Kemerdekaan yang Mentransformasi: Dari Berdaulat Menuju Adil dan Makmur
Oleh: Nur Ngazizah (Ketua Kordiv DTDK MTK PWA Jateng,Mahasiswa Doktoral UAD)
Indonesia memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Pada 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia tidak sekadar mengenang proklamasi, tetapi kembali menguji makna kemerdekaan dalam kehidupan nyata. Tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” yang ditetapkan pemerintah membawa pesan penting: kemerdekaan bukan titik akhir, melainkan proyek peradaban yang terus membutuhkan ikhtiar, koreksi, dan transformasi. Pemerintah menegaskan tema tersebut sebagai identitas utama HUT ke-81 RI dan menempatkan rakyat sebagai fondasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Di titik inilah Muhammadiyah memiliki kontribusi yang sangat strategis. Jauh sebelum istilah transformasi menjadi bahasa populer pembangunan, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) telah menegaskan bahwa Islam harus menjadi sistem keyakinan, sistem pemikiran, sekaligus sistem tindakan. PHIWM bukan sekadar pedoman ritual, tetapi panduan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, organisasi, amal usaha, bisnis, profesi, kehidupan berbangsa dan bernegara, lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga seni dan budaya.
Maka, pertanyaan penting pada usia 81 tahun Indonesia bukan hanya: seberapa maju kita? Tetapi juga: menjadi bangsa seperti apa kita setelah 81 tahun merdeka?
Dalam perspektif Islam, perubahan bukan sekadar pergantian keadaan. Transformasi harus membawa manusia dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik, lebih adil, lebih maslahat, dan lebih dekat kepada tujuan penciptaan manusia sebagai hamba sekaligus khalifah Allah.
PHIWM memberi fondasi yang kuat. Setiap warga Muhammadiyah dituntut menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, memandang kehidupan dunia secara aktif dan positif, serta menghadapinya dengan iman, Islam, dan ihsan. Cara berpikir juga tidak boleh berhenti pada kebiasaan, tetapi harus memadukan pendekatan bayani, burhani, dan irfani sehingga menghasilkan pemikiran dan tindakan yang menghadirkan maslahat. Etos kerjanya pun jelas: kerja keras, disiplin, optimal, dan tidak menyia-nyiakan waktu.
Filosofi inilah yang seharusnya menjadi ruh transformasi Muhammadiyah: tauhid melahirkan integritas, ilmu melahirkan kecerdasan, akhlak melahirkan keadilan, dan amal melahirkan perubahan sosial.
Transformasi berarti mengubah nilai menjadi budaya, budaya menjadi sistem, dan sistem menjadi peradaban.
Autokritik: Mengapa Kita Belum Sepenuhnya Berdaulat?
Kita patut bersyukur bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, dengan PDB per kapita sekitar Rp83,7 juta. Namun angka pertumbuhan tidak otomatis berarti semua warga menikmati kemakmuran yang sama.
BPS mencatat, pada September 2025 masih terdapat 23,36 juta penduduk miskin, atau 8,25 persen penduduk Indonesia. Kemiskinan perdesaan bahkan mencapai 10,72 persen. Ketimpangan memang menurun, tetapi Gini Ratio September 2025 masih berada pada angka 0,363, sementara 40 persen penduduk terbawah menerima 19,28 persen distribusi pengeluaran.
Di sektor ketenagakerjaan, Februari 2026 menunjukkan 147,67 juta penduduk bekerja, tetapi tingkat pengangguran terbuka masih 4,68 persen dan rata-rata upah buruh berada di sekitar Rp3,29 juta.
Masalah lain adalah integritas. Corruption Perceptions Index 2025 menempatkan Indonesia pada skor 34/100 dan peringkat 109 dari 182 negara, turun tiga poin dari tahun sebelumnya.
Data tersebut semestinya menjadi bahan muhasabah kebangsaan.
Kita mungkin telah merdeka secara politik, tetapi belum sepenuhnya merdeka dari kemiskinan struktural. Kita telah maju secara teknologi, tetapi belum selalu maju dalam etika. Kita memiliki demokrasi, tetapi politik masih dapat tergelincir menjadi perebutan kepentingan sempit. Kita memiliki banyak lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan, tetapi kualitas keteladanan belum selalu berjalan seiring dengan pertumbuhan institusi.
