Memburu Kenyamanan yang Melenakan
Oleh: Ahsan Jamet Hamidi, Ketua PRM Legoso
Minggu lalu, saya menulis tentang sebuah sistem dan budaya bernegara kita yang gemar menempatkan pemimpin pemerintahan sebagai raja. Mereka memperoleh berbagai keistimewaan dan pelayanan dari uang rakyat. Meskipun mereka dipilih, bukan ditunjuk seperti raja, budaya perlakuan terhadap seorang pemimpin sering kali menyerupai perlakuan kepada seorang raja, bahkan bisa lebih istimewa.
Saya diingatkan oleh salah seorang pembaca tentang hubungan sebab-akibat antara warga dan kualitas pemimpinnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa para penguasa merupakan cerminan amal dan keadaan rakyatnya sebagaimana tertulis dalam Miftāḥ Dār as-Sa‘ādah.
Atas peringatan tersebut, saya berusaha menggali ingatan tentang bagaimana potret seorang pemimpin di negeri ini. Bagaimana ia dahulu bisa terpilih, lalu merawat hubungan sekaligus memperdaya para pemilihnya sehingga tetap aman dalam mengelola kekuasaannya. Bagi saya, menjadi pemimpin di Indonesia adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mari kita ulas satu per satu.
Ketika seseorang didaulat menjadi pemimpin, ia akan dilayani oleh para pegawai negara yang harus loyal. Mereka tidak harus pandai, berwawasan luas, atau memiliki pengetahuan mendalam tentang sastra, sejarah, dan filsafat. Dalam praktiknya, seorang pegawai negara cukup mengucapkan kata "siap laksanakan", lalu menjalankan perintah atasan persis seperti yang dikehendaki sang pemberi perintah, maka mereka akan selamat.
Perintah pimpinan harus segera dilaksanakan. Jika pun salah, biarlah atasan yang lebih tinggi mengoreksinya. Karena budaya kerja semacam inilah, wajar jika tidak ada yang berani mengoreksi presiden saat menjumlahkan angka 10 ditambah 6 menjadi 17. Alih-alih mempersoalkan kekeliruan, para pejabat penting yang berada di lingkaran kekuasaan justru bertepuk tangan, seolah-olah menganggap kesalahan itu lumrah atau sekadar lelucon.
Bayangkan jika kekeliruan itu terjadi pada kebijakan negara yang sangat berimplikasi bagi rakyat banyak, seperti program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, atau Sekolah Rakyat. Kekeliruan yang mungkin sudah diketahui dan dirasakan oleh para pejabat sengaja didiamkan karena budaya "siap laksanakan": hanya tunduk dan patuh kepada pimpinan secara membabi buta.
Ada sebab lain yang membuat jabatan pemimpin di Indonesia terasa sangat nyaman. Kewenangan pemerintah yang begitu besar membuat banyak pihak bergantung pada kekuasaan, sementara kontrol dari lembaga resmi maupun warga negara cenderung lemah.
Dalam situasi seperti itu, saya keliru jika berharap sikap kritis terhadap pemimpin lahir secara kuat dari kalangan akademisi. Saya harus menyadari bahwa jabatan guru besar, rektor, dekan, hingga ketua program studi di perguruan tinggi negeri tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh dan persetujuan pemerintah. Ketergantungan struktural semacam ini membuat independensi akademik kerap berhadapan dengan pertimbangan jabatan dan relasi kekuasaan.
Kampus swasta pun menghadapi persoalan yang tidak jauh berbeda. Ketika hendak membuka program studi baru, meraih akreditasi unggul, atau memperoleh berbagai bantuan dari negara, mereka tetap bergantung pada kebijakan dan persetujuan pemerintah. Dalam keadaan seperti itu, menjaga hubungan baik dengan penguasa sering kali dipandang lebih aman daripada menyampaikan kritik secara terbuka.
Oleh karena itu, wajar jika suara kritis dari kampus sering kali melemah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Tentu masih ada akademisi yang tetap kritis dan menjaga independensinya. Namun, prasyarat kedekatan antara dunia pendidikan dan pejabat pemerintah membuat kampus tidak selalu leluasa menyampaikan kritik secara terbuka.
