Ketika Akhlak Diuji di Kursi Kekuasaan; Baitul Arqam: Refleksi Menghidupkan MKCH dalam Kehidupan Nyata
Oleh: Agus Subeno, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Duren Sawit II, Jakarta Timur, pemerhati Kebijakan Publik
Akidah menjadi landasan, akhlak menjadi cermin, ibadah menjadi penghambaan, dan muamalah duniawiyah menjadi perwujudan Islam dalam kehidupan. Kalimat ini sederhana. Namun bagi seorang warga Muhammadiyah yang memperoleh amanah di ruang publik, ia sesungguhnya mengandung pertanyaan yang tidak sederhana: ketika kekuasaan berada di tangan, sejauh mana iman benar-benar membentuk perilaku?
Sebab jabatan publik bukan sekadar kedudukan. Di dalamnya ada uang rakyat, kewenangan, fasilitas negara, keputusan yang menentukan nasib orang lain, dan amanah yang pada akhirnya tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Di situlah akhlak sesungguhnya diuji.
Bukan ketika seseorang berdiri di mimbar dan berbicara tentang kejujuran. Bukan pula ketika ia mengenakan atribut keagamaan. Akhlak diuji ketika seseorang memiliki kesempatan untuk mengambil yang bukan haknya, tetapi memilih untuk tetap amanah.
Fenomena pejabat publik yang tersangkut perkara korupsi semestinya tidak hanya dibaca sebagai persoalan hukum. Ia juga perlu menjadi bahan perenungan tentang amanah dan integritas dalam menggunakan kekuasaan.
Laporan Tahunan KPK 2025 mencatat 116 perkara pada tahap penyidikan dan 115 perkara pada tahap penuntutan. Data ini tentu bukan alasan untuk menyamaratakan seluruh pejabat sebagai pelaku korupsi. Banyak pejabat dan aparatur yang bekerja dengan jujur. Namun angka tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penegakan hukum sekaligus pembenahan sistem.
Di sisi lain, BPS mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 sebesar 3,85 pada skala 0–5, turun dari 3,92 pada 2023. IPAK mengukur antara lain sikap dan pengalaman masyarakat terkait penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, serta nilai-nilai antikorupsi.
Angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah cermin bahwa membangun budaya integritas masih menjadi pekerjaan bersama.
Akhlak Bukan Sekadar Sopan Santun
Dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH), Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Akhlak diarahkan pada tegaknya nilai-nilai akhlak mulia berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan muamalah duniawiyah menyangkut pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat berdasarkan ajaran agama serta menjadikan aktivitas tersebut sebagai ibadah kepada Allah.
Karena itu, akhlak tidak semestinya dipersempit menjadi persoalan sopan santun, tutur kata, atau perilaku personal. Akhlak juga menyangkut bagaimana seseorang menggunakan kekuasaan.
Seorang pejabat yang berakhlak akan berusaha jujur ketika mengelola anggaran, adil ketika mengambil keputusan, terbuka terhadap pengawasan, mampu menerima kritik, menghindari konflik kepentingan, serta mampu membedakan kepentingan publik dari kepentingan pribadi dan kelompok. Dengan kata lain, akhlak mempunyai dimensi publik.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar: Apakah seorang pejabat itu religius? Tetapi: Apakah religiusitasnya membuat ia semakin amanah ketika memegang kekuasaan?
Al-Qur'an memberikan prinsip yang sangat jelas:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.” Qur’an Surah An-Nisa: 58.
Pesan ini sangat relevan dengan kehidupan pejabat publik. Jabatan bukan milik pejabat. Anggaran bukan uang pribadi. Fasilitas negara bukan fasilitas keluarga. Kewenangan bukan alat untuk membalas jasa. Kebijakan publik bukan ruang untuk mengutamakan orang-orang terdekat. Semuanya adalah amanah.
Maka semakin tinggi jabatan, semestinya semakin tinggi pula kesadaran untuk mempertanggungjawabkannya. Bukan semakin besar rasa memiliki terhadap kekuasaan.
