YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mendorong penguatan mitigasi gempa bumi melalui penilaian awal kerentanan bangunan. Langkah tersebut penting untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi bangunan dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan guna mengurangi risiko korban jiwa serta kerugian akibat gempa.
Upaya tersebut dibahas dalam Bimbingan Teknis Penilaian Awal Kerentanan Bangunan yang diselenggarakan di Ruang Sidang Gedung A.R. Fachruddin A lantai 5 UMY, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa hingga Kamis (8–10/9).
Kegiatan yang dilaksanakan melalui kerja sama BNPB dan Pusat Studi Lingkungan dan Bencana (PSLB) UMY tersebut menghadirkan Guru Besar Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Ir. H. Sarwidi, MSCE., Ph.D., IP-U., ASEAN Eng., APEC Eng., sebagai pemateri.
Selama kegiatan, peserta mendapatkan pemahaman mengenai kondisi kegempaan di Indonesia, konsep mitigasi berbasis bangunan, serta pentingnya mengidentifikasi kondisi struktur bangunan sebelum bencana terjadi.
Dalam pemaparannya, Sarwidi menyampaikan bahwa gempa bumi merupakan fenomena alam yang tidak dapat dicegah. Namun, risiko dan dampak yang ditimbulkannya dapat dikurangi melalui peningkatan ketahanan bangunan, penguatan kapasitas masyarakat, dan penerapan ilmu pengetahuan dalam mitigasi bencana.
“Gempa bumi memang tidak dapat kita hentikan, tetapi risiko dan dampaknya dapat kita kurangi. Salah satu langkah penting adalah memastikan bangunan yang ditempati masyarakat memiliki tingkat keamanan yang lebih baik,” ujar Sarwidi saat menyampaikan materi pelatihan pada Selasa (8/9/2026).
Kerentanan Bangunan Menentukan Dampak Gempa
Menurut Sarwidi, besarnya dampak gempa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan guncangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kerentanan bangunan, kondisi lingkungan, dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Bangunan yang direncanakan dan dibangun dengan memperhatikan standar keselamatan memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi guncangan dibandingkan bangunan yang mengabaikan aspek tersebut.
“Gempa dengan kekuatan yang sama dapat menimbulkan dampak berbeda di setiap wilayah. Kondisi bangunan, lingkungan, dan kesiapan masyarakat menjadi pembeda antara risiko yang rendah dan risiko yang tinggi,” katanya.
Sarwidi juga mengangkat peristiwa Gempa Yogyakarta–Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 sebagai pembelajaran penting mengenai perlunya mitigasi berbasis ilmu pengetahuan.
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kerusakan dan korban akibat gempa berkaitan erat dengan tingkat kerentanan bangunan. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko perlu dilakukan jauh sebelum bencana terjadi melalui perencanaan, pembangunan, pemeriksaan, dan pemeliharaan bangunan secara tepat.
Selain membahas konsep mitigasi, kegiatan tersebut juga memperkenalkan pendekatan penilaian awal kerentanan bangunan melalui sistem Tier 0 BNPB 2026. Sistem ini dirancang untuk membantu proses identifikasi awal kondisi bangunan secara lebih sederhana dan cepat.
Melalui metode tersebut, penilai dan pemangku kepentingan dapat memperoleh indikasi awal mengenai tingkat kerentanan suatu bangunan. Hasil penilaian kemudian dapat digunakan untuk menentukan apakah bangunan memerlukan pemeriksaan teknis yang lebih mendalam.
Penilaian awal tersebut bukan pengganti audit struktur maupun pemeriksaan teknis terperinci. Namun, metode ini dapat membantu menyaring dan memetakan bangunan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.
Sarwidi menegaskan bahwa penguatan mitigasi tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Mitigasi bencana bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga bagaimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci agar upaya pengurangan risiko dapat berjalan efektif,” ujar Sarwidi.
Selain pendekatan teknis, kegiatan tersebut menekankan pentingnya edukasi dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Pengetahuan mengenai risiko, karakteristik bangunan, dan langkah penyelamatan dapat membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat sebelum maupun ketika bencana terjadi.
Upaya edukasi tersebut juga dikembangkan Sarwidi melalui Museum Gempa Prof. Dr. Sarwidi (MUGESA) yang didirikannya. Museum itu menjadi sarana pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai gempa bumi, risiko kerusakan bangunan, dan berbagai langkah mitigasi yang dapat dilakukan.
Menurut Sarwidi, mitigasi bukan hanya tindakan yang dilakukan setelah bencana terjadi. Mitigasi merupakan proses berkelanjutan yang dimulai sejak tahap perencanaan dan pembangunan hingga pemeriksaan serta pemeliharaan bangunan.
“Kesadaran terhadap risiko bencana harus dibangun sejak dini. Masyarakat yang memahami risiko akan lebih siap mengambil keputusan ketika menghadapi kondisi darurat,” tuturnya. (RNS)
