Mental Muhammadiyah: Jangan Biarkan Kebesaran Organisasi Melahirkan Bos-Bos Kecil

Foto Ilustrasi
Foto Ilustrasi

Mental Muhammadiyah: Jangan Biarkan Kebesaran Organisasi Melahirkan Bos-Bos Kecil; Ketika jabatan menjadi fasilitas, kepemimpinan kehilangan ruh pengabdian

Oleh: Nursalim, Ketua PDM Kota Serang dan Ketua LHKP PWM Banten

Kebesaran Muhammadiyah hari ini tidak boleh menjadi alasan bagi para pemimpinnya untuk berpenampilan dan bersikap layaknya bos besar. Memiliki akses terhadap ribuan amal usaha, aset pendidikan, rumah sakit, perguruan tinggi, dan jaringan ekonomi bukan berarti memiliki hak istimewa untuk menikmati fasilitas organisasi bagi kepentingan pribadi dan keluarga. Justru semakin besar organisasi, semakin besar pula tuntutan moral yang harus dipikul oleh mereka yang mendapatkan amanah kepemimpinan.

Inilah yang seharusnya disebut sebagai Mental Muhammadiyah: mentalitas pemimpin yang rendah hati, egaliter, bersahaja, dan menempatkan jabatan sebagai ladang ibadah, bukan tangga untuk menaikkan status sosial. Dalam tradisi gerakan ini, menjadi pimpinan bukan berarti menjadi orang yang harus dilayani, melainkan orang yang paling siap melayani.

Naik kendaraan umum, membawa barang sendiri, duduk bersama warga biasa, dan tidak memerlukan perlakuan istimewa bukanlah sesuatu yang merendahkan martabat seorang ketua. Sebaliknya, justru di situlah kehormatan kepemimpinan menemukan maknanya. Pemimpin tidak kehilangan wibawa karena kesederhanaan. Ia kehilangan wibawa ketika mulai menikmati keistimewaan yang bersumber dari jabatan, sementara orang-orang yang membesarkan organisasi justru berada di belakang layar.

Sejak didirikan KH Ahmad Dahlan pada 1912, Muhammadiyah tumbuh bukan karena kemewahan pemimpinnya, melainkan karena kekuatan gagasan, keikhlasan pengabdian, dan kesediaan berkorban. Spirit Al-Ma'un mengajarkan bahwa keberagamaan tidak cukup berhenti pada kesalehan ritual, tetapi harus menjelma menjadi tindakan nyata membela kelompok yang lemah dan menderita.

Kini, Muhammadiyah telah memasuki usia 114 tahun. Skala organisasinya luar biasa. Dalam pidato menjelang Milad ke-114, Haedar Nashir menyebut Muhammadiyah dan 'Aisyiyah memiliki 165 perguruan tinggi, 130 rumah sakit, lebih dari 300 poliklinik, ribuan sekolah, serta sekitar 20.000 taman kanak-kanak dan lembaga PAUD yang dikelola 'Aisyiyah (Muhammadiyah, 2026).

Angka tersebut merupakan prestasi peradaban yang patut dibanggakan. Namun, di balik kebesaran itu terdapat pertanyaan mendasar: apakah semakin besar aset organisasi, semakin besar pula kesadaran moral para pemimpinnya? Ataukah justru muncul kecenderungan baru, ketika jabatan struktural perlahan berubah menjadi simbol kehormatan, akses fasilitas, dan privilese sosial?

Pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap individu tertentu. Ini adalah kritik institusional yang perlu dijawab melalui keteladanan dan tata kelola.

Max Weber (1978) menjelaskan bahwa otoritas yang sah dalam organisasi modern tidak semestinya bertumpu pada hubungan personal dan keistimewaan seseorang, melainkan pada aturan, tanggung jawab, serta legitimasi kelembagaan. Artinya, jabatan tidak boleh diperlakukan sebagai milik pribadi. Ia adalah amanah yang dibatasi oleh aturan dan kepentingan organisasi.

Kepemimpinan Bukan Kerajaan Kecil

Robert K. Greenleaf (1977), melalui konsep servant leadership, menegaskan bahwa pemimpin sejati pertama-tama adalah pelayan. Kepemimpinan justru lahir dari keinginan untuk melayani, bukan hasrat untuk menguasai. Perspektif ini sangat relevan dengan karakter gerakan Muhammadiyah yang menempatkan pengabdian sebagai inti perjuangan.