Kesan itu terlihat dalam dialog antara presiden dengan para rektor, guru besar, dan akademisi beberapa waktu lalu. Saya melihat betapa antusiasnya para guru besar saat bertemu presiden. Tepuk tangan terus bergema dan suasananya sangat hangat. Sulit menemukan nada kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang selama ini menjadi perhatian publik.
Saya juga tidak berani berharap terlalu banyak pada munculnya sikap kritis dari organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Banyak pengurus organisasi merasa bangga jika dapat duduk satu panggung dengan pejabat pemerintah. Kedekatan dengan kekuasaan sering kali dianggap sebagai prestise dan menjadi tolok ukur keberhasilan.
Karena itu, tidak sedikit yang berlomba-lomba mendekati para pemegang kekuasaan. Dalam berbagai acara organisasi, kehadiran pejabat pemerintah selalu menjadi hal yang paling ditunggu. Bahkan, ketika pejabat yang diundang batal hadir, panitia sering merasa gagal karena kehilangan apresiasi dari para pimpinan organisasinya.
Sikap kritis dari tokoh agama, budayawan, selebritas, aktivis masyarakat sipil, maupun organisasi nonpemerintah juga tidak perlu terlalu diharapkan. Sebab, pada dasarnya setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing.
Tidak sedikit kritik yang terdengar sangat keras kepada seorang pemimpin sebenarnya lahir bukan semata-mata karena idealisme. Ada kalanya kritik itu menjadi bagian dari skenario tawar-menawar kepentingan agar posisi seseorang lebih diperhitungkan. Karena itu, sikap seseorang sering kali tidak hanya dipandu oleh nilai dan prinsip, tetapi juga oleh kepentingan yang dimilikinya.
Saya tidak ingin menyalahkan atau membenarkan sikap kritis seseorang terhadap para pemimpin. Saya menyadari bahwa setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing, dan jalan hidup manusia sering kali dipandu oleh kepentingan itu.
Ada tokoh yang dahulu sangat keras dan kritis terhadap seorang pemimpin, tetapi kini memilih diam. Ada pula yang mengalami perubahan sebaliknya. Manusia memang tidak selalu ajeg, bahkan terhadap dirinya sendiri. Sikap seseorang dapat berubah seiring perubahan kepentingannya.
Sayangnya, kepentingan itu sering kali sulit dibaca. Ia tersembunyi di dalam diri manusia dan tidak selalu tampak dalam ucapan atau sikapnya. Pada akhirnya, hanya Tuhan dan orang itu sendirilah yang mengetahuinya.
Semoga saya tidak terlalu polos, atau bahkan bodoh, dalam menilai sikap kritis seseorang hanya dengan ukuran hitam dan putih. Sebab, cara pandang seperti itu hanya akan membuat saya mudah terbawa arus: mendukung atau membenci seseorang tanpa benar-benar memahami kepentingan yang ada di baliknya.
Saya semakin memahami mengapa menjadi pemimpin pemerintahan di Indonesia terasa begitu nyaman. Menjadi pemimpin di negeri ini memang enak, bahkan enak sekali. Ada penghormatan, pelayanan, loyalitas, dan berbagai kemudahan yang menyertainya. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak orang berusaha meraihnya dan tidak mudah melepaskannya.
Namun, saya teringat pada pandangan seorang ulama bahwa pemimpin adalah cermin dari rakyatnya. Jika masyarakat terus tunduk, enggan mengoreksi, lebih mengutamakan kedekatan dengan kekuasaan, atau menimbang segala sesuatu berdasarkan kepentingannya masing-masing, maka para pemimpin yang lahir pun tidak akan jauh berbeda. Sebab, pemimpin tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari masyarakat yang memilih, memelihara, dan sering kali membiarkannya.
Dalam situasi senja yang kian gelap, saya tetap menyimpan keyakinan bahwa akan selalu ada lilin-lilin yang terus menyala untuk menerangi jalan. Lilin itu adalah para mahasiswa dan anak-anak muda yang kelak akan memegang kendali bangsa. Anak-anak muda yang berani berteriak membisingkan telinga para penguasa, bukan anak-anak muda yang sedang menikmati kuasa.
Masa depan bangsa tidak lahir dari mereka yang nyaman di lingkar kekuasaan, melainkan dari mereka yang berani mengganggu kenyamanan para penguasa dengan pikiran kritis dan suara yang tak dapat dibungkam.
