Gibran Mundur, Etika atau Siasat?

Foto Sekretariat Wapres
Foto Sekretariat Wapres

Gibran Mundur, Etika atau Siasat?

Oleh: Riki Saputra, Pengajar Filsafat Program Doktor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Ada peristiwa politik yang selesai pada hari ia terjadi, ada pula yang justru baru dimulai. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden termasuk jenis kedua. Faktanya sudah terang. Pada Rabu, 11 November 2026, surat pengunduran diri diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma. Sehari kemudian, surat yang ditujukan kepada MPR diterima Ketua MPR Ahmad Muzani di Senayan. Sejak itu kursi wakil presiden kosong, dan konstitusi memberi MPR waktu paling lama enam puluh hari untuk mengisinya (Antara, 2026).

Yang belum terang adalah alasannya. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut surat itu sangat singkat, hanya lima paragraf, dan intinya menyatakan Gibran berhenti atas kemauan sendiri dengan menimbang alasan pribadi serta suara yang berkembang di masyarakat (Harian Jogja, 2026). Presiden Prabowo dalam pidatonya mengaitkan keputusan itu dengan persoalan pemenuhan persyaratan konstitusional. Gibran justru menegaskan sebaliknya: "Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah" (Republika, 2026a). Dua penjelasan dari dua orang yang paling dekat dengan peristiwa ini tidak sepenuhnya bertemu.

Di celah itulah pertanyaan dalam judul tulisan ini muncul. "Mundur" adalah fakta; "etika atau siasat" adalah pertanyaan tentang motif. Pertanyaan ini layak diajukan bukan karena kita ingin menebak isi hati seseorang, melainkan karena cara publik menafsirkan peristiwa ini akan ikut menentukan standar tentang bagaimana pejabat negara semestinya menanggung persoalan legitimasi. Tulisan ini bertujuan menimbang dua pembacaan yang berseberangan secara adil, lalu dengan bantuan filsafat politik menanyakan apa yang sebenarnya bisa, dan tidak bisa, kita simpulkan. Penulis tidak berdiri di kubu mana pun. Yang hendak dijaga adalah kejernihan cara menilai.

Sebelum masuk ke soal motif, peristiwa ini perlu diletakkan pada urutan waktunya, sebab dalam politik waktu sering lebih fasih daripada kata-kata. Polemik bermula dari keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan menengah Gibran yang ditempuh di luar negeri. Mahkamah Konstitusi tidak mendiskualifikasinya, tetapi dalam pertimbangan putusannya Mahkamah mencatat tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan (Sindonews, 2026). Belakangan Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan itu tidak sah, dan kementerian terkait mencabutnya. Pada titik itu pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa secara etis Gibran semestinya mundur sendiri tanpa perlu menunggu didesak (Katadata, 2026).

Desakan kemudian berubah menjadi prosedur. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan, dan usulan itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. Pada hari yang sama, surat pengunduran diri Gibran tiba di meja pimpinan MPR. Satu fakta inilah, yakni mundur tepat ketika proses pemakzulan hendak dimulai, yang dibaca sangat berbeda oleh dua pihak. Bagi satu pihak, ini bukti bahwa ia akhirnya mendengar. Bagi pihak lain, ini bukti bahwa ia menghitung.

Empat Lensa Filsafat Politik

Untuk menimbang kedua pembacaan itu secara jujur, saya meminjam empat lensa dari tradisi filsafat politik.

Pertama, Max Weber membedakan etika keyakinan dari etika tanggung jawab. Yang pertama menilai tindakan dari kemurnian niat, yang kedua menuntut politisi menimbang akibat yang dapat diperkirakan dari tindakannya (Weber, 2004). Bagi Weber, politisi yang matang tidak cukup berniat baik, ia harus sanggup memikul akibat. Kedua, Niccolò Machiavelli mengingatkan bahwa dalam politik kebanyakan orang menilai dari apa yang tampak, dan hanya sedikit yang benar-benar menyentuh apa yang sesungguhnya (Machiavelli, 2005). Citra bukan sekadar hiasan, ia bagian dari kekuasaan itu sendiri.