Bahkan warga Muhammadiyah sendiri perlu melakukan autokritik. Jangan sampai kita memiliki sekolah unggul tetapi keluarga kehilangan fungsi pendidikan. Jangan sampai amal usaha berkembang besar tetapi pelayanan dan amanah justru melemah. Jangan sampai aktif bermedia sosial tetapi miskin budaya membaca, berpikir kritis, dan tabayun. Jangan sampai jargon Islam Berkemajuan lebih cepat berkembang daripada praktik kemajuannya.
PHIWM justru mengingatkan agar orientasi hidup tidak terjebak pada pragmatisme, materialisme, dan hedonisme, yang dapat menggeser nilai menjadi sekadar kepentingan guna dan kesenangan.
Kedaulatan nasional sesungguhnya bermula dari manusia yang berdaulat atas dirinya: mampu mengendalikan hawa nafsu, jujur terhadap amanah, disiplin terhadap waktu, dan bertanggung jawab terhadap keputusan.
PHIWM mengharuskan warga Muhammadiyah menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh aktivitas kehidupan. Akhlaknya harus mencerminkan sifat Nabi: shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Bahkan secara tegas PHIWM memerintahkan warga Muhammadiyah menjauhkan diri dari korupsi dan kolusi yang merugikan hak publik.
Artinya, transformasi pertama adalah transformasi karakter.
Tidak ada Indonesia berdaulat tanpa manusia yang jujur. Tidak ada Indonesia adil tanpa manusia yang mampu berlaku adil. Tidak ada Indonesia makmur tanpa manusia yang memiliki etos kerja, kompetensi, dan kepedulian sosial.
Keluarga: Laboratorium Pertama Transformasi
Keluarga adalah titik kedua. PHIWM menyebut keluarga sebagai tiang utama kehidupan umat dan bangsa, tempat sosialisasi nilai berlangsung paling intensif. Karena itu keluarga Muhammadiyah dituntut mewujudkan kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah, membangun keteladanan, pendidikan akhlak, musyawarah, keadilan, serta perlindungan terhadap anak dan perempuan.
Di era digital, transformasi keluarga tidak cukup dengan melarang anak menggunakan gawai. Keluarga harus menjadi ruang literasi, dialog, penguatan iman, dan pembentukan nalar.
Pada 2025, penetrasi internet Indonesia telah mencapai 80,66 persen atau sekitar 229 juta orang, sementara sekitar 55 juta orang masih belum mendapatkan akses internet.
Ini berarti teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga Indonesia. Tantangannya bukan lagi apakah anak boleh menggunakan teknologi, melainkan untuk apa teknologi digunakan, siapa yang membentuk algoritmanya, dan nilai apa yang membimbing penggunaannya.
PHIWM memberikan jawabannya: kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap kritis, terbuka terhadap kebenaran, menggunakan nalar, lalu memanfaatkannya untuk kemaslahatan dan pencerahan masyarakat.
Maka keluarga Muhammadiyah perlu bergerak dari digital consumption menuju digital creation: dari sekadar menjadi pengguna menjadi pencipta ilmu, konten edukatif, inovasi, dan solusi sosial.
Transformasi tidak boleh berhenti di rumah. Islam menghendaki kesalehan yang berdampak.
PHIWM mengajarkan warga Muhammadiyah untuk menghormati martabat manusia, memupuk persaudaraan, menegakkan amanat dan keadilan, menghormati kebebasan, peduli kepada fakir miskin dan yatim, tidak mengambil hak orang lain, serta berlomba dalam kebaikan.
Inilah jembatan antara ibadah dan kewargaan.
Kemakmuran tidak boleh dipahami hanya sebagai akumulasi harta. PHIWM menegaskan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Kekayaan harus memberi manfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat, disertai zakat, infak, sedekah, wakaf, dan amal jariyah. Bahkan aktivitas bisnis dianjurkan semakin luas manfaat sosialnya, bukan hanya berputar di kalangan kelompok yang telah mampu.
Karena itu, agenda Muhammadiyah ke depan bukan hanya memperbanyak unit usaha, melainkan membangun ekosistem ekonomi yang memberdayakan: koperasi, UMKM, wakaf produktif, inkubasi bisnis, pendidikan kewirausahaan, akses permodalan, dan jejaring pemasaran yang berpihak pada kelompok lemah.
