasi dan ekspor benar-benar membangun kapabilitas nasional. Proyeksi 50 tahun yang disampaikan Prof. Faris pun dimaknai bukan sebagai takdir, melainkan pengingat bagi generasi muda untuk ikut mempercepat langkah Indonesia menjadi negara maju.
Melalui seminar ini, Program Studi Ekonomi, Ekonomi Syariah, dan Magister Ekonomi UMY menegaskan komitmennya untuk menghadirkan ruang belajar yang relevan dengan dinamika global. Kolaborasi dengan Charles Darwin University juga menjadi bagian dari upaya memperkuat internasionalisasi dan jejaring akademik. Ke depan, forum serupa diharapkan terus membekali mahasiswa dengan cara pandang yang kritis: memahami bahwa ekonomi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan kekuasaan, kebijakan, dan masa depan masyarakat.
Kepala Program Studi Ekonomi UMY, Dyah Titis Kusuma Wardhani, Ph.D., mengapresiasi antusiasme peserta dari dalam dan luar negeri. Ia menilai tema ketidakpastian perdagangan global sangat relevan bagi mahasiswa ekonomi saat ini. “Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori perdagangan internasional, tetapi juga perlu membaca dinamika politik dan kebijakan di baliknya. Melalui forum seperti ini, kami ingin membekali mahasiswa dengan wawasan global sekaligus kepekaan terhadap persoalan pembangunan Indonesia,” ujarnya.