Konsolidasi Gerakan untuk Keadilan Sosial dan Lingkungan

Suara Muhammadiyah

Penulis

0
339
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas

SURABAYA, Suara Muhammadiyah - Dalam upaya memperkuat kolaborasi-advokatif, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM (MHH) dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) menyelenggarakan Civil Society Organization (CSO) Gathering regional Jawa Timur di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis (11/4).

Acara bertema "Memperkuat Kolaborasi untuk Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Sumber Daya Alam, dan Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Berkelanjutan" ini menjadi wadah konsolidasi bagi lebih dari 20 organisasi masyarakat sipil, akademisi, UPP di lingkungan Muhammadiyah, Ortom, dan aktivis lingkungan lainnya dengan jumlah peserta aktif sebanyak 38 peserta.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyampaikan analisis mendalam tentang dimensi ideologis pembangunan yang kerap terabaikan. Mantan Ketua KPK ini menegaskan bahwa keadilan ekologis dan hak asasi manusia seharusnya menjadi jiwa dari setiap proses pembangunan, bukan sekadar unsur tambahan yang bersifat formalitas. "Pembangunan yang mengabaikan prinsip keadilan ekologis dan HAM pada hakikatnya adalah pembangunan yang cacat sejak lahir," tegasnya dengan nada serius.

Ia mengkritik keras praktik pembangunan yang selama ini seringkali mengorbankan lingkungan dan hak-hak dasar masyarakat demi kepentingan ekonomi semata. "Kita menyaksikan bagaimana proyek-proyek infrastruktur besar dan eksploitasi sumber daya alam justru menciptakan ketimpangan sosial baru dan kerusakan lingkungan permanen," paparnya sambil menunjukkan data-data lapangan.

Dalam hal ini Busyro menekankan pentingnya pendekatan pembangunan berkelanjutan yang benar-benar mempertimbangkan aspek ekologi dan hak-hak masyarakat lokal, seraya mengutip prinsip-prinsip dasar konstitusi yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat.

"Ini bukan sekadar wacana, melainkan imperatif konstitusional yang harus kita perjuangkan bersama," tandasnya. 

Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah David Efendi memperkuat analisis tersebut dengan memetakan tiga episentrum konflik sumber daya alam di Jawa Timur yang menjadi fokus utama. David pun mempertanyakan narasi pembangunan yang diusung pemrakarsa proyek sering juah panggang dari api. “Setelah teologi al-maun, lalu neo-almaun untuk kelompok termarjinalkan, kini Muhammadiyah berkiprah untuk zaman baru yaitu green al-maun—yaitu kerja untuk mengantisipasi meluasnya kemiskinan dan kemeralatan baru akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan aktifitas ekonomi dan politik.”, pungkas David Efendi.

Trisno Raharjo, Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah mengatakan bahwa pendampingan masyarakat menjadi prioritas bersama dalam memperkuat gerakan keadilan sosial dan perlindungan HAM di Indonesia.

Melalui Civil Society Organization Gathering Jawa Timur 2025 ini, Muhammadiyah bersama elemen masyarakat sipil menegaskan komitmennya untuk terus membangun solidaritas lintas sektor dalam memperjuangkan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.


Komentar

Berita Lainnya

Berita Terkait

Tentang Politik, Pemerintahan, Partai, Dll

Berita

KEBUMEN, Suara Muhammadiyah - SMK Muhammadiyah Rowokele, Kebumen, Jawa Tengah menyelenggarakan ....

Suara Muhammadiyah

13 May 2024

Berita

MPKSDI PWM Selenggarakan Dialog IDEOPOLITOR JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Pimpinan Wilayah Muhammad....

Suara Muhammadiyah

27 November 2023

Berita

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) kembali mengge....

Suara Muhammadiyah

16 March 2025

Berita

SOLO, Suara Muhammadiyah - Sebanyak 40 guru dan tenaga kependidikan SD Muhammadiyah Program Khu....

Suara Muhammadiyah

29 June 2024

Berita

PALANGKA RAYA, Suara Muhammadiyah - Angkatan Muda Muhammadiyah Kalimantan Tengah (AMM Kalteng), meng....

Suara Muhammadiyah

30 September 2024

Tentang

© Copyright 2025. Suara Muhammadiyah