JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof H Hilman Latief, MA., PhD menegaskan agar seluruh pimpinan Persyarikatan dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) memperkuat pembinaan dan Pengawasan Keuangan dilingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk AUM semua tingkatan. Hal ini disampaikan dalam samabutan Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jumat (19/1) Hotel Syahid Jakarta.
Hilman mengatakan semakin berkembangnya persyarikatan Muhammadiyah, melahirkan banyak AUM, tentu memerlukan pembiayaan yang cukup besar mengharuskan pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Penguatan peran Muhammadiyah memerlukan pembiayaan dari zakat, infaq dan shodaqoh, wakaf (Ziswaf) dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Saat Majelis Pendayagunaan wakaf tengah giat untuk menggerakkan wakaf uang pungkasnya.
Oleh karena itu di perlukan penguatan sistem yang menekankan pembinaan dan pengawasan sehingga menumbuhkan kepercayaan semua pihak. Dalam kesempatan yang sama Ketua LPPK Dr. Nizam Burhanudin, SH., MH mengatakan bahwa Rakornas ini menjadi ajang untuk melakukan kajian yang mendalam sehingga mengasilkan aturan yang dapat memperkuat sistem Pembinaan dan Pemeriksaan Keuangan Muhammadiyah seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama hadir juga Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Dr. H. Amirsyah Tambunan, MA. Dalam sambutannya, Amirsyah memberikan tahniah dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan Rakernas tersebut. Amirsyah mengharapkan agar organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Muhammadiyah--meminjam kata Hefner bahwa di bidang pendidikan, Muhammadiyah menjadi pelopor dan potensial--dijadikan prototype pendidikan ideal bagi negara-negara muslim dibandingkan dengan pendidikan tinggi lain di dunia Islam.
"Oleh karena sangat beralasan menjadi pelopor dan teladan bagi ormas lainnya dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga menjadi Ormas mandiri untuk melahirkan AUM yang berkembang dengan basis kekuatan sosial (sosial capital) agar bangsa Indonesia memiliki kekuatan masyarakat (civil society) dalam menggembangkan demokrasi yang berdaulat," pungkas Sekjen MUI Pusat ini.
Hadir seluruh peserta dari Provinsi se Indonesia dan sejumlah Pimpinan AUM seperti Rektor Univ. Saintek Muhammadiyah Dr. Faiz Rafdhi, M.Kom, Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Bekasi Dr. Jaeinudin M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Bogor Raya ( UMBARA) Dr.Edy Sukardi, M.Pd dan sejumlah LPPK dan PWM Seluruh Indonesia. (*)