Ketiga, Albert O. Hirschman (1970) memperkenalkan pasangan konsep exit dan voice. Ketika sebuah organisasi bermasalah, orang bisa keluar, atau bersuara untuk memperbaikinya dari dalam. Mundur dari jabatan adalah bentuk exit. Ia bisa menjadi koreksi, tetapi bisa juga menjadi cara menghindari pemeriksaan. Keempat, Hannah Arendt (2006) memperingatkan bahwa motif manusia tersembunyi, bahkan sering tidak sepenuhnya jelas bagi pelakunya sendiri. Politik yang sibuk memburu kemunafikan, menurut Arendt, cenderung berakhir pada kecurigaan tanpa ujung. Yang tampak di ruang publik adalah tindakan, bukan hati.

Lensa-lensa ini tidak dipakai untuk menjatuhkan vonis, melainkan untuk memperlihatkan apa yang diandaikan oleh masing-masing pembacaan.

Mundur sebagai Etika

Pengunduran Gibran adalah tindakan tahu diri. Seorang pejabat yang legitimasinya dipersoalkan secara serius memilih menyingkir agar jabatan yang ia duduki tidak ikut tercemar dan agar bangsa tidak terseret ke dalam proses pemakzulan yang panjang. Prabowo membingkai keputusan itu sebagai langkah demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat (Republika, 2026). Gibran sendiri, dalam pernyataan pada hari yang sama, berbicara tentang kedewasaan bernegara sebagai keberanian melepaskan, bukan kegigihan mempertahankan posisi.

Dengan lensa Weber, langkah ini masuk akal sebagai etika tanggung jawab. Pemakzulan wakil presiden adalah jalur yang berat, dari DPR ke Mahkamah Konstitusi lalu kembali ke MPR, dengan perdebatan publik yang bisa berlangsung berbulan-bulan dan membelah masyarakat. Memotong proses itu dengan mundur dapat dipahami sebagai upaya mengurangi ongkos politik bagi negara. Surat pengunduran diri itu juga meminta MPR menindaklanjutinya dengan merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Artinya, Gibran memilih jalan keluar yang konstitusional dan tertib, bukan bertahan sampai titik terakhir.

Pembacaan etis ini menemukan pijakan pada kritik yang sudah lama beredar. Denny Indrayana, misalnya, jauh hari sudah mendesak Gibran mundur dengan alasan etika dan keabsahan proses pencalonan yang terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Okezone, 2026). Bagi para kritikus ini, persoalannya bukan sekadar mundur hari ini, melainkan bahwa sejak awal pencalonan itu tidak semestinya terjadi. Dalam bingkai ini, pengunduran diri dibaca sebagai pengakuan, meski terlambat, atas persoalan legitimasi yang dibawa sejak pencalonan.

Pierre Rosanvallon (2011) menjelaskan mengapa pengakuan semacam itu bermakna. Legitimasi demokratis, tidak hanya lahir dari kotak suara, tetapi juga dari imparsialitas dan kesediaan lembaga untuk mengoreksi diri. Kemenangan elektoral tidak otomatis menghapus cacat prosedural. Pejabat yang menyingkir ketika legitimasinya rapuh, dalam kerangka ini, sedang memulihkan kepercayaan pada jabatan, bukan pada dirinya. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018) menyebut sikap serupa sebagai forbearance, menahan diri untuk tidak memakai seluruh kekuasaan yang secara formal masih dimiliki. Di Indonesia, budaya mundur dari jabatan termasuk langka. Bila dibaca secara etis, langkah ini bisa menjadi preseden yang berharga.

Namun pembacaan ini punya satu titik lemah yang tidak boleh ditutupi. Etika pengakuan menuntut pengakuan atas sesuatu. Ketika Gibran menegaskan keputusannya tidak berkaitan dengan ijazah, dan bahwa seluruh dokumen pendidikannya lengkap serta sudah diserahkan ke pengadilan, ia justru menolak menjadikan persoalan yang paling disorot publik sebagai alasannya. Pembacaan etis harus menjawab pertanyaan sederhana, jika bukan karena itu, tanggung jawab atas apa yang sedang ditunaikan?

