Gelar Sarjana dan Harapan Umat di Era AI
Penulis: Amalia Irfani, Dosen IAIN Pontianak/LPPA PWA Kalbar
Hari Sarjana Nasional yang diperingati setiap 29 September sejak tahun 2014 pertama kali digaungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebuah tanda bahwa sarjana memiliki peran fundamental bagi keberlangsungan suatu negara, generasi bahkan peradaban. Gelar tidak hanya simbol tanpa pengabdian, tetapi momentum untuk memberikan kebermanfaatan bagi sesama.
Dalam pandangan Islam, ilmu adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.” Maka, gelar sarjana bukanlah sekadar simbol pencapaian, melainkan tanggung jawab sosial dan spiritual untuk menebar manfaat bagi umat dan bangsa.
Realitas hari ini menunjukkan paradoks. Banyak sarjana menghadapi pengangguran terdidik karena ijazah tidak sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Lebih dari itu, rendahnya keterampilan praktis menjadi masalah serius. Banyak lulusan perguruan tinggi unggul dalam teori, tetapi lemah dalam keterampilan teknis, komunikasi, kepemimpinan, dan literasi digital. Akibatnya, mereka kesulitan bersaing di dunia kerja yang semakin menuntut keahlian nyata.
Tantangan semakin berat dengan hadirnya kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini mampu menggantikan banyak pekerjaan rutin, bahkan sebagian pekerjaan yang sebelumnya dianggap membutuhkan keahlian sarjana. Generasi muda yang tidak membekali diri dengan keterampilan adaptif berisiko tertinggal. Dalam perspektif Islam, sarjana dituntut untuk melakukan ijtihad usaha sungguh-sungguh menemukan solusi baru.
Maka, AI harus dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alat bantu yang bisa memperkuat daya saing. Selain itu, komersialisasi pendidikan membuat kampus lebih sibuk mengejar profit daripada kualitas akademik. Ketimpangan akses juga masih tampak, mahasiswa dari daerah tertinggal masih kesulitan mengakses pendidikan tinggi berkualitas. Fakta tersebut merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang harus segera diperbaiki, karena ilmu seharusnya menjadi hak setiap anak bangsa.
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas memberikan jaminan konstitusional atas hak pendidikan dan pekerjaan bagi setiap warga negara. Pasal 31 Ayat (1) menegaskan hak memperoleh pendidikan, yang diperkuat oleh Pasal 28C tentang kesempatan mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan. Sementara itu, Pasal 27 Ayat (2) menekankan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia. Dengan dasar hukum ini, negara memiliki kewajiban utama untuk mencerdaskan bangsa sekaligus menjamin kesejahteraan rakyat.
Krisis integritas pun tak kalah mengkhawatirkan dan harus segera diminimalisir agar estafet kepemimpinan berjalan bukan sekedar pergantian pemimpin, tetapi regenerasi kebaikan dan tanggung jawab. Tidak sedikit sarjana yang terjebak dalam praktik korupsi, manipulasi data, atau sekadar mengejar keuntungan pribadi. Padahal, Islam menekankan pentingnya amanah dan kejujuran. Ilmu tanpa akhlak hanya akan melahirkan kerusakan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, solusi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Perguruan tinggi perlu menerapkan kurikulum berbasis keterampilan yang menekankan skill-based learning. Mahasiswa tidak cukup hanya menguasai teori, tetapi harus dilatih dalam keterampilan praktis seperti komunikasi, kepemimpinan, problem solving, dan literasi digital. Integrasi mata kuliah berbasis proyek nyata akan membuat lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja. Bahkan tangguh dalam berkompetisi sehat di dunia kerja.
Selain itu, kampus harus berani melakukan integrasi AI dalam pendidikan. Mahasiswa perlu dibekali kemampuan memanfaatkannya untuk riset, analisis data, dan inovasi. Dengan begitu, sarjana tidak digantikan AI, melainkan menjadi pengendali teknologi. Penelitian pun harus diarahkan pada riset aplikatif yang menjawab kebutuhan masyarakat, seperti teknologi pertanian untuk petani kecil, aplikasi kesehatan untuk masyarakat desa, atau inovasi energi terbarukan.
Hal penting lainnya, memperkuat pendidikan karakter Islami. Nilai amanah, kejujuran, sopan santun dan kepedulian sosial harus ditanamkan sejak awal agar sarjana tidak hanya pintar, tetapi juga berintegritas. Sarjana harus didorong menjadi pencipta lapangan kerja melalui kewirausahaan berbasis ilmu. Dengan ilmu yang dimiliki, mereka bisa membangun usaha berbasis teknologi, pendidikan, atau sosial. Semangat khairunnas anfa’uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain harus menjadi landasan.
Dukungan utama dari Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur regulasi pun harus memperkuat pemerataan akses pendidikan. Beasiswa, perbaikan kualitas kampus daerah, dan fasilitas digital harus diperluas agar mahasiswa dari pelosok tidak tertinggal. Pendidikan adalah jalan keadilan sosial, dan Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama. Solusi ini bukan sekadar wacana, tetapi sudah mulai diterapkan di beberapa kampus Indonesia. Dengan AI, mahasiswa dapat berinovasi lebih cepat, efisien, dan murah. Hanya saja diperlukan regulasi yang jelas dan tegas bagaimana seharusnya AI dapat dimanfaatkan sebagai media belajar agar kemanfaatannya sesuai yakni alat bantu.