Karena itu, menjadi ketua pimpinan wilayah, daerah, cabang, maupun pusat tidak semestinya menciptakan jarak sosial dengan anggota dan masyarakat. Jangan sampai struktur organisasi melahirkan lapisan aristokrasi baru yang sulit disentuh, sulit dikritik, dan selalu ingin dihormati.

Lebih berbahaya lagi apabila amal usaha yang dibangun melalui pengorbanan kolektif warga Persyarikatan dipersepsikan sebagai sumber fasilitas bagi pemegang kekuasaan organisasi. Rumah sakit bukan kerajaan direktur, universitas bukan properti rektor, dan aset Persyarikatan bukan warisan keluarga pimpinan. Semuanya adalah instrumen dakwah dan pelayanan publik.

Di sinilah pentingnya membedakan antara kewenangan dan keistimewaan. Kewenangan diperlukan untuk menjalankan organisasi, tetapi keistimewaan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan justru berpotensi merusak kepercayaan.

Ironisnya, organisasi yang lahir dari semangat pembaruan bisa saja terjebak dalam budaya lama yang justru ingin dikoreksinya. Feodalisme tidak selalu hadir dalam bentuk gelar kebangsawanan. Ia dapat menjelma melalui budaya sungkan, kultus individu, loyalitas berlebihan, pembungkaman kritik, dan kebiasaan memberikan perlakuan khusus kepada mereka yang menduduki jabatan.

Pierre Bourdieu (1986) menjelaskan bahwa modal sosial dan simbolik dapat menghasilkan kekuasaan serta pengakuan sosial. Dalam konteks organisasi, jabatan dan reputasi kelembagaan dapat berubah menjadi sumber prestise pribadi apabila tidak dikendalikan oleh etika dan akuntabilitas.

Karena itu, Muhammadiyah harus waspada. Jangan sampai kebesaran Persyarikatan melahirkan mentalitas elite yang merasa lebih tinggi daripada warga yang selama ini membiayai, membangun, dan merawat amal usaha. Jangan sampai kritik dianggap pembangkangan, sementara pujian menjadi tiket memperoleh kedekatan dengan kekuasaan.

Kepemimpinan yang sehat justru menyediakan ruang bagi kritik, transparansi, dan evaluasi. Pemimpin yang kuat tidak takut dikritik karena ia memahami bahwa organisasi lebih besar daripada dirinya.

Mengembalikan Ruh Pengabdian

Milad ke-114 Muhammadiyah dengan tema "Bersama Satukan Bangsa" semestinya tidak berhenti menjadi perayaan usia, seremoni, atau pertunjukan kemegahan amal usaha. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk menguji kembali integritas kepemimpinan dan konsistensi nilai yang diwariskan para pendiri.

Jika Muhammadiyah ingin terus menjadi gerakan pencerahan, maka keteladanan pemimpinnya harus menjadi cahaya pertama yang menerangi organisasi. Perlu ada budaya kepemimpinan yang sederhana, transparan, tidak diskriminatif, serta tegas memisahkan kepentingan organisasi dari kepentingan pribadi dan keluarga.

Sebab, ukuran keberhasilan seorang pemimpin Muhammadiyah bukanlah seberapa mewah fasilitas yang dapat dinikmati selama menjabat, seberapa tinggi penghormatan yang diterima, atau seberapa banyak orang yang mengantarnya. Ukurannya adalah seberapa besar manfaat yang ditinggalkan setelah tidak lagi menjabat.

Pada akhirnya, Muhammadiyah tidak membutuhkan pemimpin yang ingin terlihat besar karena jabatan. Muhammadiyah membutuhkan pemimpin yang justru semakin kecil egonya ketika semakin besar amanahnya.

Jangan sampai Muhammadiyah semakin besar secara institusional, tetapi kehilangan kesederhanaan secara kultural. Jangan sampai amal usaha berkembang menjadi raksasa, tetapi keteladanan pemimpinnya justru menjadi kerdil.

Sebab, yang membuat Muhammadiyah bertahan selama 114 tahun bukanlah kemewahan para pemimpinnya, melainkan kekuatan nilai, pengorbanan kolektif, dan kepercayaan warga terhadap amanah Persyarikatan.

Mental Muhammadiyah bukan mental bos, melainkan mental pengabdi. Jabatan boleh tinggi, tetapi hati harus tetap membumi. Sebab, dalam Muhammadiyah, yang harus dibesarkan adalah dakwah dan kemaslahatan umat, bukan ego dan fasilitas pemimpinnya. Wallahu’alam bissowab!