Kedaulatan Politik: Amanah, Bukan Kekuasaan
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, PHIWM memerintahkan warga Muhammadiyah untuk tidak apatis terhadap politik. Politik harus dijalankan dengan amanat, keadilan, hukum, kebenaran, penghormatan terhadap kebebasan, persatuan, keselamatan umum, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Inilah politik transformasional: kekuasaan sebagai amanah pelayanan.
Di tengah problem korupsi yang masih serius, transformasi membutuhkan sistem yang transparan sekaligus pribadi yang berintegritas. Muhammadiyah dapat memberi contoh melalui tata kelola amal usaha: transparansi, audit, profesionalisme, pengawasan, keadilan dalam penggajian, serta pengelolaan yang tidak boleh berubah menjadi milik pribadi atau keluarga.
Apa yang dituntut PHIWM di dalam organisasi seharusnya menjadi standar moral ketika warga Muhammadiyah hadir di ruang publik.
Kedaulatan abad ke-21 juga berarti kemampuan menguasai pengetahuan dan teknologi. Muhammadiyah tidak boleh menjadi penonton dalam revolusi kecerdasan buatan, transformasi digital, ekonomi kreatif, bioteknologi, energi terbarukan, dan inovasi pendidikan.
Namun teknologi harus diletakkan dalam kerangka etika. PHIWM menghendaki ilmu dan teknologi menyatu dengan iman dan amal saleh serta digunakan untuk mencerahkan kehidupan.
Begitu pula alam. Lingkungan adalah amanah Allah yang harus dimakmurkan dan dijaga. PHIWM secara tegas melarang tindakan yang merusak ekosistem, mencemari sungai, udara, laut, maupun sumber daya alam dan menyerukan aksi nyata bersama untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
Maka kemakmuran yang merusak alam sesungguhnya bukan kemakmuran, melainkan utang ekologis kepada generasi berikutnya.
Saatnya Transformasi Menjadi Gerakan
HUT ke-81 RI jangan berhenti pada upacara, slogan, lomba, dan baliho. Kemerdekaan harus dirasakan dalam bentuk nyata: keluarga yang kuat, anak yang terlindungi, pendidikan yang bermutu, pekerjaan yang layak, ekonomi yang inklusif, politik yang bersih, teknologi yang mencerdaskan, dan lingkungan yang lestari.
Muhammadiyah memiliki modal ideologis yang sangat kuat. PHIWM sendiri sudah menegaskan bahwa pedoman tersebut harus menjadi program khusus yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dilaksanakan, dikelola, dan dievaluasi secara nyata oleh seluruh struktur Persyarikatan.
Karena itu, langkah solutif yang mendesak adalah membumikan PHIWM menjadi indikator kehidupan. Di tingkat pribadi: indikator integritas, literasi, disiplin, dan ibadah. Di keluarga: indikator keteladanan, perlindungan anak, literasi digital, dan ketahanan keluarga. Di masyarakat: indikator solidaritas, pemberdayaan ekonomi, kebersihan lingkungan, dan kepedulian sosial. Di amal usaha: indikator transparansi, profesionalisme, kesejahteraan, dan dampak kemanfaatan. Di ruang publik: indikator keadilan, antikorupsi, meritokrasi, dan keberpihakan kepada kelompok rentan.
Transformasi adalah keberanian untuk mengubah apa yang selama ini dianggap biasa menjadi lebih baik.
Maka pada usia 81 tahun Indonesia, Muhammadiyah perlu kembali bertanya kepada dirinya sendiri: sudahkah keberadaan kita membuat kehidupan masyarakat lebih berilmu, lebih beradab, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih berkelanjutan?
Jawabannya tidak cukup dengan kata-kata. Ia harus tampak dalam amal.
Sebab kemerdekaan yang sejati bukan hanya ketika bangsa bebas dari penjajahan, tetapi ketika manusia terbebas dari kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, keserakahan, dan kerusakan. Dan bagi Muhammadiyah, kemerdekaan itu menemukan maknanya ketika tauhid melahirkan keteladanan, ilmu melahirkan kemajuan, dan amal melahirkan kemaslahatan.
Itulah transformasi menuju Indonesia yang benar-benar Berdaulat, Adil, dan Makmur.
