BANDUNG, Suara Muhammadiyah — Penghasilan besar belum tentu membuat keuangan keluarga aman. Jika pendapatan terus habis untuk belanja, cicilan, atau membayar utang, uang yang masuk setiap bulan tetap bisa terasa tidak cukup.
Oleh karena itu, kemandirian ekonomi keluarga tidak selalu harus dimulai dengan mencari penghasilan tambahan. Dosen Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Yudi Haryadi SE MM mengatakan langkah awalnya justru bisa dimulai dari cara mengelola uang yang sudah dimiliki.
Hal itu disampaikan Yudi saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Ekonomi Syariah di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Kampus UM Bandung, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 752, Bandung, belum lama ini. Ia mengajak masyarakat mengevaluasi kebiasaan menggunakan uang setelah menerima penghasilan.
Menurut Yudi, banyak orang masih memilih memenuhi kebutuhan dan membayar kewajiban terlebih dahulu, kemudian menabung jika ada sisa. Pola tersebut, menurutnya, perlu diubah dengan menjadikan tabungan atau investasi sebagai prioritas sejak awal menerima pendapatan.
“Jangan menunggu ada sisa untuk menabung. Justru tabungan atau investasi harus menjadi salah satu prioritas sejak awal menerima pendapatan,” ujar Yudi.
Sebagai panduan sederhana, Yudi memperkenalkan formula 10-30-50-10. Minimal 10 persen pendapatan untuk tabungan atau investasi, maksimal 30 persen untuk cicilan atau utang, maksimal 50 persen untuk kebutuhan rutin, dan 10 persen untuk kebutuhan pribadi.
Menurutnya, formula tersebut bukan aturan yang kaku, tetapi bisa menjadi titik awal untuk membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat. Menyisihkan uang secara rutin membantu keluarga memiliki cadangan dana untuk kebutuhan mendesak sekaligus mempersiapkan masa depan.
Pengelolaan keuangan yang tertata juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang. Setiap pengeluaran menjadi lebih mudah dikendalikan karena memiliki pos dan tujuan yang jelas.
“Jadi, kemandirian ekonomi bukan semata-mata tentang bagaimana meningkatkan penghasilan. Namun, bagaimana kita mampu mengendalikan dan mengarahkan uang sesuai dengan tujuan hidup,” kata Yudi.
Selain mengatur pendapatan, Yudi mengingatkan masyarakat agar memahami lembaga keuangan syariah, seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Saat membutuhkan pembiayaan, masyarakat perlu mempertimbangkan akad, kemampuan membayar, risiko, kebutuhan, dan manfaatnya.
Literasi keuangan syariah juga penting agar masyarakat lebih waspada terhadap rentenir dan pembiayaan yang justru menambah beban. Dengan pengetahuan yang cukup, keluarga dapat membedakan keputusan finansial yang produktif dengan keputusan yang berpotensi menimbulkan masalah baru.
Dalam perspektif ekonomi syariah, mengelola uang bukan hanya soal kepentingan pribadi. Nilai amanah, keadilan, ta'awun, dan ukhuwah menjadi landasan agar kekuatan ekonomi keluarga juga dapat menghadirkan manfaat bagi lingkungan.
Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Komisi Ekonomi MUI Jawa Barat dan Program Pengabdian Dosen Prodi Ekonomi Syariah UM Bandung serta diikuti puluhan ibu-ibu anggota Forum Silaturahmi Majelis Taklim (FSMT) Kelurahan Cipadung Kidul.*(FA)