Islam tidak memisahkan ibadah dari pembentukan perilaku. Allah berfirman:
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ
“Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.” Qur’an Surah Al-'Ankabut: 45
Ayat ini memberikan ruang refleksi yang dalam. Salat bukan hanya tentang sahnya gerakan dan bacaan. Ia juga seharusnya membentuk manusia yang memiliki daya kendali moral. Karena itu, bagi seorang pejabat publik, pertanyaannya bukan hanya:
“Apakah saya melaksanakan salat?” Tetapi juga: “Apakah salat saya membuat saya semakin sulit mengambil sesuatu yang bukan hak saya?”
Begitu pula puasa seharusnya melatih pengendalian diri. Zakat menumbuhkan kepedulian terhadap hak orang lain. Tauhid mengajarkan bahwa kekuasaan manusia tidak pernah absolut.
Jika nilai-nilai itu benar-benar hidup, kekuasaan semestinya tidak mudah mengubah manusia menjadi budak kepentingan dunia. Di sinilah hubungan antara ibadah dan akhlak menjadi sangat penting.
Penyimpangan besar tidak selalu dimulai dari niat besar. Kadang ia dimulai dari pembenaran yang tampaknya kecil: “Tidak apa-apa, hanya sedikit.” “Semua orang juga melakukan.” “Ini sekadar tanda terima kasih.” “Saya tidak mengambil untuk diri sendiri.” “Dia sudah banyak membantu saya.”
Kalimat-kalimat semacam itu berbahaya karena mengubah kesalahan menjadi sesuatu yang terasa wajar. Maka pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya membuat orang takut kepada hukum. Ia juga harus membangun kepekaan moral sebelum pelanggaran terjadi.
Orang yang berakhlak bukan hanya tidak melakukan korupsi karena takut ditangkap. Ia tidak melakukannya karena tahu bahwa yang diambil itu bukan haknya. Di situlah akhlak bekerja lebih dalam daripada sekadar pengawasan.
Kesalehan Pribadi Harus Menjadi Integritas Publik
Muhammadiyah mempunyai warisan penting dalam menerjemahkan keberagamaan menjadi amal nyata. Islam Berkemajuan menegaskan bahwa Islam harus diwujudkan dalam amal dan membumi dalam kehidupan. Spirit Al-Ma'un memperlihatkan bagaimana pemahaman keagamaan diterjemahkan menjadi pembebasan, pemberdayaan, dan pemajuan kehidupan manusia.
Karena itu, bagi warga Muhammadiyah yang memperoleh amanah sebagai pejabat publik, kesalehan pribadi seharusnya menemukan bentuknya dalam integritas publik.
Salat melahirkan disiplin. Puasa melatih pengendalian diri. Zakat menumbuhkan kepedulian. Tauhid melahirkan keberanian untuk tidak tunduk kepada kepentingan dunia. Akhlak mengikat semuanya menjadi karakter. Dan muamalah duniawiyah menerjemahkannya menjadi tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inilah salah satu wajah Islam Berkemajuan di ruang kekuasaan.
Ada satu hal yang juga perlu jujur kita akui: jangan membangun pemberantasan korupsi hanya dengan berharap semua pejabat menjadi manusia sempurna. Manusia memiliki kelemahan. Karena itu, akhlak pribadi harus diperkuat dengan sistem yang sehat.
Pertama, transparansi. Keputusan yang menyangkut kepentingan publik harus dapat dijelaskan: apa dasar keputusannya, siapa yang menerima manfaat, berapa biayanya, dan apa hasilnya.
Kedua, pengendalian konflik kepentingan. Pejabat harus mampu membedakan hubungan pribadi dari kepentingan publik.
Ketiga, pengawasan yang kuat. Orang yang amanah tidak semestinya takut diawasi. Pengawasan justru menjadi pagar agar seseorang tetap berada di jalan yang benar.
Keempat, budaya menerima kritik. Jangan sampai bawahan hanya berani mengatakan “siap” kepada atasan.
Pejabat justru memerlukan orang yang berani berkata: “Ini tidak tepat.” “Ini berisiko.” “Ini tidak adil.” “Ini melanggar aturan.”
Kelima, mengukur keberhasilan dari manfaat publik, bukan semata-mata dari banyaknya program, seremonial, atau besarnya anggaran yang terserap.
Pertanyaan akhirnya sederhana: Apakah masyarakat benar-benar menjadi lebih baik karena keputusan saya?
