YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Indonesia masih menghadapi kekurangan guru besar. Dari total sekitar 340 ribu dosen, hanya tiga persen yang menyandang jabatan profesor. Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan bagi penguatan kapasitas akademik sekaligus peningkatan daya saing bangsa.
Jumlah tersebut belum sebanding dengan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi yang terus berkembang di berbagai sektor strategis nasional.
Hal itu disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., dalam Seminar dan Rapat Kerja Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI) yang digelar di Student Dormitory UMY, Jumat (13/2). Nurmandi menegaskan bahwa proporsi guru besar yang masih minim harus menjadi perhatian bersama seluruh perguruan tinggi.
“Jumlah tiga persen menurut saya sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan bangsa. Padahal, guru besar sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kita masih terus berjuang meningkatkan daya saing, terutama melalui pendidikan tinggi. Di situlah peran guru besar menjadi sangat menentukan,” tegas Nurmandi.
Dalam situasi global yang tidak stabil, lanjutnya, keterlibatan guru besar menjadi elemen fundamental dalam proses perumusan kebijakan publik yang berbasis riset dan bukti ilmiah. Forum guru besar diharapkan mampu menjadi kekuatan intelektual yang mengawal arah pembangunan nasional.
“Rapat kerja ini penting bagi kita untuk mengartikulasikan kepentingan publik dalam kebijakan. Bagaimana kebijakan negara itu berbasis bukti, fakta, dan informasi. Tantangan kita di berbagai cabang ilmu adalah memastikan keputusan publik tidak lahir tanpa landasan akademik yang kuat,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara Rapat Kerja FDGBI, Prof. Dr. Ulung Pribadi, M.Si., menyebutkan bahwa FDGBI memiliki peran strategis sebagai ruang konsolidasi pemikiran para profesor.
“Forum ini menjadi penjaga otoritas akademik dan moral keilmuan bangsa. Seminar dan rapat kerja menjadi ruang konsolidasi gagasan strategis dalam menghadapi tantangan pendidikan tinggi, riset, dan pembangunan nasional,” jelas Ulung.
Lebih lanjut, ia berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat jejaring dan kolaborasi antarperguruan tinggi serta melahirkan rekomendasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
“Kami berharap gagasan para narasumber dan dialog peserta dapat memperkaya perspektif keilmuan maupun kebijakan pendidikan tinggi sehingga menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia,” harapnya. (NF)