Mundur sebagai Siasat

Melihat langkah yang sama sebagai perhitungan. Titik tolaknya adalah waktu. Surat pengunduran diri tiba di MPR pada hari DPR menjadwalkan pengumuman usulan HMP. Mundur sendiri dan diberhentikan memang sama-sama berujung pada kursi kosong, tetapi jejak yang ditinggalkan berbeda. Pemakzulan mensyaratkan pemeriksaan, pembuktian, dan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seorang wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat. Pengunduran diri tidak meninggalkan putusan semacam itu. Tidak ada catatan resmi tentang pelanggaran, yang tersisa hanya surat lima paragraf tentang kemauan sendiri.

Kecurigaan ini bukan semata spekulasi warganet. Aliansi Kolektif Masyarakat Sipil (AKSI) sebelumnya secara terbuka meminta Gibran tidak mundur sebelum proses HMP di DPR dituntaskan (Antara, 2026). Logikanya jelas, proses pemakzulan bukan hanya soal menurunkan seseorang, tetapi juga soal menetapkan fakta secara terbuka. Dengan lensa Hirschman, exit di sini dapat dibaca sebagai cara menghindari voice, yaitu menghindari ruang tempat pertanyaan-pertanyaan sulit harus dijawab secara resmi dan disaksikan publik.

Lensa Machiavelli memperjelas, mundur lebih dulu memungkinkan seseorang mengendalikan narasi. Ia tidak tampil sebagai pejabat yang dijatuhkan, melainkan sebagai sosok yang dengan lapang dada melepaskan jabatan. Penegasan bahwa keputusan itu tidak terkait ijazah memperkuat narasi tersebut, yang tertinggal di ingatan publik adalah pilihan pribadi, bukan kekalahan. Citra ini penting bukan hanya bagi Gibran, tetapi juga bagi nama keluarga yang selama satu dekade menjadi salah satu poros politik nasional. Kajian tentang politik kekerabatan di Indonesia menunjukkan bahwa modal politik keluarga dirawat lintas generasi dan lintas jabatan (Aspinall & As'ad, 2016), sementara sejumlah pengamat telah lama mencatat kecenderungan kekuasaan pada era Jokowi bergerak mengikuti logika perlindungan kepentingan (Power, 2018).

Dari sini muncul kemungkinan yang lebih jauh, mundur sebagai cara mengatur ulang posisi sebelum keadaan memaksa, atau bahkan langkah awal dari rencana politik berikutnya yang belum terlihat. Putusan MK tidak secara eksplisit melarang Gibran berkontestasi di masa depan. Seseorang yang keluar tanpa vonis pemakzulan jelas memiliki ruang manuver yang lebih lapang dibanding yang keluar dengan putusan resmi.

Melampaui Dikotomi: Mengapa Motif Tidak Pernah Tunggal

Di titik inilah filsafat politik memberi sumbangan. Weber sendiri tidak pernah memisahkan etika dari perhitungan. Etika tanggung jawab justru menuntut politisi menghitung akibat. Seorang pejabat yang menimbang bahwa jika ia bertahan negara akan tersandera berbulan-bulan, dan namanya serta keluarganya akan rusak lebih parah, sedang melakukan dua hal sekaligus, berpikir etis dan berpikir strategis. Michael Walzer (1973), dalam esainya tentang "tangan kotor", menunjukkan bahwa dalam politik tindakan yang benar sering lahir dari campuran motif yang tidak sepenuhnya bersih. Tindakan yang tepat tidak serta-merta menjadi salah hanya karena ia juga menguntungkan pelakunya.

Arendt (2006) menambahkan peringatan yang relevan bagi ruang publik kita yang gemar menebak-nebak. Motif adalah wilayah gelap, dan upaya membongkar "niat sebenarnya" sering berakhir pada kecurigaan yang meracuni kehidupan bersama. Kita tidak memiliki akses ke hati Gibran. Yang kita miliki adalah tindakan, waktu, dan kata-kata yang ia pilih.