Baitul Arqam: Menghidupkan MKCH dalam Kehidupan Nyata
Karena itulah penguatan nilai-nilai MKCH tidak boleh berhenti sebagai pengetahuan yang dihafalkan. Dalam Baitul Arqam yang dilaksanakan PCM Duren Sawit II, Jakarta Timur pada 18-20 September 2026, ustad Hasyir Alaydrus berpesan; nilai-nilai MKCH perlu dihidupkan sebagai pedoman perilaku: akidah yang melahirkan keteguhan tauhid, akhlak yang melahirkan integritas, ibadah yang membentuk penghambaan, dan muamalah duniawiyah yang menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan nyata.
Dengan demikian, Baitul Arqam bukan sekadar ruang untuk memahami doktrin organisasi, tetapi ruang untuk bertanya kepada diri sendiri: Sudahkah nilai yang kita yakini menjadi perilaku yang kita jalani? Sebab tantangan terbesar bukan mengetahui apa yang benar. Tantangan terbesar adalah tetap melakukan yang benar ketika kita mempunyai kekuasaan untuk melakukan sebaliknya.
Ketika seorang warga Muhammadiyah menjadi pejabat publik, ia tidak perlu terlalu sibuk menunjukkan identitas ke-Muhammadiyah-annya. Biarkan masyarakat mengenalinya melalui perilaku.
Melalui pelayanan yang baik. Melalui keputusan yang adil. Melalui anggaran yang dikelola secara bertanggung jawab. Melalui kesediaan menerima kritik. Melalui keberanian menolak titipan. Melalui kesederhanaan.
Dan terutama melalui satu hal: tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itulah dakwah yang mungkin tidak banyak berbicara, tetapi dapat dirasakan manfaatnya.
Muhammadiyah sendiri menekankan pentingnya warga Muhammadiyah menjadi uswah hasanah dalam perilaku dan tindakan. Ibadah dan akidah tidak berhenti untuk kepentingan diri sendiri, tetapi harus berbuah pada kehidupan sosial, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Mungkin setiap pejabat publik yang beriman membutuhkan muhasabah sederhana sebelum mengambil keputusan.
Akidah: Apakah saya yakin Allah mengetahui apa yang sedang saya lakukan?
Akhlak: Apakah keputusan ini jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain?
Ibadah: Bisakah pekerjaan ini saya pertanggungjawabkan sebagai pengabdian kepada Allah?
Muamalah duniawiyah: Apakah keputusan ini benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat?
Jika pertanyaan-pertanyaan itu hidup dalam diri seorang pejabat, agama tidak berhenti di masjid atau majelis taklim. Ia masuk ke ruang rapat. Masuk ke meja pelayanan. Masuk ke pembahasan anggaran. Masuk ke proses pengadaan. Masuk ke perizinan. Masuk ke setiap tanda tangan. Dan masuk ke setiap keputusan yang menyangkut kehidupan rakyat.
Kekuasaan selalu mempunyai dua kemungkinan. Ia dapat menjadi jalan memperluas kemaslahatan. Tetapi ia juga dapat menjadi pintu memperbesar keserakahan. Karena itu, yang perlu terus dirawat bukan hanya kompetensi pejabat, tetapi akhlaknya ketika memiliki kekuasaan.
Sebab orang yang tidak memiliki kekuasaan mungkin hanya mampu merugikan dirinya sendiri. Tetapi orang yang memiliki kekuasaan dapat membuat keputusan yang dampaknya dirasakan banyak orang. Itulah mengapa amanah publik mempunyai dimensi moral yang sangat besar.
Rasulullah SAW mengingatkan:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
Jabatan akan berakhir. Kursi akan berganti. Pangkat akan ditinggalkan. Fasilitas negara akan dikembalikan. Nama mungkin perlahan dilupakan. Tetapi pertanggungjawaban kepada Allah tidak ikut berakhir bersama jabatan.
Karena itu, akidah menjadi landasan, akhlak menjadi cermin, ibadah menjadi penghambaan, dan muamalah duniawiyah menjadi perwujudan Islam dalam kehidupan.
Bagi seorang pejabat publik, ukuran paling sederhana dari semuanya mungkin hanya satu: Ketika memiliki kesempatan untuk mengambil yang bukan haknya, ia memilih untuk tetap amanah. Di situlah akhlak tidak lagi menjadi kata. Ia menjadi karakter, keputusan, dan amal nyata.
