Efisiensi dan Keteladanan
Melawan Patologi Birokrasi dengan Kemerdekaan dan Teladan
Ditulis Oleh Roehan Ustman, Pengasuh PP Ibnul Qoyyim, Anggota Muhammadiyah Gunungkidul
Beberapa hari lalu, seorang sahabat melontarkan gagasan bernas melalui Suara Muhammadiyah bertajuk "Efisiensi Setengah Hati". Tulisan tersebut ditutup dengan kalimat yang menohok: "...tanpa keberanian menyentuh struktur boros dan budaya birokrasi efisiensi anggaran tak lebih dari kosmetik kebijakan. Indah di mimbar pidato, rapuh di kenyataan, dan jauh dari keadilan sosial yang dijanjikan."
Merespons refleksi tersebut, saya ingin menyoroti akar masalahnya: struktur boros dan budaya feodal birokrasi.
Dua hal ini bukan sekadar masalah teknis anggaran, melainkan patologi mentalitas. Kekuasaan masih dianggap privilege (hak istimewa) untuk dilayani, bukan amanah untuk melayani. Budaya "priayi-rakyat" yang diwariskan masa lalu mewujud dalam rapat-rapat tak produktif, perjalanan dinas berkedok seminar, serta birokrasi yang antikritik dan berbelit. Akibatnya, kebocoran APBN diperkirakan mencapai 30-40%.
Untuk merombak mentalitas feodalistik dan perilaku boros ini, diperlukan dua kunci utama: Kemerdekaan Politik dan Kemerdekaan Pendidikan.
Pertama, Kemerdekaan Politik dan Pendidikan yang Mencerahkan. Selama politik kita terkebiri oleh kepentingan segelintir golongan, efisiensi hanya akan jadi slogan. Politik pragmatis akan semakin menguat, yang terpilih bukanlah wakil rakyat , SDA akan dikuras untuk investasi pribadi, hukum dibuat semaunya sendiri. Politik hanyalah bosa basi berkedok demokrasi.
Demokrasi tidak berjalan sehat ketika kebebasan berpendapat dikekang dan dikriminalisasi, seringkali menggunakan pasal-pasal karet (seperti UU ITE) untuk membungkam kritik.
Solusinya adalah pendidikan politik yang benar. Rakyat benar benar menjadi pemegang daulat tertinggi dan menjadi penikmat dalam kepentingan tata kelola bernegara, dari rakyat untuk rakyat.
Cerminan perpolitikan negeri ini jauh dari harapan harapan tersebut. Namun, pendidikan politik yang mencerahkan mustahil terwujud jika rakyat masih didera kemiskinan dan kebodohan struktural. Sayangnya, pemiskinan dan kebodohan di negeri ini terasa didesain secara masif, menciptakan lingkaran setan yang mematikan partisipasi politik bermutu. Kemiskinan struktural memupuk transaksi suara, sementara kebodohan struktural menghambat kesadaran kritis.
Kedua, Kemerdekaan Pendidikan dari Kapitalisasi. Sangat memprihatinkan melihat mentalitas pendidikan kita yang sudah terkapitalisasi. Pendidikan harus mandiri—dlohiron wa batinan. Pengelola pendidikan wajib berani menantang arus dan melepaskan diri dari paradigma kapitalisasi yang membelenggu kreativitas serta kemandirian berpikir anak bangsa.
Orientasi pendidikan negeri ini sudah jauh melenceng dari prinsip-prinsip pendidikan, pengelola negara yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan hanya berorientasi kepada penciptaan dan penyiapan generasi buruh, institusi pendidikan hanya berorientasi menjadi mesin produksi, para pendidiknya hanyalah para operator, anak didiknya adalah komponen komponen dari robot global. Pendidikan tanpa makna, pendidikan yang tidak memanusiakan.
Pendidikan harus di kembalikan kepada prinsip-prinsip yang benar. Pendidikan yang benar adalah memanusiakan manusianya dan mengembangkan serta meningkatkan fungsi kekhalifahannya. Bukan melahirkan dan menguatkan potensi hewaninya, apalagi mencabut ruhnya, hanya hidup bak robot.
Pendidikan politik yang mencerahkan membutuhkan kedaulatan ekonomi dan akses pengetahuan terlebih dahulu. Selama sistem pendidikan menghambat kemandirian, pendidikan akan sulit menjadi senjata melawan kemiskinan.
Dan selama kemiskinan masih menjadi hantu, maka SDM nya hanyalah menjadi mesin ATM dari SDA yang begitu berlimpah.
Melawan Konsumerisme dengan Kemandirian Pangan. Di sisi lain, tantangan kita adalah konsumerisme akut. Hidup untuk makan bukan makan untuk hidup, keserakahan diperlombakan kesederhanaan diabaikan. Negeri ini kerap dijadikan pasar global yang menanamkan mindset konsumtif.