Jon Elster (1998) menawarkan jalan keluar yang lebih produktif melalui gagasan tentang daya beradab kemunafikan (the civilizing force of hypocrisy). Ketika seorang aktor politik mengemukakan alasan publik, misalnya demi kepentingan bangsa atau demi menata demokrasi, ia mengikatkan diri pada alasan itu, terlepas dari tulus atau tidaknya. Publik kemudian berhak menagih konsistensi. Gibran sendiri menyatakan harapan agar hal seperti ini tidak terulang karena demokrasi perlu ditata lebih baik. Apa pun motifnya, kalimat itu kini menjadi utang publik yang bisa ditagih.

Konteks Indonesia: Antara Skeptisisme dan Sinisme

Mengapa publik Indonesia cenderung langsung menduga siasat? Jawabannya ada pada pengalaman kolektif. Sejumlah studi menggambarkan kemunduran demokrasi Indonesia dalam satu dekade terakhir, dengan elite yang semakin leluasa membengkokkan aturan demi kepentingan kekuasaan (Warburton & Aspinall, 2019; Mietzner, 2020). Politik elektoral kita juga dikenal sarat transaksi dan klientelisme (Aspinall & Berenschot, 2019). Dalam lanskap seperti itu, skeptisisme publik terhadap motif elite bukan sikap irasional. ia hasil belajar.

Namun skeptisisme yang sehat berbeda dari sinisme. Skeptisisme menunda kesimpulan sampai bukti tersedia, sinisme sudah memutuskan sebelum bukti datang. Jika setiap langkah mundur pejabat langsung dicap licik, kita sedang menghukum perilaku yang selama ini justru kita tuntut dari elite yang bermasalah. Akibatnya paradoksal, pejabat berikutnya akan berpikir, untuk apa mundur bila tetap dicaci, lebih baik bertahan sampai dipaksa. Sebaliknya, jika pengunduran diri langsung dipuji sebagai kenegarawanan tanpa catatan, kita berisiko menjadikan mundur sebagai jalan pintas yang menghapus pertanggungjawaban. Jabatan dilepas, tetapi pertanyaan tentang bagaimana seorang calon dengan persoalan persyaratan bisa lolos hingga dilantik tidak pernah dijawab tuntas.

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka adalah fakta, sedangkan motif di baliknya tetap terbuka. Pembacaan etis melihatnya sebagai tindakan tahu diri dan bentuk tanggung jawab untuk menjaga martabat jabatan, sejalan dengan kritik lama tentang persoalan legitimasi sejak pencalonan. Pembacaan siasat melihatnya sebagai langkah mendahului pemakzulan yang menghindarkan putusan resmi, menjaga citra dan nama keluarga, serta membuka ruang bagi langkah politik berikutnya. Keduanya memiliki pijakan, dan keduanya memiliki titik lemah, yang pertama sulit menjelaskan mengapa persoalan pokok justru disangkal, yang kedua berisiko menjadi tafsir yang kebal bantahan.

Filsafat politik mengajarkan bahwa etika dan siasat jarang hadir sendiri-sendiri. Etika tanggung jawab sudah mengandung perhitungan, dan perhitungan bisa melahirkan tindakan yang benar. Karena motif tidak pernah sepenuhnya terlihat, penilaian yang jernih perlu bertumpu pada tindakan, konsekuensi, dan konsistensi.

Implikasinya praktis. DPR, penyelenggara pemilu, dan partai politik perlu memastikan persoalan verifikasi persyaratan calon dijawab secara kelembagaan, tidak ikut lenyap bersama surat pengunduran diri. MPR perlu menjalankan pengisian jabatan secara terbuka. Partai politik perlu menjadikan peristiwa ini pelajaran agar seleksi calon tidak semata mengejar elektabilitas dan kedekatan dengan kekuasaan. Bagi publik, sikap yang paling sehat adalah skeptis tanpa menjadi sinis, menagih alasan yang sudah diucapkan, sambil memberi waktu bagi fakta untuk berbicara.