Dilemahkan produktifitasnya dikuatkan ketergantungannya. Sumber dan bahan baku pangan yang berlimpah hanya dikelola oleh mereka yang punya kuasa dan kepentingan dan rakyat hanya jadi korban dan penanggung resiko.
Jawaban atas tantangan ini adalah kemandirian pangan dan gaya hidup yang terbebas dari hedonisme-materialisme. Ini menuntut kedaulatan atas produksi dan konsumsi lokal, sekaligus kemampuan memproduksi pangan domestik yang menjamin kebutuhan rumah tangga, baik jumlah, mutu, maupun keamanan.
Uswah (Keteladanan): Kunci Utama Pemimpin Muslim. Mengingat sejarah traumatis negeri ini terhadap ideologi tertentu, penerapan prinsip sosialis/komunis tentu bukan jalan keluar.
Secara teoritis Islam menawarkan sistem ekonomi jalan tengah (wasathiyah) yang menyeimbangkan kebebasan individu (kapitalis) dan keadilan sosial (sosialis).
Berbeda dengan keduanya, ekonomi Islam mengakui hak milik pribadi sekaligus membatasinya melalui zakat, sedekah, serta melarang riba dan penimbunan. Islam menyeimbangkan peran individu dan negara untuk menciptakan keadilan, bukan berdasarkan perang kelas, melainkan persaudaraan dan keadilan sosial.
Dengan demikian, Islam tidak sepenuhnya kapitalis dan tidak pula sosialis, melainkan sistem unik yang berlandaskan moralitas dan syariat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
Umat Islam Indonesia memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam membenahi mentalitas feodal (superioritas, kasta, penghormatan berlebihan) dan perilaku boros (israf/mubazir). Potensi ini berakar pada ajaran Islam yang egaliter dan prinsip kesederhanaan, serta didukung oleh jumlah populasi yang besar.
Mentalitas feodal dicirikan oleh rasa superioritas, pelayanan berlebihan pada penguasa, dan hierarki kaku. Ukhuwah Islamiyah mengikis hal ini melalui prinsip kesetaraan, empati dan solidaritas, larangan merendahkan orang lain.
Ukhuwah Islamiyah menjadi alat kontrol sosial dan mental. Dengan menguatkan ikatan persaudaraan seiman, mentalitas feodal yang kaku akan berubah menjadi egaliter (setara), sementara perilaku boros akan terkikis menjadi gaya hidup yang hemat dan peduli sesama (sosial).
Oleh karena itu kuncinya ada pada potensi besar penduduk muslim negeri ini melalui Ukhuwah Islamiyah yang kokoh, bermula dari uswah (keteladanan) para pemimpin dan tokoh agama.
Penerapan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim) oleh pimpinan merupakan kunci terciptanya lingkungan organisasi, lembaga, atau masyarakat yang harmonis, solid, dan produktif. Pemimpin dalam perspektif Islam memiliki peran krusial sebagai teladan (uswah hasanah) dan pengayom, bukan sekadar pembuat kebijakan.
Pemimpin harus tampil sebagai Uswatun Hasanah yang menanamkan nilai-nilai karakter, akhlak, dan kesederhanaan untuk menangkal perilaku konsumtif. Uswah yang diharapkan adalah:
• Teladan Kesederhanaan (Zuhud): Tokoh agama dan pemimpin wajib mencerminkan gaya hidup bersahaja, tidak berlebih-lebihan (israf), sebagai bentuk empati terhadap masyarakat.
• Pendidikan Berbasis Akhlak: Mengutamakan transfer nilai (transfer of value) di atas sekadar transfer ilmu pengetahuan.
• Menangkal Hedonisme: Mengimbau masyarakat menghindari gaya hidup yang menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuan utama.
• Meneladani Rasulullah dan Pendiri Bangsa: Mencontoh kejujuran dan kesederhanaan para pendahulu.
• Pendidikan Agama sebagai Benteng: Membiasakan perilaku baik sejak dini melalui pesantren/sekolah.
Secara ringkas, di tengah godaan gaya hidup konsumtif, pemimpin dituntut mempraktikkan gaya hidup yang selaras dengan nilai moral dan agama.
Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan teladan. Yang kita butuhkan saat ini adalah pendidik dan pemimpin agama yang fokus mencerdaskan serta menyatukan, bukan justru memecah belah.
“Gaya hidup mewah yang dipaksakan hanyalah upaya menutupi mentalitas yang kerontang”.
“Feodalisme modern seringkali bersembunyi di balik kemewahan yang dipaksakan. Padahal, kehormatan sejati tidak dibeli dengan harta yang dipamerkan, tapi dengan rendah hati yang dibuktikan.”
